Kawula Temanggung

Temanggung Rintis Konsep Minapolitan

2011-05-08T05:17:00.000-07:00

Temanggung, CyberNews. Kabupaten Temanggung yang selama ini dikenal merupakan daerah agraris dengan tembakau sebagai komoditi utama, berencana menerapkan konsep rintisan minapolitan. Gagasan yang notabene berbasis pemanfaatan perairan itu mulai direalisasikan tahun ini. Sebagai langkah awal, Pemkab Temanggung merangkul jajaran akademisi dari Universitas Diponegoro Semarang untuk diposisikan sebagai tim teknis.

Saat ini, realisasi rencana itu baru memasuki tahapan penyamaan persepsi antara kedua belah pihak. Jika nantinya telah menemui kata sepakat, tahapan berikutnya adalah penyusunan masterplan dan disusul pembentukan tim pokja. Apabila nantinya dinilai layak, gagasan tersebut akan diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan landasan SK Bupati. Jika disetujui, sesuai komitmen 'sharing' Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran untuk pengadaan sarana prasana penunjang, dan bantuan teknis termasuk asistensi perencanaan.Di samping itu, dukungan lintas sektoral juga akan diberikan oleh tingkat Pusat. "Meski terpusat di perikanan, tapi sejatinya kawasan minapolitan ini adalah konsep terintegrasi," jelas Kabid Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Temanggung M Hadi kepada CyberNews.

Selain perikanan, beberapa bidang yang tercakup di dalam kawasan ini meliputi pertanian, perindustrian, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan. Pasalnya, konsep minapolitan memang mensyaratkan kriteria mata rantai dari hulu ke hilir. Kegiatan yang berlangsung di dalamnya tidak hanya sebatas produksi benih, tapi juga merambah pengolahan dan pemasaran. Keberadaan infrastruktur pendukung seperti sarana jalan dan pasar juga menjadi bagian kriteria persyaratan.

( Amelia Hapsari / CN14 / JBSM )

Sumber: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/08/85056/Temanggung-Rintis-Konsep-Minapolitan

ANARKISME PEMILU

2009-03-28T10:40:00.000-07:00

Oleh Fajrimei A. Gofar

Hari pencoblosan – sekarang pencontrengan – sudah dekat, namun, dalam proses Pemilu 2009 yang sedang berjalan sekarang ini telah terjadi anarkisme. Anarkisme di sini bukan diartikan sebagai kebrutalan, destruktif, atau chaotic seperti yang dimaknai khalayak umum selama ini. Melainkan sebuah konsep yang menolak gagasan-gagasan tentang otoritas dan kepatuhan, kekangan sosial dan struktur hirarkis, terutama otoritas yang tersentral.

Anarkisme di sini lebih digunakan sebagai usaha untuk menggambarkan tindakan yang tidak mengakui atau mengabaikan otoritas hukum yang tersentral sebagai bangunan yang utuh dari sebuah sistem hukum. Dengan kata lain, menolak untuk patuh pada otoritas sistem hukum yang berlaku, atau mencoba melepaskan diri (lari) dari otoritas itu.

Selama ini kita cenderung memaknai pemilu hanya sebatas agenda politik.Padahal sebetulnya pemilu juga merupakan peristiwa hukum, karena ada akibat-akibat hukum yang timbul dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam pemilu. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam pemilu berlaku pula otoritas hukum. Bukan otoritas hukum yang terpecah dan terbagi-bagi. Melainkan otoritas hukum yang utuh dalam artian sebagai bangunan besar sistem hukum yang berlaku beserta konsep-konsep dan prinsip-prinsipnya. Inilah sebetulnya makna negara hukum sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, yaitu ada penghormatan terhadap otoritas hukum.

Perilaku anarkisme semacam itu tergambar dengan jelas paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-VI/2008 berkaitan dengan kepesertaan dalam Pemilu 2009. MK menyatakan Pasal 316 huruf d UU No 10/2008 tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat. Putusan ini kemudian dijadikan dasar bagi parpol-parpol peserta pemilu 2004 untuk menggugat putusan KPU tentang peserta pemilu ke PTUN. Padahal parpol-parpol ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dan Pasal 316 UU No 10/2008 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi peserta pemilu.

