Penyaluran Raskin Wilayah Kedu Baru Dilakukan di Purworejo

MAGELANG, KAMIS — Hingga saat ini, penyaluran jatah beras keluarga miskin (raskin) untuk bulan Januari 2009 di wilayah Kedu baru dapat terlaksana di Kabupaten Purworejo. Penyaluran di lima kota/kabupaten lainnya masih tertunda karena masing-masing pemerintah daerah saat ini tengah mencocokkan data rumah tangga sasaran (RTS) raskin yang dimilikinya dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu Hadi Soepangat mengatakan, pencocokan data ini terpaksa dilakukan karena empat dari lima kota/kabupaten tersebut mendapatkan alokasi raskin lebih sedikit dibanding tahun lalu. Dengan cara ini, maka nama-nama penerima raskin tahun 2008 akan diteliti ulang, apakah mereka kembali mendapatkan alokasi raskin pada tahun ini atau tidak.

"Khusus Kabupaten Purworejo,pencocokan data menjadi tidak penting dilakukan karena alokasi raskin bagi daerah ini di tahun 2009 justru meningkat signifikan dibanding tahun 2008," paparnya, Kamis (5/2).

Secara keseluruhan, total alokasi raskin per bulan bagi wilayah Kedu di tahun 2009 hanya 6.490,4 ton per bulan berkurang dibanding tahun 2008, yang mencapai 7.105 ton per bulan. Dari kondisi tersebut, alokasi raskin di Kabupaten Purworejo justru meningkat dari 998,6 ton per bulan menjadi 1.003,3 ton per bulan. Hal serupa juga terjadi di Kota Magelang, dengan alokasi raskin yang diterima bertambah dari 103,5 ton per bulan menjadi 105,3 ton per bulan.

Namun, di empat kabupaten lainnya justru terjadi penurunan jatah raskin. Persentase penurunan alokasi raskin terbanyak mencapai 21 persen terjadi di Kabupaten Magelang, yang pada tahun lalu mendapatkan 1.807,2 ton per bulan, tahun ini hanya memperoleh 1.419,6 ton per bulan. Kabupaten Temanggung yang sebelumnya mendapatkan 925 ton per bulan, sekarang hanya memperoleh 890,7 ton per bulan. Begitu pun Kabupaten Kebumen, berkurang dari 1.985,3 ton per bulan menjadi 1.838,5 ton per bulan, dan Kabupaten Wonosobo, turun dari 1.286,4 ton per bulan menjadi 1.232,7 ton per bulan.

Setelah validasi data selesai, maka barulah masing-masing pemerintah daerah mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Bulog. Surat inilah yang nantinya menjadi dasar penyaluran raskin.

"Jika surat ini belum kami terima, maka daerah kami anggap belum siap menerima penyaluran raskin," paparnya.

Walaupun sudah memasuki bulan Februari, menurut Hadi, permintaan jatah raskin bulan Januari tetap dapat diajukan. Penyaluran alokasi raskin bulan tersebut dapat dilaksanakan kapan saja, sesuai dengan permintaan masing-masing kota/kabupaten.

Saat ini, Hadi mengatakan, pihaknya sudah siap untuk menyalurkan raskin. Terhitung sejak akhir Januari lalu, Bulog sendiri sudah memulai kegiatan pengadaan dengan membeli 895 ton beras.

Sumber: www.Kompas.com

Baca Selengkapnya......

Korban Kebakaran Datangi Setda

Tuntut Pembangunan Pasar Darurat
TEMANGGUNG- Perwakilan pedagang korban kebakaran Pasar Kliwon Utara Temanggung yang tergabung dalam Forum Bersama Korban Kebakaran (Forbes Kokar), mendatangi kantor Sekretariat Daeerah (Setda), kemarin.

Mereka meminta Pemkab segera membangun pasar darurat. Koordinator Forbes Kokar, Suwahono meminta Pemkab merealisasikan janji dan rencana membangun pasar darurat tersebut.

Sebab para korban kebakaran ingin sesegera mungkin berdagang kembali.Dengan demikian, mereka bisa mendapat penghasilan dan sedikit demi sedikit dapat memulihkan kondisi perekonomian masing-masing. ’’Sebetulnya, kedatangan kami tidak akan membicarakan hal teknis,’’ kata Suwahono dalam pertemuan di aula PKK Setda itu.

