Masyarakat Diminta Menilai Daftar Calon Sementara

Kriteria politikus busuk akan disosialisasikan.

SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengumumkan daftar calon sementara calon legislator dari partai politik peserta pemilu, kemarin. Setelah verifikasi dilakukan, dari 1.588 calon legislator, hanya 1.368 calon yang masuk dalam daftar calon sementara yang akan memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.

Menurut Ketua Komisi, Ida Budhiati, pengumuman daftar calon sementara akan dilakukan hingga9 Oktober. "Selama waktu itulah kami berharap masyarakat memberi masukan kepada calon tentang integritas dan rekam jejak calon," kata Ida kepada Tempo.

Masukan masyarakat sangat penting, mengingat seleksi oleh Komisi hanya bersifat verifikasi administratif. Tapi, kata Ida, Komisi akan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang integritas calon, misalnya tentang ijazah palsu, catatan kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, atau perusakan lingkungan. "Memang, calon sudah mengumpulkan catatan kriminal dari kepolisian, tapi tak menutup kemungkinan laporan masyarakat lebih valid," ujarnya.

Komisi akan mengklarifikasi masukan masyarakat kepada partai politik yang mencalonkan, tapi tak dipublikasikan. Masukan dari masyarakat diharapkan bisa dijadikan pertimbangan oleh partai politik dalam pencalonan kadernya.

Imbauan Komisi didukung oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah. "Kami akan mensosialisasikan kriteria politikus busuk yang tak perlu didukung," kata Jabir Alfaruqi, koordinator Komite. Kriteria politikus busuk di antaranya adalah terlibat korupsi, penyuapan, kriminalitas, kekerasan dalam keluarga, dan perusakan lingkungan.

Di Banyumas, Komisi mencoret 13 calon legislator. Pencoretan dilakukan karena berkas yang diajukan tak lengkap hingga batas akhir penyerahan syarat kelengkapan, Kamis lalu. "Berkas mereka tak memenuhi syarat," ujar Ketua KPU Banyumas, Ismiyanto Heru Permana. Menurut Heru, dua calon legislator perempuan, yakni Megalita Citra dan Efi Krisnawati, dicoret karena belum genap berusia 21 tahun.

Pencoretan terhadap dua calon legislator perempuan juga terjadi di Sleman, Yogyakarta, yakni dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta dari Partai Kebangkitan Bangsa. "Usianya 21 tahun kurang beberapa bulan," kata KPU Sleman, Djayadi, kemarin.

Menurut Djayadi, KPU Sleman mencoret sekitar 30 calon legislator. Penyebabnya, kata Djayadi, calon hanya mencantumkan nama tanpa melengkapi berkas yang diminta, atau berkas yang sudah diverifikasi ternyata tak memenuhi syarat.

KPU Surakarta menempel daftar calon sementara di kantor KPU Kompleks Stadion Manahan dan akan diumumkan lewat media massa. "Jika ada keberatan dari masyarakat dan disertai alat bukti kuat, calon bisa dicoret," ujar Ketua KPU Surakarta, Eko Sulistyo. Komisi mencoret sembilan calon dari daftar calon sementara. Satu di antaranya karena calon ganda. ARIS ANDRIANTO | PITO A RUDIANA | UKKY PRIMARTANTYO | SOHIRIN

Sumber: Koran Tempo.com

Baca Selengkapnya......

Tiga Balita Temanggung HIV/AIDS

TEMANGGUNG, JUMAT- Tiga balita asal Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dinyatakan positif terinfeksi HIV/AIDS. Seorang di antaranya bahkan sudah meninggal dunia, sementara dua lainnya masih dirawat oleh keluarganya masing-masing di rumah.

"Ketiga balita itu tertular HIV/AIDS dari ibu kandungnya masing-masing," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Edy Rakhmatto, Jumat (19/9). Sejak tahun 1997 hingga sekarang, penderita HIV/AIDS usia balita baru ditemukan pada tahun ini.