Gugatan tersebut kemudian dimenangkan dan KPU juga mengakomodirnya dengan menjadikan parpol-parpol itu sebagai peserta juga dalam Pemilu 2009. Alasan KPU adalah karena dalam Putusan MK tercantum kata-kata, “...apabila bermaksud memberikan kemudahan maka seyogyanya peserta Pemilu 2004 itu menjadi peserta Pemilu 2009 tanpa melakukan verifikasi…” Akibat putusan PTUN tersebut, persyaratan dalam UU No 10/2008 menjadi tidak berguna. Putusan MK dimaknai sebagai penghapusan semua persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Putusan MK dianggap telah menciptakan norma yang harus ditaati yang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada.

Anarkisme juga tergambar setelah putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang berkaitan dengan tata cara penetapan calon legislatif (caleg) terpilih. MK menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No 10/2008. Putusan ini intinya menyatakan penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut tidak berlaku lagi.

Paska putusan tersebut ada dua wacana yang berkembang. Pertama, melalui putusan MK tersebut maka penentuan caleg terpilih adalah melalui suara terbanyak. Kedua, ada kekosongan hukum tentang penetapan caleg terpilih karena telah dicabut oleh MK. Oleh karenanya diperlukan aturan yang menggantikannya, ada yang mengusulkan Perpu dan ada juga yang mengusulkannya melalui peraturan KPU. Paska putusan MK ada kegamangan dalam menentukan caleg terpilih.

Dalam hal ini, ada kekeliruan yang sangat mendasar dalam memaknai putusan MK. Putusan MK tidak dimaknai dalam kerangka utuh suatu sistem hukum. Persis di sinilah letak anarkismenya. Putusan MK dianggap mempunyai otoritas tersendiri yang terlepas dari otoritas besar dari sistem hukum.

Perlu dicatat bahwa putusan MK itu bersifat deklaratif. Putusan MK hanya menyatakan situasi tertentu atas ketentuan tertentu. Putusan MK tidak menciptakan norma (aturan) baru. MK tidak mempunyai otoritas untuk menciptakan aturan baru. Putusan MK hanya menyatakan bahwa pasal itu tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat karena bertentangan dengan konstitusi.

Pernyataan deklaratif tersebut bukan berarti pula telah terjadi kekosongan hukum. Putusan MK tidak menjadikan aturan mengenai penentuan caleg terpilih menjadi lenyap, aturan itu masih tetap ada. Aturan itu masih terus dapat menjadi dasar hukum sepanjang aturan tersebut belum digantikan aturan yang baru. Persis di sinilah sebenarnya arti prinsip non-retroactivity dalam hukum. Dengan demikian, putusan MK tidak mempunyai akibat apa pun dalam proses penentuan caleg terpilih – sepanjang aturan tersebut belum digantikan yang baru.

Putusan MK hanya menimbulkan akibat adanya kewajiban kepada legislator (Pemerintah dan DPR) untuk membentuk aturan baru yang menggantikan aturan yang dinyatakan tidak berlaku itu. Sayangnya, sampai saat ini, kewajiban semacam ini belum menjadi kewajiban hukum – situasi inilah yang sebetulnya harus dimaknai sebagai kekosongan hukum.

Dengan demikian, kalau semua pihak masih tunduk pada otoritas hukum yang utuh, maka sebetulnya tidak perlu grasa-grusu menyesuaikan sistem penetapan caleg terpilih berdasarkan putusan MK. Sekali lagi perlu diingat, MK tidak membentuk norma baru. Membentuk norma setingkat undang-undang semacam itu hanya kewenangan pemerintah dan DPR. Aturan lama tentang nomor urut harus tetap dijalankan sepanjang belum ada aturan baru yang menggantikannya.

Jika otoritas hukum diabaikan, tidak dipatuhi baik dalam interpretasi maupun penerapan, maka kekacauan hukum akan berkembang menjadi kekacauan yang lainnya. Sehingga, anarkisme sebagaimana dipahami khalayak umum dapat terjadi dalam proses pemilu legislatif 2009 ini. Jangan sampai Pemilu 2009 ini mengalami kekisruhan seperti di sejumlah pilkada.

Sumber: Prakarsa Rakyat

Penyaluran Raskin Wilayah Kedu Baru Dilakukan di Purworejo

2009-02-05T05:23:00.000-08:00

MAGELANG, KAMIS — Hingga saat ini, penyaluran jatah beras keluarga miskin (raskin) untuk bulan Januari 2009 di wilayah Kedu baru dapat terlaksana di Kabupaten Purworejo. Penyaluran di lima kota/kabupaten lainnya masih tertunda karena masing-masing pemerintah daerah saat ini tengah mencocokkan data rumah tangga sasaran (RTS) raskin yang dimilikinya dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu Hadi Soepangat mengatakan, pencocokan data ini terpaksa dilakukan karena empat dari lima kota/kabupaten tersebut mendapatkan alokasi raskin lebih sedikit dibanding tahun lalu. Dengan cara ini, maka nama-nama penerima raskin tahun 2008 akan diteliti ulang, apakah mereka kembali mendapatkan alokasi raskin pada tahun ini atau tidak.