Perwakilan pedagang ditemui Ketua Harian Tim Penanganan Pasar Kliwon Paska Kebakaran sekaligus Kepala Bappeda, Rahayu Istanto, Asisten I Setda Indra Haryadi, Asisten II Setda Bambang Dewantoro, serta sejumlah pejabat dari Dinas Pasar, Tramtib, Perhubungan, dan DPU.

Menanggapi permintaan pedagang, Rahayu Istanto mengatakan, Pemkab sebetulnya juga sepakat tentang hal tersebut. Namun, menurut dia, pembangunan pasar darurat belum bisa dilaksanakan. Sebab APBD II 2009 yang mengakomodasi dana pembangunan pasar darurat belum disahkan.
Masih di Koreksi

’’Saat ini, APBD 2009 masih dikoreksi Gubernur. Nanti setelah selesai dan disetujui, APBD 2009 akan disahkan DPRD. Setelah itu, dana pembangunan pasar darurat cair,’’ jelasnya.

Dia pun mengatakan, sebetulnya meski dana belum cair, Pemkab bisa menujuk pelaksana proyek untuk mengerjakan pasar darurat. Namun dengan catatan, APBD 2009 sudah disahkan dan alokasi anggaran pasar darurat tercakup di dalamnya.’’Biaya pembangunan ditanggung pemborong dulu,’’ ujarnya.

Dia pun menambahkan, proses penujukan pemborong proyek membutuhkan waktu setengah bulan. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pencocokan data mengenai los dan kios serta pedagang yang menjadi korban kebakaran, menurut versi Dinas Pasar dan Forbes Kokar.

Ternyata terdapat selisih dalam hal jumlah. Dinas Pasar memasukkan semua pedagang yang menjadi korban kebakaran, sementara Forbes Kokar hanya mendata pedagang yang masih aktif berdagang dan memiliki sertifikat los atau kios. (H24-72)

Baca Selengkapnya......

Rp 29,06 M untuk Dukung Bali Ndesa Mbangun Desa

Semarang, CyberNews. Pemprov Jateng berencana mengalihkan anggaran Rp 29,06 Miliar dalam RAPBD 2009 untuk memperkuat sektor kerakyatan. Hal itu sesuai dengan visi-misi Gubernur Jateng bali ndesa mbangun desa.

Gubernur Bibit Waluyo mengatakan hal itu seusai Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur atas Pendapat Panitia
Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jateng, Senin (20/10).Pengalihan anggaran, rencananya diambilkan dari alokasi anggaran yang semula diperuntukkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ''Dari RAPBD Jateng 2009 sekitar Rp 5,125 Triliun. Akan dialihkan Rp 29,06 miliar untuk sektor ekonomi kerakyatan. Dari dana sebanyak itu, senilai Rp 26,66 miliar untuk program ekonomi kerakyatan dan sisanya Rp 2,40 miliar untuk kegiatan strategis lain, sedangkan kegiatan tahun 2008 yang diluncurkan ke tahun anggaran 2009 sejumlah Rp 50,23 miliar,'' kata Gubernur.

Program bali ndesa mbagun desa, diakuinya, tak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, harus dilaksanakan secara cermat, bertahap dan biaya yang tak sedikit. Visi-misi itu pun harus dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Lalu SKPD mana saja saja yang alokasi anggarannya dialihkan? Gubernur mengemukakan ada sekitar 11 SKPD yang rencananya dialihkan. Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo menambahkan, SKPD yang alokasi anggarannya dikurangi belum ada kepastian, sebab hal itu masih menunggu persetujuan DPRD. Tapi yang jelas, alokasi bantuan untuk kabupaten/kota yang sifatnya floating budget akan mengalami pergeseran.

''Hal ini pun juga perlu persetujuan Dewan. Sampai saat ini belum ada diketehui secara pasti perihal SKPD yang (anggarannya--Red) akan terkurangi. Dengan adanya pengurangan, di sisi lain ada SKPD yang justru ditambah bantinya,'' ujar Sekda.

Tahun Pertama

Menyinggung kritikan sejumlah anggota DPRD Jateng bahwa program bali ndesa mbangun desa belum terlihat dalam kebijakan pemprov, Bibit Waluyo menjelaskan bahwa pada tahun pertama ini pihaknya menyusun konsep dasar untuk diimplementasikan pada tahun anggaran berikutnya yakni pada 2010, 2011, hingga 2013.

''Tapi sambil membuat konsep dasar, hal-hal kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak tetap menjadi prioritas pemprov untuk dipenuhi,'' ujar Gubernur.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris menyambut baik niat baik gubernur untuk menambah alokasi dana bagi program-program yang bersentuhan dengan ekonomi kerakyatan itu. Haris mengingatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Jateng masih tinggi.