Tiga balita penderita HIV/AIDS tersebut ditemukan oleh Dinas Kesehatan Temanggung pada bulan Mei dan Juli 2008. Seorang penderita yang sudah meninggal dunia berusia dua tahun tiga bulan, sedangkan dua penderita lainnya berusia 11 bulan dan dua tahun.

Edy mengatakan, balita yang berusia dua tahun itu sebelumnya sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Yogyakarta, tetapi kini dirawat di rumah. Namun, seorang penderita yang masih berusia 11 bulan, hingga saat ini belum mendapatkan perawatan khusus.

"Sekarang ini, kami masih terus berupaya agar pihak keluarga mengizinkan agar balita penderita te rsebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum dr Kariadi di Semarang," paparnya.

Selama periode Januari hingga September 2008, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung terdata 24 orang. Dengan kondisi ini, Kabupaten Temanggung menjadi daerah dengan jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak nomor empat se-Jawa Tengah. "Dari angka itu, 62,5 persen di antaranya berasal dari Kecamatan Parakan," terangnya.

Jika dihitung kumulatif sejak tahun 1997 hingga September 2008, jumlah penderita HIV/AIDS terdata 65 orang. Dari jumlah itu 29 penderita meninggal dunia, dan 14 orang diantaranya ditemukan meninggal dunia pada tahun 2008.

Sebagian besar penularan HIV/AIDS, sekitar 48 persen, disebabkan oleh penggunaan narkoba suntik. Penyebab lainnya hubungan heteroseksual dan homoseksual.

Saat ini, Edy mengatakan, pihaknya juga merencakan upaya penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan penderita, yaitu dengan membentuk kelompok dukungan sebaya atau semacam paguyuban orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dengan membentuk kelompok ini, masing-masing penderita makin termotivasi untuk berobat dan menjalani perawatan dengan baik, paparnya.

Sumber: Kompas.com/Jumat, 19 September 2008 | 18:38 WIB

Baca Selengkapnya......

Visi-Misi Gubernur Diakomodir dalam RAPBD Jateng 2009

Semarang, CyberNews. Rancangan APBD Jateng 2009 dibuat sebelum Gubernur Bibit Waluyo dilantik. Akibatnya visi-misi gubernur belum sepenuhnya diaplikasikan dalam rancangan APBD tersebut. Meski demikian, menurut Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jateng Hadi prabowo, visi-misi "bali ndesa mbangun desa" telah diakomodir melalui penajaman program.

Penajaman program yang sejalan visi-misi gubernur, rinci Hadi Prabowo, bisa dilihat dari pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari pos belanja langsung sebesar Rp 2,044 triliun, setidaknya Rp 1,36 tiliun (50%) telah mengakomodasi visi-misi gubernur. Lalu pada pos belanja tidak langsung, dialokasikan Rp 305 miliar.

Total program gubernur yang diakomodasi dalam RAPBD 2009 mencapai 65,6%. Sekda menegaskan, pada APBD Perubahan 2009 atau pun paling akhir APBD 2010, visi-misi gubernur akan diakomodir 100%. Tapi, perwujudkannya juga akan dipengaruhi dukungan dan komitmen DPRD.

''Memang sekarang ini tidak diakomodir secara mutlak, tapi telah dilakukan penajaman-penajaman. Dengan begitu, telah sejalan dengan program gubernur,'' kata dia, Kamis (25/9), menanggapi penilaian Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris, yang menyatakan ketidaksinkronan RAPBD dengan visi-misi Gubernur 2008-2013.

Penajaman program yang sejalan dengan visi-misi Gubernur, terang Sekda, melekat di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehetan Hewan; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Biro Pemberdayaan Perempuan; Dinas Koperasi dan UMKM; Badan Ketahanan Pangan; Bapermas; dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan.

Penyusunan APBD

Jika dilihat dari mekanisme penyusunan RAPBD, jelas Sekda, Gubernur yang membacakan Pengantar Nota Keuangan RAPBD (24/9), saat itu berada di tengah proses penyusunan APBD. Sebab, dalam penyusunan APBD 2009 yang kaitannya dengan pembangunan, prosesnya telah dimulai sejak Januari 2008.

