Rp 29,06 M untuk Dukung Bali Ndesa Mbangun Desa

Semarang, CyberNews. Pemprov Jateng berencana mengalihkan anggaran Rp 29,06 Miliar dalam RAPBD 2009 untuk memperkuat sektor kerakyatan. Hal itu sesuai dengan visi-misi Gubernur Jateng bali ndesa mbangun desa.

Gubernur Bibit Waluyo mengatakan hal itu seusai Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur atas Pendapat Panitia
Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jateng, Senin (20/10).Pengalihan anggaran, rencananya diambilkan dari alokasi anggaran yang semula diperuntukkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ''Dari RAPBD Jateng 2009 sekitar Rp 5,125 Triliun. Akan dialihkan Rp 29,06 miliar untuk sektor ekonomi kerakyatan. Dari dana sebanyak itu, senilai Rp 26,66 miliar untuk program ekonomi kerakyatan dan sisanya Rp 2,40 miliar untuk kegiatan strategis lain, sedangkan kegiatan tahun 2008 yang diluncurkan ke tahun anggaran 2009 sejumlah Rp 50,23 miliar,'' kata Gubernur.

Program bali ndesa mbagun desa, diakuinya, tak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, harus dilaksanakan secara cermat, bertahap dan biaya yang tak sedikit. Visi-misi itu pun harus dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Lalu SKPD mana saja saja yang alokasi anggarannya dialihkan? Gubernur mengemukakan ada sekitar 11 SKPD yang rencananya dialihkan. Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo menambahkan, SKPD yang alokasi anggarannya dikurangi belum ada kepastian, sebab hal itu masih menunggu persetujuan DPRD. Tapi yang jelas, alokasi bantuan untuk kabupaten/kota yang sifatnya floating budget akan mengalami pergeseran.

''Hal ini pun juga perlu persetujuan Dewan. Sampai saat ini belum ada diketehui secara pasti perihal SKPD yang (anggarannya--Red) akan terkurangi. Dengan adanya pengurangan, di sisi lain ada SKPD yang justru ditambah bantinya,'' ujar Sekda.

Tahun Pertama

Menyinggung kritikan sejumlah anggota DPRD Jateng bahwa program bali ndesa mbangun desa belum terlihat dalam kebijakan pemprov, Bibit Waluyo menjelaskan bahwa pada tahun pertama ini pihaknya menyusun konsep dasar untuk diimplementasikan pada tahun anggaran berikutnya yakni pada 2010, 2011, hingga 2013.

''Tapi sambil membuat konsep dasar, hal-hal kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak tetap menjadi prioritas pemprov untuk dipenuhi,'' ujar Gubernur.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris menyambut baik niat baik gubernur untuk menambah alokasi dana bagi program-program yang bersentuhan dengan ekonomi kerakyatan itu. Haris mengingatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Jateng masih tinggi.

Data terakhir, pada pertengahan 2008 jumlah pengangguran di Jateng sebesar 1,36 juta jiwa atau 7,7% dari total enduduk Jateng.

"Yang tidak kalah penting yakni bagaimana program gubernur ini bisa tepat sasaran untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta sesuai kebutuhan rakyat. Tidak hanya terkesan sekedar mengakomodir usulan dewan,'' ujar politikus PKS ini.

Untuk tahun 2008 hingga 2009, jelas Bibit Waluyo, masuk pada tahapan konsolidasi dan pemetaan tugas. Selanjutnya, pada 2010-2011 dijadikan sebagai tapan giat untuk mewujudkan rencana tersebut. Sementara pada 2012-2013 akan menjadi tahap pencapaian sasaran.

(Widodo Prasetyo /CN09)

Baca Selengkapnya......

Venezuela dan Sekutu Amerika Selatannya Majukan Integrasi

James Suggett

Mérida, 1 Oktober 2008 (venezuelanalysis.com) -- Presiden Venezuela, Ekuador, Bolivia dan Brasil bertemu di Manaus, Brasil, pada hari Selasa untuk memajukan integrasi ekonomi dan politik di benua Amerika Selatan. Mereka berdiskusi tentang rencana untuk mengembangkan infrastruktur, pembentukan bank-bank baru di antara bangsa-bangsa Selatan di Dunia, dan dampak krisis finansial dunia di negeri-negeri mereka. Venezuela dan Brasil menandatangani perjanjian untuk menggenjot produksi kacang kedelai dan memperbaiki perumahan rakyat berpendapatan-rendah di Venezuela.

