RAPBD 2009 Tak Singkron dengan Visi Gubernur

Semarang, CyberNews. Rancangan APBD Jateng 2009 dinilai belum singkron dengan visi-misi Gubernur Jateng Bibit Waluyo "bali neso mbangun deso". Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris, nota keuangan RAPBD 2009 tidak mencerminkan keberpihakan Pemprov Jateng pada pembangunan pertanian dalam arti luas.

''Ada tiga indikator yang bisa menjadi tolok ukur ketidakberpihakan pemprov. Yakni pada urusan pertanian, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan ketahanan pangan. Alokasi anggaran pada tiga hal itu justru turun jika dibandingkan APBD Jateng 2008,'' kata Haris seusai rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Pengantar Nota Keuangan RAPBD Jateng 2009 di Gedung Berlian, Rabu (24/9).

Pada urusan pertanian, misalnya, RAPBD Jateng 2009 mengalokasikan Rp 78,28 miliar, padahal pada APBD Jateng 2008 dianggarkan sebanyak Rp 149,598 miliar. Lalu pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada 2008 dianggarkan Rp 16,02 miliar sedangkan tahun 2009 hanya Rp 12,18 miliar.

Sementara pada urusan ketahanan pangan pada APBD 2008 sebesar Rp 15,4 miliar sedangkan RAPBD 2009 mengalokasikan Rp 14,22 miliar.

''Padahal banyak program 2008 yang diperkirakan tak rampung sampai dengan akhir anggaran. Jika alokasi pada tahun depan menurun, kami khawatir program 2008 tak bisa berlanjut pada 2009,'' ujar politikus PKS itu.

Penurunan alokasi anggaran, nilai Haris, juga mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa pada tahun pertama kepemimpinan Bibit Waluyo belum fokus.

Defisit

Gubernur Bibit Waluyo mengemukakan bahwa pada 2009, belanja daerah dianggarkan sejumlah Rp 5,223 triliun, atau mengalami penurunan Rp 170,98 miliar (3,17%) dibanding anggaran murni 2008 Rp 5,394 triliun.

Sedangkan pendapatan Jateng 2009 ditarget Rp 5,126 triliun atau mengalami kenaikan Rp 280,80 miliar (5,80%) dibanding anggran murni 2008 Rp 4,845 triliun, sehingga defisit anggaran mencapai Rp 97,29 miliar.

Prediksi belanja daerah sebanyak itu, kata Gubernur, digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3,179 trilun dan belanja langsung Rp 2,044 triliun.

Belanja tidak langsung, rinci Gubernur, terdiri dari belanja pegawai Rp 1,135 triliun, belanja hibah (Rp 73,39 miliar), bantuan sosial (Rp 285,82 miliar), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota (Rp 1,120 triliun), bantuan keuangan kabupaten/kota (Rp 539,30 miliar), dan belanaj tidak terduga (Rp 25 miliar).

''Belanja langsung yakni untuk pembiayaan 2.088 kegiatan di seluruh SKPD, yang terdiri dari 1.006 kegiatan operasional dinas dan 1.082 kegiatan dari program SKPD,'' ujar dia.

(Widodo Prasetyo /CN09)