Diawali dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan diteruskan di kecamatan dan kabupaten/kota, hingga penggodokan di tingkat provinsi. Sesuai ketentuan pula, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah dibahas oleh DPRD pada periode Juni-Juli 2008 lalu.

Sementara pada akhir Juli telah ditandatangani nota kesepakatan antara gubernur lama (eksekutif) dan Pihak legislatif atau Ketua DPRD.

''Sedangkan Gubernur Bibit Waluyo dilantik 23 Agustus. Gubernur juga menyadari bahwa kehadirannya berada di tengah-tengah proses penyusunan RAPBD Jateng.''

(Widodo Prasetyo /CN09)

Baca Selengkapnya......

Surat Suara Menyulitkan

Surat Suara Terlalu Lebar, Bilik Suara Kekecilan

Jakarta, Kompas - Desain surat suara yang lebar menyulitkan pemilih untuk membuka dan melipatnya ketika berada di bilik suara. KPU membuat dua desain surat suara dengan ukuran 55 cm x 88 cm, yang berisi susunan 38 partai politik lengkap dengan nama caleg secara vertikal dan horizontal.

Kedua desain surat suara itu telah disimulasikan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Kabupaten Keerom, Papua.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widada, Rabu (24/9), mengungkapkan, dari pantauan Bawaslu di Papua, sebagian besar pemilih membutuhkan waktu tiga sampai sepuluh menit berada di bilik suara untuk memberikan tanda pada surat suara.

Simulasi yang diikuti 330 orang membutuhkan waktu sekitar tujuh jam untuk menandai dua model surat suara.

Proses paling lama terjadi dalam penghitungan surat suara. Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengaku tanda coblos lebih mudah dalam menentukan sah tidaknya surat suara.

Kenyataan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa waktu yang disediakan untuk pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang rata-rata menampung 500 pemilih tidak mencukupi.

”KPU bisa menyiasatinya dengan mengurangi jumlah pemilih di setiap TPS. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu disebutkan paling banyak 500 pemilih, jadi bisa kurang dari angka itu. Kalau jumlahnya tetap 500, nanti petugas KPPS juga akan kesulitan menghitung suara untuk empat jenis pemilihan, yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Kecilnya kolom nama dan nomor caleg, serta tipisnya pena pulpen membuat panitia perlu usaha keras untuk mencari pilihan pemilih dan menentukan sahnya surat suara.

Terkait itu, Bawaslu kemarin memberi rekomendasi kepada KPU untuk menggunakan pulpen khusus untuk menandai pilihan pada surat suara Pemilu 2009.

Menurut Bambang, tipisnya pena pulpen dan warna tinta yang tidak mencolok membuat petugas KPPS kesulitan mencari tanda centang pada tanda parpol yang berwarna gelap, seperti merah, biru tua, dan hijau tua.

Bilik suara kekecilan

Di Keerom, KPU menyimulasikan dua jenis surat suara, yaitu vertikal dan horizontal. Simulasi diikuti 350 pemilih, dengan hasil 286 suara sah dan 64 suara tidak sah.

Anggota KPU, Syamsulbahri, yang juga memantau jalannya simulasi di Keerom, mengatakan, pemilih kesulitan ketika membuka surat suara yang lebar, begitu pula pada saat melipatnya, di dalam bilik suara bekas Pemilu 2004. ”Mungkin memang bilik suaranya perlu dimodifikasi. Ada usulan supaya lebarnya 1,5 meter, tetapi tidak mungkin. Nanti akan dibicarakan dalam pleno,” kata Syamsulbahri.

Model surat suara memanjang vertikal juga dinilai lebih memudahkan masyarakat karena kecilnya ukuran bilik suara sisa Pemilu 2004 tersebut. (SIE/MZW)

Baca Selengkapnya......