"Dengan semakin tenggelamnya neo-liberalisme, kita harus memajukan integrasi dan persatuan," kata Presiden Venezuela Hugo Chavez dalam sebuah konferensi pers di Manaus. "Pilihan satu-satunya bagi kita adalah untuk mempercepat langkah menuju arah yang telah kita tuju selama ini."

Keempat presiden tersebut mengelaborasikan rencana untuk mengintegrasikan industri gas di penjuru benua tersebut dan mengacu pada kota Manaus sebagai "titik pusat" yang akan menghubungkan Caracas, Quito, dan La Paz.

Menurut Chavez, proposal sebelumnya untuk membangun pipa gas terpanjang di dunia yang menghubungkan Venezuela, Brasil, dan Argentina terbukti susah, sehingga para pemimpin tersebut mendiskusikan alternatifnya, seperti jalan raya dan jalur pengapalan lewat laut.

Para presiden tersebut juga menyepakati apa yang mereka sebut sebagai sebuah "formula" bagi sebuah Bank Selatan untuk mendanai pengembangan di penjuru benua itu dan kini merencanakan untuk mengkonsultasikannya dengan para presiden lainnya di benua itu untuk melangkah maju dalam proyek tersebut.

Presiden Ekuador, Rafael Correa, mengatakan bahwa Bank Selatan adalah sebuah "solusi struktural jangka panjang, untuk belajar bersandar pada kekuatan kita sendiri, untuk membuat ekonomi di wilayah ini semakin independen [dan] mengumpulkan simpanan bagi wilayah ini (regional backup) sebagai persiapan bila mana krisis tiba."

Chavez mengulangi usulannya tentang Bank Petroleum Internasional, yang akan menjadi inisiatif gabungan dari perusahaan-perusahaan minyak milik negara untuk mendanai apa yang disebut Chavez sebagai "aliansi energi" antar negeri.

Chavez telah mengusulkan versi lebih luas dari Bank Petroleum Internasional sebelumnya saat konferensi tingkat tinggi Organisasi Negeri Pengekspor Minyak (OPEC) yang digelar Venezuela pada tahun 2000, tapi, menurut Chavez, "tidak tercapai konsensus."

Dalam empat tahun terakhir, Venezuela telah menginisiatifi kesepakatan integrasi energi seperti PETROCARIBE dan PETROSUR, yang mendorong pembangunan penyulingan baru, ekspansi fasilitas menyimpanan di negeri-negeri yang langka minyak, dan pertukaran minyak untuk barang dan jasa.

"Kita harus mulai menciptakan sebuah arsitektur finansial internasional baru, jangan menunggu hingga Utara menciptakan Bretton Woods lagi," kata Chavez hari Selasa. "Kami akan menciptakan struktur kami sendiri di Selatan."

Ketika ditanya tentang harga minyak, Chavez mengatakan bahwa itu tak bisa diprediksi, terutama dengan krisis finansial di AS, tapi harganya cukup "memadai" bila stabil di antara $80 dan $90 per barel.

Kesepakatan Brasil-Venezuela

Dalam pertemuan hari Selasa, Chavez dan Presiden Brasil Luiz Inacio "Lula" da Silva menandatangani berbagai dokumen yang mengatur pembangunan perusahaan campuran antara perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA dan Brasil PETROBRAS, dan mengerjakan detil-detil konstruksi bersama penyulingan minyak di Brasil utara, sebuah proyek yang diresmikan Maret lalu.

Kedua pemimpin itu juga meluncurkan tahap kedua kesepakatan kerjasama industrial dan pertanian mereka yang dimulai tahun lalu. Mereka menandatangani kesepakatan transfer teknologi untuk membantu Venezuela menggenjot produksi kacang kedelainya dan menggalakkan usaha pertanian berbasiskan keluarga, mendirikan regulasi layanan penerbangan dan wilayah penerbangan antara negara-negara mereka, dan mendiskusikan pembangunan pabrik baja bersama di bagian tenggara Venezuela.

Brasil juga akan membantu Venezuela mendirikan program pendanaan perumahan berpenghasilan rendah yang didasarkan pada model yang kini dioperasikan di Brasil oleh Caixa Economica do Brasil, yang merupakan bank milik negara terbesar di Amerika Latin.