"Khusus Kabupaten Purworejo,pencocokan data menjadi tidak penting dilakukan karena alokasi raskin bagi daerah ini di tahun 2009 justru meningkat signifikan dibanding tahun 2008," paparnya, Kamis (5/2).

Secara keseluruhan, total alokasi raskin per bulan bagi wilayah Kedu di tahun 2009 hanya 6.490,4 ton per bulan berkurang dibanding tahun 2008, yang mencapai 7.105 ton per bulan. Dari kondisi tersebut, alokasi raskin di Kabupaten Purworejo justru meningkat dari 998,6 ton per bulan menjadi 1.003,3 ton per bulan. Hal serupa juga terjadi di Kota Magelang, dengan alokasi raskin yang diterima bertambah dari 103,5 ton per bulan menjadi 105,3 ton per bulan.

Namun, di empat kabupaten lainnya justru terjadi penurunan jatah raskin. Persentase penurunan alokasi raskin terbanyak mencapai 21 persen terjadi di Kabupaten Magelang, yang pada tahun lalu mendapatkan 1.807,2 ton per bulan, tahun ini hanya memperoleh 1.419,6 ton per bulan. Kabupaten Temanggung yang sebelumnya mendapatkan 925 ton per bulan, sekarang hanya memperoleh 890,7 ton per bulan. Begitu pun Kabupaten Kebumen, berkurang dari 1.985,3 ton per bulan menjadi 1.838,5 ton per bulan, dan Kabupaten Wonosobo, turun dari 1.286,4 ton per bulan menjadi 1.232,7 ton per bulan.

Setelah validasi data selesai, maka barulah masing-masing pemerintah daerah mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Bulog. Surat inilah yang nantinya menjadi dasar penyaluran raskin.

"Jika surat ini belum kami terima, maka daerah kami anggap belum siap menerima penyaluran raskin," paparnya.

Walaupun sudah memasuki bulan Februari, menurut Hadi, permintaan jatah raskin bulan Januari tetap dapat diajukan. Penyaluran alokasi raskin bulan tersebut dapat dilaksanakan kapan saja, sesuai dengan permintaan masing-masing kota/kabupaten.

Saat ini, Hadi mengatakan, pihaknya sudah siap untuk menyalurkan raskin. Terhitung sejak akhir Januari lalu, Bulog sendiri sudah memulai kegiatan pengadaan dengan membeli 895 ton beras.

Sumber: www.Kompas.com

KESADARAN POLITIS RAKYAT PEKERJA

2009-01-25T02:36:00.000-08:00

Oleh Ayub Dwi Anggoro *

Melalui segala taktik dan strateginya, kapitalisme mampu tumbuh subur dalam sistem yang biasa disebut negara. Negara dalam konsep dialektiknya Hegel mengatakan bahwa negara adalah ungkapan roh obyektif dimana roh obyektif tersebut merupakan cerminan dari kehendak pikiran dan hasrat masing-masing individu (roh subyektif). Dengan demikian negara merupakan institusi yang paling paham atas kehendak para individu; rakyat tak mengetahui kehendaknya, yang mengetahui adalah negara, karena ia secara objektif mengungkapkan apa yang bagi rakyat hanya ada secara “subyektif” (Magnis Suseno, 1992).

Sebuah retorika yang sangat indah ketika gambaran sebuah sistem dicita-citakan untuk kepentingan luhur. Namun hal itu akan terwujud jika tinjauan historis pembentukan negara didasarkan dengan meniadakan segala bentuk kepentingan manusia untuk mendominasi manusia yang lain dan biasa kita kenal dengan aktivitas politik, tentulah negara baru bisa disebut merupakan roh objektif. Walaupun hari ini konteks tersebut memang tidak terjadi, sehingga menjadikan negara merupakan suatu alat untuk mengakuisisi kepentingan suatu kelompok. Sehingga akan memunculkan kelompok lain yang termarginalkan dan tertindas. Kontradiksi historis yang terjadi hampir tidak ada negara yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan. Ideologi apapun yang dipakai oleh negara semodern atau sebesar apapun hampir tidak ada yang bisa melepaskan diri dari dosa penindasan. Entah apa yang terjadi?. Hari ini realitasnya kita sudah terjebak pada bangunan sistematis yang dinamakan negara.
Melihat bangunan sistematis hari ini, negara kita sendiri seakan menggambarkan realitas sosial bahwa telah terjadi dominasi, mendominasi dan terdominasi. Dominasi dan mendominasi atau lebih tepatnya adalah hegemoni hari ini dilakukan oleh kaum pemodal yang memanfaatkan dan mendomplengi negara. Sudah jelas yang terdominasi adalah kelas proletar atau yang biasa disebut sebagai kaum pekerja. Kaum pemodal yang akrab disapa sebagai kelas borjuis dengan segala kelihaiannya untuk mengelola uang yang dikatakan pada peradaban modern adalah merupakan simbol dan kunci untuk mencapai kesejahteraan, menghegemoni dan mampu menciptakan sebuah tatanan rekayasa sosial baik dalam sisi budaya, politik dan hukum sampai memasuki ranah religi, hingga mampu membiaskan konteks tentang pemaknaan manusia itu sendiri.