RAPBD 2009 Tak Singkron dengan Visi Gubernur

Semarang, CyberNews. Rancangan APBD Jateng 2009 dinilai belum singkron dengan visi-misi Gubernur Jateng Bibit Waluyo "bali neso mbangun deso". Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris, nota keuangan RAPBD 2009 tidak mencerminkan keberpihakan Pemprov Jateng pada pembangunan pertanian dalam arti luas.

''Ada tiga indikator yang bisa menjadi tolok ukur ketidakberpihakan pemprov. Yakni pada urusan pertanian, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan ketahanan pangan. Alokasi anggaran pada tiga hal itu justru turun jika dibandingkan APBD Jateng 2008,'' kata Haris seusai rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Pengantar Nota Keuangan RAPBD Jateng 2009 di Gedung Berlian, Rabu (24/9).

Pada urusan pertanian, misalnya, RAPBD Jateng 2009 mengalokasikan Rp 78,28 miliar, padahal pada APBD Jateng 2008 dianggarkan sebanyak Rp 149,598 miliar. Lalu pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada 2008 dianggarkan Rp 16,02 miliar sedangkan tahun 2009 hanya Rp 12,18 miliar.

Sementara pada urusan ketahanan pangan pada APBD 2008 sebesar Rp 15,4 miliar sedangkan RAPBD 2009 mengalokasikan Rp 14,22 miliar.

''Padahal banyak program 2008 yang diperkirakan tak rampung sampai dengan akhir anggaran. Jika alokasi pada tahun depan menurun, kami khawatir program 2008 tak bisa berlanjut pada 2009,'' ujar politikus PKS itu.

Penurunan alokasi anggaran, nilai Haris, juga mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa pada tahun pertama kepemimpinan Bibit Waluyo belum fokus.

Defisit

Gubernur Bibit Waluyo mengemukakan bahwa pada 2009, belanja daerah dianggarkan sejumlah Rp 5,223 triliun, atau mengalami penurunan Rp 170,98 miliar (3,17%) dibanding anggaran murni 2008 Rp 5,394 triliun.

Sedangkan pendapatan Jateng 2009 ditarget Rp 5,126 triliun atau mengalami kenaikan Rp 280,80 miliar (5,80%) dibanding anggran murni 2008 Rp 4,845 triliun, sehingga defisit anggaran mencapai Rp 97,29 miliar.

Prediksi belanja daerah sebanyak itu, kata Gubernur, digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3,179 trilun dan belanja langsung Rp 2,044 triliun.

Belanja tidak langsung, rinci Gubernur, terdiri dari belanja pegawai Rp 1,135 triliun, belanja hibah (Rp 73,39 miliar), bantuan sosial (Rp 285,82 miliar), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota (Rp 1,120 triliun), bantuan keuangan kabupaten/kota (Rp 539,30 miliar), dan belanaj tidak terduga (Rp 25 miliar).

''Belanja langsung yakni untuk pembiayaan 2.088 kegiatan di seluruh SKPD, yang terdiri dari 1.006 kegiatan operasional dinas dan 1.082 kegiatan dari program SKPD,'' ujar dia.

(Widodo Prasetyo /CN09)

Baca Selengkapnya......

Catatan Perjalanan Ke Kampung Halamanku

Oleh: Siti Maemonah

Setelah beberapa lama keinginanku pulang kampung ke Temanggung tertunda, akhirnya bulan agustus tahun ini terpenuhi. Jauh dari Surabaya aku sengaja pulang dengan perjalanan sendiri menaiki angkutan per angkutan dari setiap kabupaten. Empat hari empat malam perjalanan semenjak tgl 9 agustus akhirnya sampai di Temanggung 16 agustus. Di rumahku, kertosari Jumo.

Selama perjalanan yang melelahkan tersebut banyak foto yang kudapat. Beragam jenis warung makan unik, produk kerajinan, olahan makanan, jembatan, dan terminal.. Yang terakhir ini mengingatkan sebuah Koran Temanggung yang dikelola teman-teman perantau Jakarta. Stanplat….lucu banget.