Data terakhir, pada pertengahan 2008 jumlah pengangguran di Jateng sebesar 1,36 juta jiwa atau 7,7% dari total enduduk Jateng.

"Yang tidak kalah penting yakni bagaimana program gubernur ini bisa tepat sasaran untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta sesuai kebutuhan rakyat. Tidak hanya terkesan sekedar mengakomodir usulan dewan,'' ujar politikus PKS ini.

Untuk tahun 2008 hingga 2009, jelas Bibit Waluyo, masuk pada tahapan konsolidasi dan pemetaan tugas. Selanjutnya, pada 2010-2011 dijadikan sebagai tapan giat untuk mewujudkan rencana tersebut. Sementara pada 2012-2013 akan menjadi tahap pencapaian sasaran.

(Widodo Prasetyo /CN09)

Baca Selengkapnya......

Masyarakat Diminta Menilai Daftar Calon Sementara

Kriteria politikus busuk akan disosialisasikan.

SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengumumkan daftar calon sementara calon legislator dari partai politik peserta pemilu, kemarin. Setelah verifikasi dilakukan, dari 1.588 calon legislator, hanya 1.368 calon yang masuk dalam daftar calon sementara yang akan memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.

Menurut Ketua Komisi, Ida Budhiati, pengumuman daftar calon sementara akan dilakukan hingga9 Oktober. "Selama waktu itulah kami berharap masyarakat memberi masukan kepada calon tentang integritas dan rekam jejak calon," kata Ida kepada Tempo.

Masukan masyarakat sangat penting, mengingat seleksi oleh Komisi hanya bersifat verifikasi administratif. Tapi, kata Ida, Komisi akan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang integritas calon, misalnya tentang ijazah palsu, catatan kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, atau perusakan lingkungan. "Memang, calon sudah mengumpulkan catatan kriminal dari kepolisian, tapi tak menutup kemungkinan laporan masyarakat lebih valid," ujarnya.

Komisi akan mengklarifikasi masukan masyarakat kepada partai politik yang mencalonkan, tapi tak dipublikasikan. Masukan dari masyarakat diharapkan bisa dijadikan pertimbangan oleh partai politik dalam pencalonan kadernya.

Imbauan Komisi didukung oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah. "Kami akan mensosialisasikan kriteria politikus busuk yang tak perlu didukung," kata Jabir Alfaruqi, koordinator Komite. Kriteria politikus busuk di antaranya adalah terlibat korupsi, penyuapan, kriminalitas, kekerasan dalam keluarga, dan perusakan lingkungan.

Di Banyumas, Komisi mencoret 13 calon legislator. Pencoretan dilakukan karena berkas yang diajukan tak lengkap hingga batas akhir penyerahan syarat kelengkapan, Kamis lalu. "Berkas mereka tak memenuhi syarat," ujar Ketua KPU Banyumas, Ismiyanto Heru Permana. Menurut Heru, dua calon legislator perempuan, yakni Megalita Citra dan Efi Krisnawati, dicoret karena belum genap berusia 21 tahun.

Pencoretan terhadap dua calon legislator perempuan juga terjadi di Sleman, Yogyakarta, yakni dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta dari Partai Kebangkitan Bangsa. "Usianya 21 tahun kurang beberapa bulan," kata KPU Sleman, Djayadi, kemarin.

Menurut Djayadi, KPU Sleman mencoret sekitar 30 calon legislator. Penyebabnya, kata Djayadi, calon hanya mencantumkan nama tanpa melengkapi berkas yang diminta, atau berkas yang sudah diverifikasi ternyata tak memenuhi syarat.

KPU Surakarta menempel daftar calon sementara di kantor KPU Kompleks Stadion Manahan dan akan diumumkan lewat media massa. "Jika ada keberatan dari masyarakat dan disertai alat bukti kuat, calon bisa dicoret," ujar Ketua KPU Surakarta, Eko Sulistyo. Komisi mencoret sembilan calon dari daftar calon sementara. Satu di antaranya karena calon ganda. ARIS ANDRIANTO | PITO A RUDIANA | UKKY PRIMARTANTYO | SOHIRIN

Sumber: Koran Tempo.com

Baca Selengkapnya......

Tiga Balita Temanggung HIV/AIDS

TEMANGGUNG, JUMAT- Tiga balita asal Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dinyatakan positif terinfeksi HIV/AIDS. Seorang di antaranya bahkan sudah meninggal dunia, sementara dua lainnya masih dirawat oleh keluarganya masing-masing di rumah.