Negara yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat, kini dijadikan oleh rezim yang hari ini memimpin sebagai alat untuk mengkontrol masyarakat, agar tetap tunduk, diam dan mengikuti permainan rezim untuk mempertahankan, melindungi dan menyelamatkan kaum kapitalis. Jika ditinjau dari peran negara yang teramanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, berarti negara tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini mungkin disebabkan karena ketidakpercayadirian dari negara untuk mengelola sumber daya alam dan kekayaannya yang ada di Republik Indonesia.

Penindasan, pemarjinalan hingga hari ini akan tetap dan terus terjadi. Dan yang akan menjadi korban adalah rakyat yang tidak mempunyai perspektif politik negara apapun kecuali hanya ingin tetap untuk bertahan hidup. Maka penyelamatan dari golongan tersebut harus segera dilakukan. Karena hal tersebut merupakan kunci menciptakan peradaban yang lebih humanis.

Persatuan dan pembangunan watak kelas sosial

Dalam perkembangan kapitalisme modern hari ini, strategi yang dilakukan adalah pemecahan kelas sosial. Sehingga ketika terjadi perpecahan, otomatis solidaritas dan persatuan di antara satu kelompok kelas sosial menjadi hilang. Strategi inilah yang sangat mujarab untuk menanamkan dan memuluskan rekayasa sosial masyarakat untuk mendukung dan menjalankan arus kepentingan kaum kapitalis. Negara hanya dijadikan sebagai penghasil regulasi untuk didoktrinisasikan sebagai tata aturan main dalam menjalankan kehidupan. Hal tersebut semakin memperlengakap strategi pemecahan kelas sosial, dengan dalih jika tidak dijalankan maka otomatis eksistensi negara menjadi hilang. Sehingga banyak muncul jargon-jargon yang dilakukan oleh elit birokrasi, “Jika cinta terhadap tanah air maka jalankan, ikuti prosedural yang dipakai oleh negara, demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.”

Dalam dialektikanya Marx berpandangan bahwa negara tidak mengabdi kepada kepentingan masyarakat, melainkan hanya melayani kepentingan kelas-kelas sosial tertentu saja, menjadi suatu alat bagi klas dominan untuk mempertahankan kedudukan mereka (Magnis Suseno, 1991). Masih menurut filsuf ini bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Dengan demikian bidang ekonomi merupakan basic-structure, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainya, institusi-institusi sosial, terutama negara dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas (super-structure). Sehingga hal tersebut mengelompokan kelas menjadi dua pondasi awal yaitu kelas borjuis atau pemodal dan kelas proletar atau pekerja.

Dari dua kelompok inilah tataran sistemik negara akan terbangun. Tergantung siapa yang paling kuat yang akan berkuasa dan menentukan sistem. Jika ditarik kontradiksinya, hegemoni borjuasi memang begitu kuat. Sebab mereka punya segala-galanya untuk mencapai tujuan mereka. Hal tersebut terjadi karena tidak ada kontrol dari kelas pekerja. Sebab kelas pekerja terjebak logika yang dipakai kaum borjuis. Kontradiksi di negara kita adalah bahwa tidak adanya persatuan di antara kelas pekerja. Bahkan banyak aktor sosial dari kelas pekerja justru menjadi penghisap bagi kelompoknya sendiri. Hal itu disebabkan karena kelompok borjuis akan senantiasa menginginkan terjadinya pergolakan horisontal. Sehingga tidak terjadi progresivitas pola pikir baik berpolitik dan analisis sosial terhadap lingkungan. Hal ini diperparah kelas pekerja di negara kita sulit mengakses pendidikan. Adapun pendidikan yang diterima adalah pendidikan yang sudah direkayasa oleh kaum borjuasi. Saat ini, langkah yang bisa dilakukan adalah membangunkan kembali kesadaran kelas. Sebab dengan persatuan kelas pekerja akan memberikan sebuah perlawanan untuk menciptakan keseimbangan agar sistem yang dibuat lebih bersifat humanis.

