Rp 29,06 M untuk Dukung Bali Ndesa Mbangun Desa

Semarang, CyberNews. Pemprov Jateng berencana mengalihkan anggaran Rp 29,06 Miliar dalam RAPBD 2009 untuk memperkuat sektor kerakyatan. Hal itu sesuai dengan visi-misi Gubernur Jateng bali ndesa mbangun desa.

Gubernur Bibit Waluyo mengatakan hal itu seusai Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur atas Pendapat Panitia
Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jateng, Senin (20/10).Pengalihan anggaran, rencananya diambilkan dari alokasi anggaran yang semula diperuntukkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ''Dari RAPBD Jateng 2009 sekitar Rp 5,125 Triliun. Akan dialihkan Rp 29,06 miliar untuk sektor ekonomi kerakyatan. Dari dana sebanyak itu, senilai Rp 26,66 miliar untuk program ekonomi kerakyatan dan sisanya Rp 2,40 miliar untuk kegiatan strategis lain, sedangkan kegiatan tahun 2008 yang diluncurkan ke tahun anggaran 2009 sejumlah Rp 50,23 miliar,'' kata Gubernur.

Program bali ndesa mbagun desa, diakuinya, tak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, harus dilaksanakan secara cermat, bertahap dan biaya yang tak sedikit. Visi-misi itu pun harus dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Lalu SKPD mana saja saja yang alokasi anggarannya dialihkan? Gubernur mengemukakan ada sekitar 11 SKPD yang rencananya dialihkan. Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo menambahkan, SKPD yang alokasi anggarannya dikurangi belum ada kepastian, sebab hal itu masih menunggu persetujuan DPRD. Tapi yang jelas, alokasi bantuan untuk kabupaten/kota yang sifatnya floating budget akan mengalami pergeseran.

''Hal ini pun juga perlu persetujuan Dewan. Sampai saat ini belum ada diketehui secara pasti perihal SKPD yang (anggarannya--Red) akan terkurangi. Dengan adanya pengurangan, di sisi lain ada SKPD yang justru ditambah bantinya,'' ujar Sekda.

Tahun Pertama

Menyinggung kritikan sejumlah anggota DPRD Jateng bahwa program bali ndesa mbangun desa belum terlihat dalam kebijakan pemprov, Bibit Waluyo menjelaskan bahwa pada tahun pertama ini pihaknya menyusun konsep dasar untuk diimplementasikan pada tahun anggaran berikutnya yakni pada 2010, 2011, hingga 2013.

''Tapi sambil membuat konsep dasar, hal-hal kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak tetap menjadi prioritas pemprov untuk dipenuhi,'' ujar Gubernur.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris menyambut baik niat baik gubernur untuk menambah alokasi dana bagi program-program yang bersentuhan dengan ekonomi kerakyatan itu. Haris mengingatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Jateng masih tinggi.

Data terakhir, pada pertengahan 2008 jumlah pengangguran di Jateng sebesar 1,36 juta jiwa atau 7,7% dari total enduduk Jateng.

"Yang tidak kalah penting yakni bagaimana program gubernur ini bisa tepat sasaran untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta sesuai kebutuhan rakyat. Tidak hanya terkesan sekedar mengakomodir usulan dewan,'' ujar politikus PKS ini.

Untuk tahun 2008 hingga 2009, jelas Bibit Waluyo, masuk pada tahapan konsolidasi dan pemetaan tugas. Selanjutnya, pada 2010-2011 dijadikan sebagai tapan giat untuk mewujudkan rencana tersebut. Sementara pada 2012-2013 akan menjadi tahap pencapaian sasaran.

(Widodo Prasetyo /CN09)