"Ketiga balita itu tertular HIV/AIDS dari ibu kandungnya masing-masing," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Edy Rakhmatto, Jumat (19/9). Sejak tahun 1997 hingga sekarang, penderita HIV/AIDS usia balita baru ditemukan pada tahun ini.

Tiga balita penderita HIV/AIDS tersebut ditemukan oleh Dinas Kesehatan Temanggung pada bulan Mei dan Juli 2008. Seorang penderita yang sudah meninggal dunia berusia dua tahun tiga bulan, sedangkan dua penderita lainnya berusia 11 bulan dan dua tahun.

Edy mengatakan, balita yang berusia dua tahun itu sebelumnya sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Yogyakarta, tetapi kini dirawat di rumah. Namun, seorang penderita yang masih berusia 11 bulan, hingga saat ini belum mendapatkan perawatan khusus.

"Sekarang ini, kami masih terus berupaya agar pihak keluarga mengizinkan agar balita penderita te rsebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum dr Kariadi di Semarang," paparnya.

Selama periode Januari hingga September 2008, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung terdata 24 orang. Dengan kondisi ini, Kabupaten Temanggung menjadi daerah dengan jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak nomor empat se-Jawa Tengah. "Dari angka itu, 62,5 persen di antaranya berasal dari Kecamatan Parakan," terangnya.

Jika dihitung kumulatif sejak tahun 1997 hingga September 2008, jumlah penderita HIV/AIDS terdata 65 orang. Dari jumlah itu 29 penderita meninggal dunia, dan 14 orang diantaranya ditemukan meninggal dunia pada tahun 2008.

Sebagian besar penularan HIV/AIDS, sekitar 48 persen, disebabkan oleh penggunaan narkoba suntik. Penyebab lainnya hubungan heteroseksual dan homoseksual.

Saat ini, Edy mengatakan, pihaknya juga merencakan upaya penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan penderita, yaitu dengan membentuk kelompok dukungan sebaya atau semacam paguyuban orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dengan membentuk kelompok ini, masing-masing penderita makin termotivasi untuk berobat dan menjalani perawatan dengan baik, paparnya.

Sumber: Kompas.com/Jumat, 19 September 2008 | 18:38 WIB

Baca Selengkapnya......

Visi-Misi Gubernur Diakomodir dalam RAPBD Jateng 2009

Semarang, CyberNews. Rancangan APBD Jateng 2009 dibuat sebelum Gubernur Bibit Waluyo dilantik. Akibatnya visi-misi gubernur belum sepenuhnya diaplikasikan dalam rancangan APBD tersebut. Meski demikian, menurut Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jateng Hadi prabowo, visi-misi "bali ndesa mbangun desa" telah diakomodir melalui penajaman program.

Penajaman program yang sejalan visi-misi gubernur, rinci Hadi Prabowo, bisa dilihat dari pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari pos belanja langsung sebesar Rp 2,044 triliun, setidaknya Rp 1,36 tiliun (50%) telah mengakomodasi visi-misi gubernur. Lalu pada pos belanja tidak langsung, dialokasikan Rp 305 miliar.

Total program gubernur yang diakomodasi dalam RAPBD 2009 mencapai 65,6%. Sekda menegaskan, pada APBD Perubahan 2009 atau pun paling akhir APBD 2010, visi-misi gubernur akan diakomodir 100%. Tapi, perwujudkannya juga akan dipengaruhi dukungan dan komitmen DPRD.

''Memang sekarang ini tidak diakomodir secara mutlak, tapi telah dilakukan penajaman-penajaman. Dengan begitu, telah sejalan dengan program gubernur,'' kata dia, Kamis (25/9), menanggapi penilaian Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris, yang menyatakan ketidaksinkronan RAPBD dengan visi-misi Gubernur 2008-2013.

Penajaman program yang sejalan dengan visi-misi Gubernur, terang Sekda, melekat di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehetan Hewan; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Biro Pemberdayaan Perempuan; Dinas Koperasi dan UMKM; Badan Ketahanan Pangan; Bapermas; dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan.

Penyusunan APBD

Jika dilihat dari mekanisme penyusunan RAPBD, jelas Sekda, Gubernur yang membacakan Pengantar Nota Keuangan RAPBD (24/9), saat itu berada di tengah proses penyusunan APBD. Sebab, dalam penyusunan APBD 2009 yang kaitannya dengan pembangunan, prosesnya telah dimulai sejak Januari 2008.