Berpolitik bagi rakyat pekerja

Politik adalah kunci yang harus dipahami dan dilakukan oleh kelas pekerja. Sebab jika kita berkaca pada bangunan yang dinamakan negara, unsur politik tidak akan pernah bisa dilepaskan di dalamnya. Sebab tata aturan main dalam kehidupan bernegara dibuat berdasarkan unsur tersebut. Siapa melayani siapa? Itulah pertanyaan yang harus segera dipecahkan. Negara adalah organ kekuasaan kelas, organ penindasan dari satu kelas terhadap kelas yang lain, ia adalah ciptaan "tata-tertib" yang melegalkan dan mengekalkan penindasan dengan memoderasikan bentrokan antar kelas. Menurut pendapat politikus-politikus borjuis, tata-tertib adalah justru pendamaian kelas-kelas dan bukan penindasan atas kelas yang satu oleh kelas yang lain. Meredakan konflik berarti mendamaikan dan bukan merampas sarana dan metode-metode perjuangan tertentu dari kelas tertindas untuk menggulingkan kaum penindas. Kontradiksi riil adalah pembanyolan tentang pembuatan tata-tertib atau yang biasa disebut dengan undang-undang. Mayoritas undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak ada yang berpihak kepada rakyat. Justru undang-undang tersebut dibuat untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam mensejahterakan kelompok masyarakat. Yang diakomodir dalam undang-undang tersebut hanyalah sekelompok pemilik modal yang berperan atau memliki hubungan kekerabatan dengan pemerintah.

* Penulis adalah anggota Serikat Berdaya Mahasiswa-Unpas Bandung, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bandung.

Sumber: www.prakarsa-rakyat.org

Israel, Berhentilah Berlagak Menjadi Korban

2009-01-25T02:06:00.000-08:00

Jakarta - Dalam bukunya "They Dare to Speak Out" yang diterbitkan pada 1985, mantan anggota Kongres, Paul Findley, mengungkapkan betapa kuatnya cengkeraman lobi Yahudi dan Israel di Amerika Serikat, terutama dalam masalah Timur Tengah, sehingga orang Amerika atau Barat yang berani mengkritik Israel dicap sebagai anti Yahudi dan pendukung Nazi.

Findley mengungkapkan, orang-orang kritis yang posisinya lemah telah diintimidasi dan disingkirkan, sementara yang lebih kuat diasingkan untuk kemudian dimiskinkan secara politik dan ekonomi, dideskreditkan oleh media massa, bahkan dilenyapkan sama sekali.

Senator Joseph Raymond McCarthy dari Partai Republik adalah salah seorang korbannya. Dia diasingkan dari ranah politik AS dandideskreditkan oleh media massa sebagai komunis, bahkan penyebab kematiannya pun tidak jelas.

Kini, setelah agresi Israel ke Gaza, sebagian orang Amerika dan Barat mulai mengeluarkan kritik tajam pada Israel, bahkan beberapa diantaranya cenderung anti Yahudi.

Di Yunani, pada 29 Desember, Harian Avriani mengaitkan Perang Gaza dengan lobi Yahudi, "Setelah Yahudi Amerika menguasai kembali(sistem)kemakmuran dunia dan menenggelamkan dunia dalam satu krisis keuangan yang tak pernah terjadi sebelumnya, mereka mulai berlatih untuk (persiapan) Perang Dunia Ketiga."

Sementara itu, di Italia, asosiasi dagang bernama Flacia-Uniti menyeru warga kota Roma untuk memboikot segala produk usaha buatan komunitas Yahudi.

"Kami tidak bisa terus diam terhadap apa yang sedang terjadi di Gaza. Kami telah membuat daftar pengusaha (Roma) yang berhubungan dengan TelAviv karena rakyat (Italia) tidak tahu siapa mereka," kata Giancarlo Desiderati, otak dibalik prakarsa boikot itu.

Di AS, suara kritis terhadap Israel menyalak, bukan hanya dari keturunan Arab, tapi juga non Arab yang muak pada eksploitasi nasib buruk Israel di masa pasca Perang Dunia Kedua, demi membenarkan serangan kejinya ke Palestina.