Saat konferensi pers hari Selasa, Lula membicarakan tentang "kewajiban untuk lebih bersolidaritas dengan ekonomi-ekonomi paling rapuh di benua tersebut" dan menyatakan bahwa Brasil "berperan berkontribusi sehingga semua negeri-negeri Amerika Latin tumbuh bersama dan kita akan menjadi benua yang lebih adil."

Menurut Duta Besar Venezuela untuk Brasil, Julio Garcia Montoya, perdagangan antara Brasil dan Venezuela tahun ini sebesar $5.5 juta.

Baik Lula dan Chavez mengekspresikan keyakinannya bahwa ekonomi negeri-negeri mereka tidak akan dipengaruhi oleh krisis finansial yang dipicu oleh keruntuhan kredit pemilikan rumah sub-prima di Amerika Serikat.

"Kami cukup berhati-hati, sistem finansial kami tidak terbelit permasalahan ini, kami mengerjakan pekerjaan rumah kami, mereka tidak," kata Lula.

Chavez mengatakan Venezuela siap untuk menghadapi krisis finansial karena telah mempertahankan pertumbuhan ekonominya, kekokohan bank-banknya, dan memiliki cadangan internasional yang besar, yang katanya telah mencapai $40 milyar.

Pembentukan bank dua-kebangsaan baru-baru ini dengan Rusia dan dana pembangunan bersama sebesar $12 milyar dengan Tiongkok juga membantu mengamankan ekonomi Venezuela, katanya.

Presiden Bolivia Evo Morales mengatakan krisis finansial mengindikasikan bahwa perlu menciptakan alternatif terhadap kapitalisme. "Kini kaum miskin di AS dan di seluruh dunia harus membayar harga krisis finansial," kata Morales. "Ini seharusnya membuat kita merefleksikan dalam-dalam tentang perubahan model ekonomi."


Diambil dari venezuelanalysis.com
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

Baca Selengkapnya......

Moratorium Konversi Lahan

* Refleksi Hari Pangan Sedunia : Oleh Toto Subandriyo

ORGANISASI Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah menetapkan tema peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2008 adalah ”World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bio-Energy”.

Untuk konteks Indonesia, di samping tantangan perubahan iklim dan bioenergi, masalah konversi lahan subur yang berlangsung sangat masif selama beberapa dekade terakhir juga menjadi tantangan yang tak kalah penting bagi ketahanan pangan nasional.Ditinjau dari ketahanan pangan nasional, pemilikan lahan yang semakin sempit merupakan bahasa lain dari hilangnya basis produksi terpenting bagi petani. Masifnya konversi lahan pertanian ke bukan pertanian akan berdampak secara permanen terhadap produksi pangan nasional. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan refleksi pada HPS yang selalu diperingati setiap 16 Oktober.

Ketersediaan lahan produktif yang memadai di suatu negara merupakan sebuah keniscayaan bagi upaya pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya. Indonesia yang jumlah penduduknya menempati empat besar dunia, saat ini menghadapi permasalahan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Salah satu penyebabnya adalah konversi lahan pertanian produktif yang berlangsung sangat masif.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaporkan, hingga 2004 telah diajukan permohonan alih fungsi lahan oleh pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat seluas 3,099 juta hektare (BPN, 2007).

Jika diasumsikan produktivitas lahan terkonversi itu rata-rata empat ton/ha gabah kering giling (GKG) dan indeks panen dua kali per tahun, maka potensi produksi yang hilang sebesar 12 juta ton GKG/tahun, atau setara tujuh juta ton beras.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap beras dituntut selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kondisinya menjadi sangat dramatis ketika program keluarga berencana (KB) berubah menjadi ”keluarga bencana” akibat gagalnya pengendalian kelahiran seiring dengan era otonomi daerah (otda).

Fenomena baby booming menjadi permasalahan serius bagi penyediaan pangan. Pada tahun ini jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa, dan akan menjadi 247,5 juta jiwa pada 2015, serta 273 juta jiwa pada 2025.
Jika konsumsi beras masih tetap sebesar 139,15 kg/ kapita/ tahun, maka kebutuhan beras 2025 akan mencapai 38,85 juta ton. Artinya, harus ada tambahan produksi beras lima juta ton dari produksi sekarang ini yang besarnya 33 juta ton, atau meningkat 15%.
Kebijakan ”Myopic”
Mungkin ada baiknya kita renungkan kembali peringatan yang pernah disampaikan Bapak Revolusi Hijau, Dr Norman Bourlag. ”Pertumbuhan penduduk dewasa ini ibarat seekor makhluk dengan banyak tentakel yang menjulur dan mencoba menekan standar kehidupan manusia. Kalau masalah itu tidak teratasi, pemerintah akan tumbang, perselisihan dalam masyarakat akan berkembang menjadi revolusi”.