Ya Stanplat. Lewat edisi pertama yang aku dapatkan dari adikku di rumah 2 tahun lalu, katanya Koran itu diberi nama Stanplat karena perkumpulan orang-orang perantau punya keinginan agar media itu bisa menjadi tempat kumpulnya banyak orang tanpa membedakan latar belakang.

Perjalanan daratku adalah mimpi lama yang ingin kupenuhi karena selama ini hidupku banyak di laut, keliling dunia tanpa menginjakkan tanah. Hanya beberapa minggu aku menjadi makhluk darat, selebihnya jadi binatang ampibi......cie....

Perjalanan darat memang menarik. Tapi tulisanku kali ini belum tertarik membahas perjalanan dari kabupaten per-kabupaten itu. Sebab aku lebih tertarik membahas kampung halamanku di Temanggung. Selama seminggu penuh aku di Temanggung dari 16 agustus sampai 23 agustus.

Gunung sumbing sindoro tak terlalu indah lagi sebagaimana masa kecilku. Seolah-olah kedua gunung itu sudah mulai tua.. tertekan oleh musuh bernama pemanasan global. Musuh lain yang tak kalah ganas menyerang adalah ulah manusia. Petani, pejabat dan kelompok bisnis swasta sama-sama serakah mengeksploitasi alam sehingga gunung nampak murung.

Jalanan di Temanggung tak kunjung mengalami kemajuan. Di sana-sini banyak yang berlubang. Jalan desa kalaupun di aspal nampaknya bukan aspal pemerintah, tapi biaya warga sendiri. Terlihat kualitasnya yang seandanya. Yang mengherankan bagaimana jalan tidak di perlebar? Bagaimana sumber daya alam pelosok desa bisa terangkut mudah ke kota untuk pemasaran kalau sistem transportasi dan jalan raya tidak bagus?

Ah, kampung halamanku. Nampak pilu dengan keterbelakangan. Sepi tanpa kemajuan. Sangat kontras dengan daerah-daerah seberang yang semakin giat membangun. Terutama di beberapa Negara maju, daerah terbelakang tetap mendapat perhatian. Di Temanggung nampaknya lebih menyerupai daerah tertinggal dari bangsa tertinggal.

Ke tempat saudaraku di Bulu, aku ketemu pak likku, seorang ketua partai politik besar di Temanggung. Saya senang kalau ketemu pak lik yang satu ini.. Karena dengan begitu aku dapatkan banyak informasi yang banyak soal persoalan-persoalan dari Temanggung. Sekalipun cara berpikir politisi dengan orang perantau seperti aku sangat jauh berbeda, tapi tidak kupersoalkan. Biar saja. Yang penting aku dapat pengalaman.

Dia bercerita kalau baru kecapekan setelah partainya terlibat pilkada gubernur dan bupati.. Partainya mengusung Hasyim Afandi sebagai bupati dan menang. Sekalipun bangga karena Hasyim memang dengan proses yang bersih, pak likku bilang banyak hal yang menyakitkan.

Beberapa hal yang menyakitkan adalah adanya money politik di partainya yang dilakukan oleh seorang calon, bos mbako yang ingin jadi bupati lewat partainya. Beberapa pengurus partainya dibayar untuk memilihnya. Tapi beruntung Hasyim yang menang dan calon itu kalah. Sampai kini pak likku masih dimusuhi oleh beberapa pengurus yang marah gara-gara mungkin sudah dikasih uang tapi tidak berhasil memenangkan sang juragan mbako, bahkan untuk sekadar jadi calon wakil bupati.

Cerita lain adalah kiprah Stanplat. Aku pikir pak likku benci dengan stanplat karena beberapa edisi yang kubaca Stanplat ini sangat keras menyerang DPR dan Pemerintah. Ternyata pak likku bilang, stanplat itu bagus karena menyuarakan suara masyarakat yang memang sedang kurang suka dengan partai terutama anggota DPR.