Salah seorang warga AS yang mengkritik Israel adalah aktor, sastrawan, sosiolog, dan pengarang buku terkenal "The Pursuit of Loneliness," Philip Slater.

Dalam Huffington Post edisi 6 Januari 2009 yang dipublikasikan lagi Middle East Times pada 19 Januari, Philip menyampaikan opini berjudul,"A Message to Israel: Time to Stop Playing the Victim Role."

Berikut adalah terjemahan artikel Philip.

Di awal tulisannya, Philip menyatakan dia tak bisa memahami Israel yang selama ini dibela bangsanya, berubah menjadi agresor dengan masih saja mendramatisir nasibnya di masa lalu sebagai korban permusuhan Arab.

"Kalian tak perlu lagi pura-pura menjadi korban. 'Israel yang malang' terdengar aneh manakala kalian justru menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah, " kata Philip.

Saat kalian menduduki beberapa tetanggamu, membom dan menaklukannya di medan perang, menguasai tanah mereka, dan mengusirnya dari rumah-rumah mereka, maka saatnya untuk berhenti berpura-pura tertindas.

Ya benar, negara-negara Arab menolak keberadaanmu, mengancam akan membuang kalian ke laut, dan semua itu retorika palsu. Faktanya adalah kalian kuat, mereka (Arab) tidak. Kalian punya senjata canggih, mereka tidak. Kalian bersenjata nuklir, mereka tidak. Jadi berhentilah bersikap cengeng. Itu tak laku lagi.

Ya, saya tahu, kami rakyat Amerika mesti berbicara dan selalu bergetar saat mendengar nama teroris, "negara brandal" dan "kekaisaran iblis"saat kami memiliki cukup nuklir untuk meledakkan dunia dan berbelanja senjata lebih besar dari negara manapun. Tetapi, hanya karena kami hipokrit dan gelisah, tidak berarti kalian harus seperti kami.

Philip berkata, menyebut Hamas agresor sungguh tidak pantas karena Jalur Gaza lebih dari sebuah kamp konsentrasi besar Israel dimana warga Palestina diserang semau Israel dan harus menderita kesulitan makan, bahan bakar, energi, bahkan suplai obat-obatan.

"Mereka tidak bisa berkeliaran dan mesti membuat terowongan untuk menyelundupkan kebutuhan hidup sehari-harinya. Mereka tak akan kalian perhatikan jika tidak menembakkan roket-roketnya pada kalian."

Philip menulis, lobi Israel bereaksi sejadi-jadinya manakala mereka dituduh mengadopsi metodologi Nazi yang telah menyiksa mereka, untuk menghukum sebuah bangsa dengan menyerang bagian kecil bangsa itu dan secara konsisten dilakukannya di Gaza.

Israel, demikian Philip, telah melanggar hukum internasional, sebuah hukum yang ironisnya pernah diterapkan untuk mengadili praktik keji yang dilakukan Nazi kepada bangsa Yahudi semasa Perang Dunia Kedua.

"Ayolah, pisahkan kami dari kemunafikan dengan mengatakan setiap upayaIsrael adalah demi mencegah korban sipil. Saat kalian menjatuhkanbom- bom di satu kota padat penduduk, kalian membom peradaban. Bom tak pernah bertanya apa KTPmu.

Bom adalah pembunuh rakyat sipil. Bom-bom dirancang untuk menjatuhkan semangat sebuah bangsa dengan membantai keluarga-keluarga. Bom digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh semua pihak dengan tujuan meruntuhkan semangat bangsa. Dan ini pula yang dilakukan di Gaza.

Ayolah Israel, cobalah tahan diri kalian untuk tak berkilah dengan argumen menyesatkan yang dipinjam dari Bush, bahwa para pemimpin Hamas bersembunyi di tengah rakyatnya, meninggalkan rumah-rumah mereka.

Yang sesungguhnya terjadi adalah Israel ingin menggiring mereka ketempat-tempat yang tidak ada penduduknya, padahal tak ada satu pun lahan kosong penduduk dan pemukiman di Gaza. Jadinya, para pejuang Hamas bolak balik di daerah padat penduduk itu."

Philip melanjutkan, Israel telah membom tiga sekolah PBB dan membunuh lusinan anak-anak serta orang dewasa, meskipun faktanya PBB memberikalian koordinat semua sekolahnya di Gaza agar sekolah-sekolah itut idak menjadi sasaran pemboman karena PBB ingin mencegah jatuhnya korban sipil dengan tanda itu sehingga kalian tak mungkin
membomnya. Alih- alih Israel membom sekolah-sekolah itu.