Diawali dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan diteruskan di kecamatan dan kabupaten/kota, hingga penggodokan di tingkat provinsi. Sesuai ketentuan pula, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah dibahas oleh DPRD pada periode Juni-Juli 2008 lalu.

Sementara pada akhir Juli telah ditandatangani nota kesepakatan antara gubernur lama (eksekutif) dan Pihak legislatif atau Ketua DPRD.

''Sedangkan Gubernur Bibit Waluyo dilantik 23 Agustus. Gubernur juga menyadari bahwa kehadirannya berada di tengah-tengah proses penyusunan RAPBD Jateng.''

(Widodo Prasetyo /CN09)

Baca Selengkapnya......

Surat Suara Menyulitkan

Surat Suara Terlalu Lebar, Bilik Suara Kekecilan

Jakarta, Kompas - Desain surat suara yang lebar menyulitkan pemilih untuk membuka dan melipatnya ketika berada di bilik suara. KPU membuat dua desain surat suara dengan ukuran 55 cm x 88 cm, yang berisi susunan 38 partai politik lengkap dengan nama caleg secara vertikal dan horizontal.

Kedua desain surat suara itu telah disimulasikan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Kabupaten Keerom, Papua.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widada, Rabu (24/9), mengungkapkan, dari pantauan Bawaslu di Papua, sebagian besar pemilih membutuhkan waktu tiga sampai sepuluh menit berada di bilik suara untuk memberikan tanda pada surat suara.

Simulasi yang diikuti 330 orang membutuhkan waktu sekitar tujuh jam untuk menandai dua model surat suara.

Proses paling lama terjadi dalam penghitungan surat suara. Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengaku tanda coblos lebih mudah dalam menentukan sah tidaknya surat suara.

Kenyataan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa waktu yang disediakan untuk pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang rata-rata menampung 500 pemilih tidak mencukupi.

”KPU bisa menyiasatinya dengan mengurangi jumlah pemilih di setiap TPS. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu disebutkan paling banyak 500 pemilih, jadi bisa kurang dari angka itu. Kalau jumlahnya tetap 500, nanti petugas KPPS juga akan kesulitan menghitung suara untuk empat jenis pemilihan, yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Kecilnya kolom nama dan nomor caleg, serta tipisnya pena pulpen membuat panitia perlu usaha keras untuk mencari pilihan pemilih dan menentukan sahnya surat suara.

Terkait itu, Bawaslu kemarin memberi rekomendasi kepada KPU untuk menggunakan pulpen khusus untuk menandai pilihan pada surat suara Pemilu 2009.

Menurut Bambang, tipisnya pena pulpen dan warna tinta yang tidak mencolok membuat petugas KPPS kesulitan mencari tanda centang pada tanda parpol yang berwarna gelap, seperti merah, biru tua, dan hijau tua.

Bilik suara kekecilan

Di Keerom, KPU menyimulasikan dua jenis surat suara, yaitu vertikal dan horizontal. Simulasi diikuti 350 pemilih, dengan hasil 286 suara sah dan 64 suara tidak sah.

Anggota KPU, Syamsulbahri, yang juga memantau jalannya simulasi di Keerom, mengatakan, pemilih kesulitan ketika membuka surat suara yang lebar, begitu pula pada saat melipatnya, di dalam bilik suara bekas Pemilu 2004. ”Mungkin memang bilik suaranya perlu dimodifikasi. Ada usulan supaya lebarnya 1,5 meter, tetapi tidak mungkin. Nanti akan dibicarakan dalam pleno,” kata Syamsulbahri.

Model surat suara memanjang vertikal juga dinilai lebih memudahkan masyarakat karena kecilnya ukuran bilik suara sisa Pemilu 2004 tersebut. (SIE/MZW)

Baca Selengkapnya......

RAPBD 2009 Tak Singkron dengan Visi Gubernur

Semarang, CyberNews. Rancangan APBD Jateng 2009 dinilai belum singkron dengan visi-misi Gubernur Jateng Bibit Waluyo "bali neso mbangun deso". Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris, nota keuangan RAPBD 2009 tidak mencerminkan keberpihakan Pemprov Jateng pada pembangunan pertanian dalam arti luas.