Cerita lain yang menarik adalah peranan para pengurus stanplat yang membantu kesuksesan partainya pak likku memenangkan pilkada Temanggung. Dorongan perantau hebat dan banyak membantu. Orang-orang Stanplat katanya tidak cuma bisa nulis tapi pinter atur strategi.

Sambil makan malam, kami terus berbagi cerita tiada henti. Satu kabar lagi dari pak likku adalah sosok perantau dengan organisasi kadang temanggung yang kebetulan pada agustus ini berkiprah di Temanggung dengan acara bakti sosial.

Menurut pak likku kegiatan bagus cuma orang-orang yang baksos itu sudah terlanjur dikenal tidak beres. Katanya seorang jendral itu dianggap arogan dan sangat berkepentingan jadi orang top di temanggung. Pernah maksa Bupati Totok agar dirinya menjadi penasehatnya. Pernah mengatakan kalau jendral itu tidak pantas jadi bupati karena jabatan bupati hanya pas buat para kopral.

Kelompok kadang temanggung ini juga yang sering membuat onar kegiatan politik perantau yang Mendukung Hasyim Afandi. Saat ada di acara Jakarta hasyim pernah diusir-usir oleh mereka. Tapi anehnya sekarang setelah hasyim jadi bupati mereka merapat dan paling gemar cari muka di kalangan para pejabat temanggung. Seolah-olah mereka adalah orang terhormat yang wajib mendapat tempat.

Akh ternyata. Ada-ada juga orang Temanggung itu. Yang bandit ternyata bukan hanya mereka di pemerintahan atau DPR, tapi yang gemar bakti sosial juga…..

Orang-orang Temanggung saat agustusan memang special. Sampai desa-desa bendera berkibar. Kaloran, kandangan, tepusen, tembarak, prinsurat, njumo, tretep sampai pojok gemawang meriah pesta merah putih. Menyenangkan.

Merdeka………………sementara….Ya sementara. Mereka pada miskin hanya menikmati kemerdekaan dalam sehari. (Bersambung)


Alumni SMP 3 Temanggung, SMA2 Magelang.

Asli Jumo Temanggung yang merantau di Surabaya, berkelana menjelajah lautan dunia..

Baca Selengkapnya......

Rokok Haram, Tembakau Temanggung Terancam

Oleh: Mukidi

Bahan baku terpenting rokok adalah tembakau. Bertani tembakau, merupakan salah satu mata pencaharian pokok

penduduk Temanggung. Bila rokok diharamkan, lalu, bagaimana nasib warga Temanggung?
Melihat fatwa MUI, saya sangat terkejut. Memang saya tidak pernah merokok, padahal saya hidup di daerah yang menghasilkan tembakau.

Pertanyaan saya sekarang adalah, kalau merokok dicap haram, lalu bagaimana hukum menanam tembakau yang merupakan bahan baku rokok, apakah juga haram?

Bapak Ketua MUI, seharusnya tidak hanya berfatwa begitu saja, coba Bapak turun ke lapangan melihat kondisi petani Temanggung yang mayoritas menanam tembakau. Kalau bapak bapak berfatwa haram, berarti gedung-gedung pemerintah di Temanggung yang dibangun dari hasil pajak tembakau, juga haram. Dipikir lebih dalam dulu lah.
Tidak hanya itu, kawasan lereng Gunung Sumbing-Sindoro sangat cocok sebagai area pertanian tembakau.

Bila produksi tembakau untuk rokok dilarang, perlu dipikirkan tanaman pengganti tembakau yang produktif dan menguntungkan petani. Harus ada solusi dan contoh kongkrit bagi petani, tidak sekedar berfatwa mengharamkan tapi tanpa ada alternatif lain.

Ini penting, karena bila sudah terbukti ada tanaman lain yang cocok dan memiliki nilai jual lebih tinggi daripada tembakau, masyarakat petani di kawasan Sindoro-Sumbing juga tak akan keberatan meninggalkan tembakau.