"Tampaknya kalian merasa bisa membunuh siapapun, kapanpun dan dimanapun kalian suka, hanya karena kalian mendapat restu dari Amerika Serikat,"kata Phiilip.

Setiap hari serangan yang dilancarkan ke Pelestina, kalian semakin terlihat melecehkan PBB, masyarakat internasional dan hidup manusia. Persis prilaku negara berandal.

Kalian mungkin juga memberi perhatian pada fakta bahwa kebijakan kuno kalian yang sok jagoan --kebijakan yang kalian lakukan berdekade- dekade-- tidak berhasil!

Bangsa Palestina itu manusia. Mereka bukan anjing yang bisa kalian perintah. Makin buruk kalian perlakukan mereka, makin ingin mereka melawanmu. Itulah arti menjadi manusia. Semakin keras kalian tindas, semakin kuat mereka melawan.

Kami (AS) pernah membom Vietnam dengan jumlah lebih banyak dari seluruh bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia Kedua. Itu belum termasuk bom napalm (bom curah), herbisida (bom biologi) dan semua jenis ranjau darat canggih. Tapi, apakah mereka (bangsa Vietnam) lantas bersujud dan mencium lutut penjajahnya? Tidak, mereka pantang tunduk.

Kalian mesti membunuh mereka semua. Dan saat kalian melakukan itu, kalian akhirnya tidak akan lagi didukung siapapun, bahkan Amerika Serikat.

Ingatlah, bahwa dukungan Amerika kepada kalian seluruhnya didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada satu pun politisi (AS) memenangkan pemilu tanpa dukungan suara Yahudi.

Tapi tak semua Yahudi Amerika berpikir Israel mengemban misi agung dari Tuhan. Banyak warga Yahudi Amerika lebih mempercayai hukum dan keadilan internasional.

Saya bisa mengerti Israel jengkel mendapat pelajaran seperti ini dari seorang Amerika. Tapi bukankah ini yang telah kami orang Amerika lakukan? Mendatangi negara orang lain, membantai 95% penduduknya untuk kemudian mengambilalihnya?

Ketika yang dirampas tanahnya serentak melawan, agresor (Israel ditanah Arab) panik dan segera menyebut agresinya ke tanah orang lain itusah meskipun dengan melakukan pembantaian genosidal.

"Mohon maaf saya mesti katakan padamu wahai Israel, kalian ketinggalan zaman. Alasan genosida tidak lagi laku. Saya tahu ini tak adil, kalian memiliki hak untuk tersinggung dengan semua ini, namun dunia itu semakin kecil, gaya koboy itu sudah kuno, dan para algojo tidak lagi menjadi pahlawan," kata Philip menutup tulisannya. (*)(ANT )

Sumber: Huffington Post dan Middle East Times

Golput Bukan Ancaman

2009-01-11T03:33:00.000-08:00

Menghadapi Pemilu 2009, Kiki Syahnakri tampak khawatir dengan potensi menguatnya golongan putih alias golput.

Kiki Syahnakri menulis banyaknya golput, terutama dalam pilkada belum lama ini, merupakan salah satu sisi negatif yang membayangi Pemilu 2009. Alasannya: banyaknya golput bisa berarti keterpilihan pemimpin tidak mencerminkan kehendak rakyat secara utuh.

Dengan kata lain, menurunkan kredibilitas dan legitimasi pemerintah yang dihasilkan sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan politik yang bisa merusak integritas bangsa dan negara.

Ia pun berharap, "jangan lagi ada tokoh yang menyerukan boikot pemilu atau mendukung golput. Ia juga mengharapkan adanya etika demokrasi dan kompetisi yang sehat menuju Pemilu 2009" (Kompas, 6/1/2009).

Realitas politik

Dalam kacamata formal, banyaknya golput bisa berarti seperti
digambarkan Kiki Syahnakri.Namun, dalam soal politik sebagai strategi, kita harus realistis dan memandang golput sebagai realitas politik yang sedang berlangsung dan memiliki potensi terhadap kemenangan dan kekalahan partai tertentu.

Hanya partai yang solid keanggotaannya tak akan terpengaruh kampanye golput. (Apalagi) golput di era kini belum bisa digambarkan sebagai satu kekuatan politik yang terorganisasi, seperti pada Pemilu 1997 yang kian dapat mendeligitimasi rezim Orde Baru. Pada pemilu kali ini, golput masih merupakan gambaran abstrak yang bisa diolah dalam rangka memenangi partai tertentu bila partai itu sanggup, mengingat politik kepartaian kita pada masa reformasi masih dibayangi floating mass hasil depolitisasi Orde Baru selama 32 tahun.