''Ada tiga indikator yang bisa menjadi tolok ukur ketidakberpihakan pemprov. Yakni pada urusan pertanian, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan ketahanan pangan. Alokasi anggaran pada tiga hal itu justru turun jika dibandingkan APBD Jateng 2008,'' kata Haris seusai rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Pengantar Nota Keuangan RAPBD Jateng 2009 di Gedung Berlian, Rabu (24/9).

Pada urusan pertanian, misalnya, RAPBD Jateng 2009 mengalokasikan Rp 78,28 miliar, padahal pada APBD Jateng 2008 dianggarkan sebanyak Rp 149,598 miliar. Lalu pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada 2008 dianggarkan Rp 16,02 miliar sedangkan tahun 2009 hanya Rp 12,18 miliar.

Sementara pada urusan ketahanan pangan pada APBD 2008 sebesar Rp 15,4 miliar sedangkan RAPBD 2009 mengalokasikan Rp 14,22 miliar.

''Padahal banyak program 2008 yang diperkirakan tak rampung sampai dengan akhir anggaran. Jika alokasi pada tahun depan menurun, kami khawatir program 2008 tak bisa berlanjut pada 2009,'' ujar politikus PKS itu.

Penurunan alokasi anggaran, nilai Haris, juga mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa pada tahun pertama kepemimpinan Bibit Waluyo belum fokus.

Defisit

Gubernur Bibit Waluyo mengemukakan bahwa pada 2009, belanja daerah dianggarkan sejumlah Rp 5,223 triliun, atau mengalami penurunan Rp 170,98 miliar (3,17%) dibanding anggaran murni 2008 Rp 5,394 triliun.

Sedangkan pendapatan Jateng 2009 ditarget Rp 5,126 triliun atau mengalami kenaikan Rp 280,80 miliar (5,80%) dibanding anggran murni 2008 Rp 4,845 triliun, sehingga defisit anggaran mencapai Rp 97,29 miliar.

Prediksi belanja daerah sebanyak itu, kata Gubernur, digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3,179 trilun dan belanja langsung Rp 2,044 triliun.

Belanja tidak langsung, rinci Gubernur, terdiri dari belanja pegawai Rp 1,135 triliun, belanja hibah (Rp 73,39 miliar), bantuan sosial (Rp 285,82 miliar), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota (Rp 1,120 triliun), bantuan keuangan kabupaten/kota (Rp 539,30 miliar), dan belanaj tidak terduga (Rp 25 miliar).

''Belanja langsung yakni untuk pembiayaan 2.088 kegiatan di seluruh SKPD, yang terdiri dari 1.006 kegiatan operasional dinas dan 1.082 kegiatan dari program SKPD,'' ujar dia.

(Widodo Prasetyo /CN09)

Baca Selengkapnya......

Warga Miskin Akan Sulit Berobat Gratis

Kuota dari pemerintah pusat terbatas.

SEMARANG -- Akan ada banyak warga miskin yang kesulitan memperoleh pengobatan gratis di rumah sakit karena surat keterangan tanda miskin (SKTM) akan dihapus pemerintah per 1 Oktober. Dugaan ini disampaikan Ketua Komisi E (bidang kesehatan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Iqbal Wibisono. "SKTM sudah tak berlaku lagi untuk memperoleh pengobatan gratis," ujarnya kepada Tempo kemarin.

Menurut Iqbal, kartu itu akan diganti dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). Masalahnya, kata Iqbal, banyak warga miskin yang tak terdata dalam Jamkesmas karena kuota yang diberikan pemerintah pusat terbatas. Padahal warga miskin bisa berobat gratis di rumah sakit kelas III hanya jika punya kartu Jamkesmas.

Iqbal mencontohkan, di Kabupaten Klaten ada sekitar 6.000 warga miskin yang tak masuk dalam data Jamkesmas. Pasalnya, data untuk pemberian Jamkesmas pada 2008 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 396.488 orang. "Padahal tahun lalu dengan tahun ini jumlah warga miskin berbeda," katanya. Sedangkan di Kota Semarang, dana Jamkesmas hanya menanggung 306.700 jiwa. Masih sekitar 192 ribu jiwa yang belum masuk program Jamkesmas. Iqbal meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah peralihan ke sistem Jamkesmas. "Minimal datanya diperbarui," katanya.

Peralihan ke sistem Jamkesmas juga akan menyulitkan warga miskin serta rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan provinsi. Iqbal mencontohkan, Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Solo, juga melayani pasien warga Pacitan, wilayah Jawa Timur yang dekat dekat dengan Solo. Penduduk perbatasan Jawa Barat juga banyak yang berobat di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto.