Pengeluaran fatwa juga harus memperlihatkan keteladanan. Jangan hanya jarkoni, bisa ngujar ora bisa ngelakoni.

Maksud saya, apakah ketua MUI bisa menjamin seluruh pejabat dan anggota MUI tidak merokok? Karena fatwa, harus disertai dengan penerapan dan contoh teladan. Ketika masih ada anggota yang merokok, itu namanya pembohongan publik.

Sumber: SUARA WARGA (Suara Merdeka 30/8/08)

Baca Selengkapnya......

Warga Miskin Akan Sulit Berobat Gratis

Kuota dari pemerintah pusat terbatas.

SEMARANG -- Akan ada banyak warga miskin yang kesulitan memperoleh pengobatan gratis di rumah sakit karena surat keterangan tanda miskin (SKTM) akan dihapus pemerintah per 1 Oktober. Dugaan ini disampaikan Ketua Komisi E (bidang kesehatan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Iqbal Wibisono. "SKTM sudah tak berlaku lagi untuk memperoleh pengobatan gratis," ujarnya kepada Tempo kemarin.

Menurut Iqbal, kartu itu akan diganti dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). Masalahnya, kata Iqbal, banyak warga miskin yang tak terdata dalam Jamkesmas karena kuota yang diberikan pemerintah pusat terbatas. Padahal warga miskin bisa berobat gratis di rumah sakit kelas III hanya jika punya kartu Jamkesmas.

Iqbal mencontohkan, di Kabupaten Klaten ada sekitar 6.000 warga miskin yang tak masuk dalam data Jamkesmas. Pasalnya, data untuk pemberian Jamkesmas pada 2008 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 396.488 orang. "Padahal tahun lalu dengan tahun ini jumlah warga miskin berbeda," katanya. Sedangkan di Kota Semarang, dana Jamkesmas hanya menanggung 306.700 jiwa. Masih sekitar 192 ribu jiwa yang belum masuk program Jamkesmas. Iqbal meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah peralihan ke sistem Jamkesmas. "Minimal datanya diperbarui," katanya.

Peralihan ke sistem Jamkesmas juga akan menyulitkan warga miskin serta rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan provinsi. Iqbal mencontohkan, Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Solo, juga melayani pasien warga Pacitan, wilayah Jawa Timur yang dekat dekat dengan Solo. Penduduk perbatasan Jawa Barat juga banyak yang berobat di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto.

Masalahnya, kata Iqbal, sistem Jamkesmas tak mengatur warga provinsi lain yang akan berobat di Jawa Tengah. Hal ini akan menyulitkan warga di daerah perbatasan untuk memperoleh pelayanan pengobatan gratis yang baik. "Orang berobat itu tidak bisa ditunda," ujarnya.

Di Yogyakarta, warga miskin akan didata ulang oleh Badan Pusat Statistik Yogyakarta mulai Oktober mendatang. Pendataan dimaksudkan untuk mengurus dana kesehatan bagi warga miskin di Yogyakarta. "Pendataannya by address, by name," kata anggota Komisi D DPRD Provinsi Yogyakarta, Cahyo Purwanto, kemarin.

Pendataan ulang itu dilakukan karena data yang ada hingga September belum akurat. Contohnya, kata Cahyo, di Wonosari banyak penduduk miskin yang tak mendapat kartu Jamkesmas karena tak terdata. "Rakyat miskin di Yogyakarta masih mendapatkan bantuan kesehatan," ujarnya.

Hal ini dibenarkan Andung Prihadi, Kepala Dinas Sosial Yogyakarta. Menurut Andung, selama kartu Jamkesmas belum diberlakukan, pemegang kartu miskin masih bisa menggunakannya untuk berobat gratis. Kartu yang disebut Klaster 1 itu bisa digunakan untuk asuransi kesehatan, program beras miskin, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Keluarga miskin di Yogyakarta ada 272 ribu atau 25 persen dari 835 kepala keluarga. ROFIUDDIN | BERNARDA RURIT

Sumber: Koran Tempo

Baca Selengkapnya......