Menurut perhitungan matematis, untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia diperlukan luas tanah garapan pertanian (cultivated farm lands) minimal 22 juta hektare. Saat ini Indonesia hanya mempunyai 17,04 juta hektare lahan pertanian, terdiri atas 7,8 juta hektare lahan basah dan 9,24 juta hektare lahan kering.

Rata-rata ketersediaan lahan per kapita (lands man ratio) negeri ini hanya 820 meter persegi. Angka itu sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara eksportir pangan utama dunia; misalnya Argentina seluas 9.100 meter persegi, Australia seluas 26.100 meter persegi, Brazil seluas 3.430 meter persegi, Kanada seluas 14.870 meter persegi, dan Thailand seluas 5.230 meter persegi.

Saat ini banyak pemilik sawah beranggapan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke bukan pertanian lebih menguntungkan. Hasil analisis ekonomi sewa lahan (land rent economics) oleh Nasoetion dan Winoto (1996) menunjukkan bahwa rasio land rent pengusahaan lahan untuk usaha tani padi dibandingkan dengan perumahan dan industri adalah satu berbanding 622 dan 500.

Bagi petani penggarap dan buruh tani, konversi lahan yang masif itu merupakan ”bencana”. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan menyebutkan, jika di suatu lokasi terjadi konversi lahan pertanian, maka lahan-lahan pertanian di sekitarnya akan segera terkonversi secara progresif. Petani penggarap dan buruh tani tersebut tidak serta merta dapat beralih pekerjaan, sehingga menjadi permasalahan sosial baru.
Horizon Pendek
Konversi lahan subur yang masif itu juga merupakan dampak kebijakan pangan pemerintah yang bersifat myopic. Kebijakan tersebut memandang peran pangan dalam horizon yang pendek dan domain yang sempit; mengabaikan pentingnya kemandirian pangan karena mudahnya akses impor.

Seorang petinggi negeri ini bahkan pernah menyampaikan statemen bahwa lebih untung mendirikan pabrik daripada mempertahankan sawah. Menurutnya, konversi sawah menjadi pabrik akan menciptakan lapangan kerja 50 kali lipat.

Agar negara ini terhindar dari tragedi seperti yang diingatkan oleh Dr Norman Bourlag, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah dan bangsa ini harus segera mengambil keputusan untuk melakukan moratorium (jeda) konversi lahan subur. Agar upaya besar itu membawa hasil optimal, perlu diikuti dengan pemberian insentif yang memadai bagi kepemilikan sawah.

Insentif tersebut antara lain, pertama, keringanan/ pembebasan pajak bagi para petani yang tetap mempertahankan status tanah sawah mereka untuk usaha tani. Kedua, memberikan jaminan pendapatan yang memadai terhadap usaha tani mereka. Hal itu antara lain dapat ditempuh dengan mekanisme jaminan harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas pertanian yang lebih memadai.

Ketiga, memberikan bantuan legalisasi tanah-tanah petani berupa sertifikasi sawah. Selain untuk kepastian hukum, cara itu juga membantu petani untuk melakukan akses permodalan ke bank. Tanah-tanah yang belum bersertifikat hanya akan menjadi modal mati yang tidak dapat digunakan untuk akses kredit bank karena ketatnya prinsip kolateral.
Upaya-upaya tersebut harus diikuti dengan upaya penegakan hukum.

Undang-Undang tentang Lahan Pertanian Abadi serta produk hukum turunannya seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), instruksi presiden (inpres), peraturan menteri (permen), dan peraturan pelaksanaan lainnya perlu segera dikeluarkan agar dapat digunakan sebagai payung hukum.

Bagi petani penggarap dan buruh tani, konversi lahan yang masif itu merupakan ”bencana”. Petani penggarap dan buruh tani tersebut tidak serta merta dapat beralih pekerjaan, sehingga menjadi permasalahan sosial baru.

Last but not least, perlu dibangun persepsi dan komitmen yang sama tentang moratorium konversi lahan subur bagi seluruh pemangku kepentingan. Saat ini persepsi dan komitmen para penentu kebijakan belum sepenuhnya padu.