Masalahnya, kata Iqbal, sistem Jamkesmas tak mengatur warga provinsi lain yang akan berobat di Jawa Tengah. Hal ini akan menyulitkan warga di daerah perbatasan untuk memperoleh pelayanan pengobatan gratis yang baik. "Orang berobat itu tidak bisa ditunda," ujarnya.

Di Yogyakarta, warga miskin akan didata ulang oleh Badan Pusat Statistik Yogyakarta mulai Oktober mendatang. Pendataan dimaksudkan untuk mengurus dana kesehatan bagi warga miskin di Yogyakarta. "Pendataannya by address, by name," kata anggota Komisi D DPRD Provinsi Yogyakarta, Cahyo Purwanto, kemarin.

Pendataan ulang itu dilakukan karena data yang ada hingga September belum akurat. Contohnya, kata Cahyo, di Wonosari banyak penduduk miskin yang tak mendapat kartu Jamkesmas karena tak terdata. "Rakyat miskin di Yogyakarta masih mendapatkan bantuan kesehatan," ujarnya.

Hal ini dibenarkan Andung Prihadi, Kepala Dinas Sosial Yogyakarta. Menurut Andung, selama kartu Jamkesmas belum diberlakukan, pemegang kartu miskin masih bisa menggunakannya untuk berobat gratis. Kartu yang disebut Klaster 1 itu bisa digunakan untuk asuransi kesehatan, program beras miskin, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Keluarga miskin di Yogyakarta ada 272 ribu atau 25 persen dari 835 kepala keluarga. ROFIUDDIN | BERNARDA RURIT

Sumber: Koran Tempo

Baca Selengkapnya......

CALON ANGGOTA KPU ; Hari Ini Ujian Tertulis

MUNGKID (KR) - Sedikitnya 48 orang dari 64 orang mendaftar sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, lolos seleksi administrasi. Sedang 16 orang yang gagal dalam seleksi administrasi, dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya.

Menurut Ketua Panitia Seleksi KPU Kabupaten Magelang Sudharto, nama-nama yang lolos seleksi sudah diumumkan di kantor KPU. “Yang lolos akan mengikuti tes tertulis hari ini, Senin (25/8),” tegasnya.

Dikatakan Sudharto, tidak lolosnya sejumlah calon dalam seleksi administrasi diakibatkan ketidaktelitian para calon. Dia mencontohkan, sejumlah calon diketahui mengumpulkan ijazah pendidikan yang tidak dilegalisir.

Padahal, sesuai aturan, ijazah tersebut harus dilegalisir lembaga pendidikan bersangkutan. “Ini kan juga tidak teliti. Sebagai calon penyelenggara Pemilu kan seharusnya harus cermat juga,” katanya.

Menurut Sudharto, usai mengikuti tes tertulis, 48 calon anggota KPU itu akan dikerucutkan menjadi 20 calon sesuai peringkat hasil tes.
Selanjutnya akan dilakukan tes psikologi, dan wawancara dengan calon bersangkutan. “Terakhir, kita mengambil 10 besar yang kita kirimkan ke propinsi,” jelasnya.

Sedang di Temanggung 68 orang dinyatakan lolos administratif oleh Tim Seleksi KPUD Temanggung. Jumlah tersebut sama dengan jumlah yang mengembalikan berkas. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan mereka yang mendaftar beragam mulai dari anggota KPUD, PPK, PPS, mantan anggota KPPS, Pegawai Negeri Sipil dan kalangan swasta.

Di Salatiga , 33 orang dari 44 pendaftar dinyatakan lolos. Sebagian besar didominasi wajah lama baik dari unsur aktivis maupun anggota KPUD Salatiga periode lalu. Ketua Tim Seleksi Anggota KPUD Salatiga, Ir Nick Tunggul Wiratmoko SE didampingi Sekretaris Surya Yuli P SE kepada wartawan mengatakan 11 orang yang gugur administrasi lantaran mereka tidak melengkapi berkas dan persyaratan.

Copyrigth: Kedaulatan Rakyat

Baca Selengkapnya......

Bibit Gubernur Terpilih, Golput 41,5 Persen

SEMARANG, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Selasa (1/7), menetapkan Bibit Waluyo- Rustriningsih adalah pemenang Pilkada Jawa Tengah 2008. Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meraih suara terbanyak, 6.084.261 suara atau 43,44 persen dari 14.007.042 suara sah.

Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung tanggal 22 Juni lalu itu, 10.744.844 pemilih (41,5 persen) dari 25.861.234 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak memberikan suara mereka atau menjadi golongan putih (golput).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan hal tersebut dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU Jateng, Semarang. Rapat dihadiri semua anggota KPU Jateng, KPU kabupaten/kota, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz, serta Bibit Waluyo-Rustriningsih, Agus Soeyitno (kandidat gubernur dari PKB), dan Abdul Rozaq Rais (kandidat wakil gubernur dari PPP dan PAN).

Dalam surat keputusan penetapan pemenang pilkada, yang dibacakan Ketua KPU Jateng Fitriyah, dirinci pula, kandidat gubernur-wakil gubernur lain, Bambang Sadono-M Adnan (yang diusung Partai Golkar) meraih 3.192.093 (22,79 persen) suara. Sementara, Agus Soeyitno-Abdul Kholiq Arif (PKB) meraih 957.343 (6,83 persen) suara, Sukawi Sutarip-Sudharto (Partai Demokrat dan PKS) memperoleh 2.182.102 (15,58 persen) suara, sedangkan M Tamzil-Abdul Rozaq Rais (PPP dan PAN) mendapat 1.591.243 (11,36 persen) suara.

”Jika tidak ada keberatan dari pihak pasangan calon lain hingga 4 Juli 2008, kami akan menyerahkan hasil penetapan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng. Selanjutnya, pasangan terpilih akan dilantik pada 23 Agustus 2008,” kata Fitriyah.

Menanggapi penetapan itu, Bibit menyatakan bersyukur karena dipercaya masyarakat Jateng untuk memimpin. ”Seratus hari awal pemerintahan, kami akan mempelajari tugas dan wewenang sebagai gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu, kami akan mulai bekerja,” ujar Bibit, yang didampingi Wakil Gubernur Jateng terpilih, Rustriningsih.

Tidak percaya

Tentang banyaknya pemilih yang tidak mencoblos, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Warsito, mengatakan, ada beberapa sebab. Salah satunya karena masyarakat sudah tak percaya lagi terhadap partai politik (parpol) dan calon yang ada.

”Mereka menganggap parpol dan calon tidak mampu memberikan perubahan apa pun,” ujarnya. (A03)

Baca Selengkapnya......

KPU Tetapkan Hasyim sebagai Bupati Terpilih

Selasa, 1 Juli 2008 | 10:54 WIB

Temanggung, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung secara resmi menetapkan pasangan dari Partai Golkar dan PAN Hasyim Affandi dan Budiarto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2008-2013. Penetapan ini dikukuhkan melalui Surat Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang ditandatangani Senin (30/6).

Penetapan ini dilakukan berdasarkan kemenangan Hasyim-Budiarto pada Pilkada Temanggung 22 Juni lalu. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang berlangsung Minggu, pasangan bernomor urut 1 ini mendapatkan 145.323 suara, mengalahkan dua pasangan lainnya, Bambang Sukarno-Fuad Hidayat yang memperoleh 138.300 suara, dan M Irfan-Setyo Adji, 130.378 suara.

Hasyim, saat ditemui mengatakan sangat gembira dan lega atas penetapan dirinya sebagai Bupati Temanggung yang baru. "Sekarang ini, rasanya sudah benar-benar plong karena saya sudah dinyatakan sah terpilih dan dipercaya untuk memimpin Temanggung," terangnya, saat ditemui seusai rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Temanggung tentang penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati Temanggung, Senin.

Budiarto yang terlihat tidak terlalu banyak bicara saat masa pencalonan dan kampanye ikut mengangguk mengiyakan.

Dalam rapat pleno terbuka tidak terlihat adanya pasangan kandidat yang sebelumnya menjadi pesaing Hasyim-Budiarto, yaitu Bambang Sukarno-Fuad Hidayat dan M Irfan-Setyo Adji.

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Didiek Hayat Wiryadi mengatakan, undangan sudah diberikan kepada semua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. "Namun, berdasarkan informasi yang saya terima, dua pasangan yang lain tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota," ujar Didiek.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Bambang Arochman mengatakan, baik M Irfan yang menjabat sebagai Bupati Temanggung serta Sekretaris Daerah Setyo Adji tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas lain.

"Saya di sini mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung mengucapkan selamat kepada calon terpilih dan berterima kasih kepada KPU serta masyarakat yang telah menyukseskan pelaksanaan Pilkada Temanggung," ujarnya. (EGI) Grafis: 1 Kompas/Andri Profil Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Periode 2008-2013

Baca Selengkapnya......