Warga Miskin Akan Sulit Berobat Gratis

Kuota dari pemerintah pusat terbatas.

SEMARANG -- Akan ada banyak warga miskin yang kesulitan memperoleh pengobatan gratis di rumah sakit karena surat keterangan tanda miskin (SKTM) akan dihapus pemerintah per 1 Oktober. Dugaan ini disampaikan Ketua Komisi E (bidang kesehatan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Iqbal Wibisono. "SKTM sudah tak berlaku lagi untuk memperoleh pengobatan gratis," ujarnya kepada Tempo kemarin.

Menurut Iqbal, kartu itu akan diganti dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). Masalahnya, kata Iqbal, banyak warga miskin yang tak terdata dalam Jamkesmas karena kuota yang diberikan pemerintah pusat terbatas. Padahal warga miskin bisa berobat gratis di rumah sakit kelas III hanya jika punya kartu Jamkesmas.

Iqbal mencontohkan, di Kabupaten Klaten ada sekitar 6.000 warga miskin yang tak masuk dalam data Jamkesmas. Pasalnya, data untuk pemberian Jamkesmas pada 2008 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 396.488 orang. "Padahal tahun lalu dengan tahun ini jumlah warga miskin berbeda," katanya. Sedangkan di Kota Semarang, dana Jamkesmas hanya menanggung 306.700 jiwa. Masih sekitar 192 ribu jiwa yang belum masuk program Jamkesmas. Iqbal meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah peralihan ke sistem Jamkesmas. "Minimal datanya diperbarui," katanya.

Peralihan ke sistem Jamkesmas juga akan menyulitkan warga miskin serta rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan provinsi. Iqbal mencontohkan, Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Solo, juga melayani pasien warga Pacitan, wilayah Jawa Timur yang dekat dekat dengan Solo. Penduduk perbatasan Jawa Barat juga banyak yang berobat di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto.

Masalahnya, kata Iqbal, sistem Jamkesmas tak mengatur warga provinsi lain yang akan berobat di Jawa Tengah. Hal ini akan menyulitkan warga di daerah perbatasan untuk memperoleh pelayanan pengobatan gratis yang baik. "Orang berobat itu tidak bisa ditunda," ujarnya.

Di Yogyakarta, warga miskin akan didata ulang oleh Badan Pusat Statistik Yogyakarta mulai Oktober mendatang. Pendataan dimaksudkan untuk mengurus dana kesehatan bagi warga miskin di Yogyakarta. "Pendataannya by address, by name," kata anggota Komisi D DPRD Provinsi Yogyakarta, Cahyo Purwanto, kemarin.

Pendataan ulang itu dilakukan karena data yang ada hingga September belum akurat. Contohnya, kata Cahyo, di Wonosari banyak penduduk miskin yang tak mendapat kartu Jamkesmas karena tak terdata. "Rakyat miskin di Yogyakarta masih mendapatkan bantuan kesehatan," ujarnya.

Hal ini dibenarkan Andung Prihadi, Kepala Dinas Sosial Yogyakarta. Menurut Andung, selama kartu Jamkesmas belum diberlakukan, pemegang kartu miskin masih bisa menggunakannya untuk berobat gratis. Kartu yang disebut Klaster 1 itu bisa digunakan untuk asuransi kesehatan, program beras miskin, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Keluarga miskin di Yogyakarta ada 272 ribu atau 25 persen dari 835 kepala keluarga. ROFIUDDIN | BERNARDA RURIT

Sumber: Koran Tempo