Karena itu jangan heran jika Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Pertanian ke Bukan Pertanian, yang tujuannya untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, dalam praktik justru dijadikan sebagai justifikasi dalam mendulang pendapatan asli daerah (PAD). Ironis memang !(68)

–– Toto Subandriyo, kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

Sumber: Suara Merdeka

Baca Selengkapnya......

Ilmu Bagai Pelita Kehidupan

Oleh: aaqir

Ada pepatah mengatakan bahwa “orang bodoh akan tertipu lantaran kebodohannya”. Dan juga “ orang bodoh laksana orang yang sudah mati, hanya saja jasadnya masih hidup”. Artinya seseorang dalam kehidupnya bila tidak berilmu tidaklah berarti, ia tidak akan tahu tentang tata cara dan prosedur dalam menata kehidupan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan, seperti tata cara beribadah, bermu’amalat dan lainnya.

Akibatnya ia akan bisa sesat lantaranketidaktahuannya saat menjalankan tugas keagamaan atau tugas lainnya. Dari dua pepatah tadi dapat di ambil pelajaran bahwa hidup tanpa berilmu akan mengantarkan seseorang pada kehinaan dan ketidak berhargaan. Sebaliknya jika hidup berilmu akan mengantarkannya pada puncak kemuliaan di hadapan Allah SWT.

Setidaknya paling tidak kita di tuntut untuk menjadi orang yang alim (berilmu), kalau tidak menjadi pelajar, kalau tidak menjadi pendengar (ilmu), kalau tidak menjadi penggemar (pecinta ilmu), jangan sampai menjadi orang kelima, yaitu tidak masuk salah satu kategori orang diatas. Jika masuk pada kategori kelima maka akibatnya adalah kebobrokan dan kecelakaan besar pada dirinya.

Yang di maksud ilmu di sini bukanlah ilmu yang membawa mudarat pada dirinya dan orang lain, semisal ilmu sihir dan perdukunan. Yang di maksud disini adalah ilmu yang bermaanfaat pada dirinya dan orang lain dunia-akhirat. Katakanlah kalau dalam agama adalah ilmu ‘Aqidah, syariat dan akhlaq.

Di kegelapan malam yang gelap gulita di kamar yang begitu gelap, misalnya, kita hidup seorang diri tanpa ada pelita yang menyinarinya maka akan kebingungan dan susah, tidak tahu mana pintu keluar, tidak tahu arah kemana ia akan melangkah, mau melangkah takut tergelincir atau tersandung bahkan bisa sesat.

Namun dengan adanya pelita ia bisa selamat bahkan merasakan nikmatnya pelita itu meskipun berada dalam ruang yang relatif sempit. Begitu juga, dalam kehidupan seseorang akan sesat dan bisa melakukan hal yang jelek dengan seenaknya lantaran kebodohannya, tidak punya pandangan masa depan dan hidup terasa sempit meskipun berada di tengah padang pasir yang begitu luas bahkan bisa menyesatkan orang lain.

Namun dengan ilmu pengatahun ia akan bisa selamat, karena tahu bagimana ia akan melakukan sesuatu, bagaiman cara melangkah kedepan dan ia bisa berfikir secara jernih punyak perencanaan yang matang sebelumnya sehingga ia akan selamat dari mala bahaya.

Ilmu akan mengantarkan manusia pada pencerahan dalam segala aspeknya; pencerahan spritual, intelektual dan pencerahan emosional, hidup terasa luas, dan akan tahu bahwa makhuk di ciptakan bukan tanpa makna, melainkan sarat dengan nilai-nilai mulia. Nilai–nilai ini tidak akan bisa di tangkap kecuali bagi orang yang berilmu.

Namun sebaliknya jika tidak memiliki ilmu maka akan tertipu dengan kebodohannya. Dengan ilmu, manusia bisa menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini dengan baik dan optimal. Di sinilah letak urgensi vitalitas ilmu pengatahuan yang menyeluruh. Jadi tidak heran kalau dalam islam kita di tuntut untuk mencari ilmu meskipun sampai ke negeri cina.

Islam mengajarkan bahwa manusia harus belajar kepada orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat untuk agama dan dunianya sejak usia dini. Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan di berikan kepada orang yang durhaka kepada Allah. Itulah kira-kira ungkapan salah satu ulama terdahulu. Artinya seseorang akan mendapat cahaya, hidayah dan petunjuk Allah jika ia menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan pelanggaran dan mematuhi apa yang di perintahkan-Nya sesuai dengan kemampuannya.

Sumber: Cybernews

Baca Selengkapnya......