Dalam hal tertentu, golput pada era reformasi bukan kesadaran politik, tetapi mungkin lebih banyak pada ke-apatis-an untuk mengikuti pemilu karena sudah muak dan tidak percaya terhadap lembaga politik dan bisa jadi juga tidak peduli saat hak pilihnya dalam Pemilu 2009 tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh petugas yang bertanggung jawab untuk itu.

Sebagai gambaran, kita bisa membaca pernyataan Bre Redana terkait peran kelas kreatif dan momentum Pemilu 2009: "Perubahan gaya hidup memengaruhi perubahan dunia kini. Peningkatan kualitas kehidupan boleh kita harapkan pada individu-individu yang mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, bukan pada para caleg yang fotonya terpampang di poster-poster butut" (Kompas Minggu, 4/1/2009).

Pernyataan itu juga dapat diartikan sebagai sikap apatis atau tak adanya harapan pada para aktivis politik yang kini sedang berjuang di medan parlementarian (entah untuk melakukan perubahan atau mempertahankan status quo, tentu ini soal lain).

Kebebasan

Golput tentu saja banyak dimensi dalam alam demokrasi di era reformasi. Tak bisa disimpulkan sebagai ancaman begitu saja karena rakyat relatif punya kebebasan untuk mendirikan partai masing-masing sesuai tingkat kesadaran politik yang dimiliki.

Justru yang berbahaya dalam pemilu era sekarang adalah menguatnya politik uang dan
kita tahu siapa-siapa yang memiliki uang di negeri ini. Itu artinya demokrasi semakin dijauhkan dari tangan-tangan kerakyatan yang tulus berjuang dan berkehendak mewujudkan demokrasi sebagaimana arti sebenarnya, yaitu Kedaulatan Rakyat.

AJ Susmana Alumnus Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta

LAGI!!!. TERUNGKAPNYA SKANDAL TIDUR BARENG DI DPR

2009-01-10T23:58:00.000-08:00

Kok bisa ya berita yang melibatkan wakil rakyat nan amat terhormat ini bisalolos sebagai headline di media cetak dan herannya juga, pelakunya kok takdiburu-buru peliput TV dan juga dikejar-kejar live report radio? Wah, apa semua wartawan lagi konsentrasi meliput bom ya...?

CERITA ini dua hari lalu merebak kalangan anggota Dewan yang terhormat. Seorang anggota Dewan pada suatu siang ditelepon oleh seorang perempuan. Suara di sana berkata, "Selamat siang Bapak Anggota Dewan." Dari suaranya perempuan itu masih muda.

"Siang." "Ini siapa ya?" tanya anggota Dewan itu. "Saya Anne, yang pernah tidur bersama Bapak waktu itu," jawab si perempuan. "Hahh???" sang anggota DPR terdengar penasaran. "Kalau Bapak tidak ingin rahasia itu terbongkar, Bapak harus memberi saya
uang tutup mulut!" ancam si perempuan. "Oke, baiklah," jawab anggota Dewan itu pasrah.Kemudian dia berpikir, di mana pernah meniduri perempuan tersebut? Di luar negeri? Di luar Jawa? Di luar Jakarta? Atau hanya di seputaran Jakarta saja?

Beberapa hari kemudian si anggota Dewan itu menyerahkan sejumlah uang di suatu tempat yang telah ditentukan. Uang itu diterima oleh kurir sang perempuan.

Tetapi, setelah beberapa hari kemudian, si perempuan itu menelepon lagi dan meminta hal yang sama. Dengan hati yang masih penasaran, anggota Dewan yang terhormat itu mengabulkan permintaannya. Tetapi,anehnya setelah beberapa minggu kemudian, wanita itu meminta hal yang sama dengan ancaman yang sama. Akhirnya, dengan pasrah anggota Dewan itu mengabulkan permintaan tersebut. Walaupun begitu, anggota Dewan itu menjawab dalam teleponnya. "Okelah Aku kabulkan permintaanmu. Tetapi, jangan bikin penasaran gitu dong. Saya cuma ingin tahu emangnya kita pernah tidur bersama dimana dan kapan itu terjadi?"

Wanita itu menjawab dengan sangat lembutnya : "Kita kan sama-sama anggota DPR, kita kan pernah tidur bersama diruang sidang utama pada waktu Bu Megawati membacakan pidato beliau di Gedung MPR-DPR tahun lalu!"

"Hah? Sang anggota DPR pun pingsan karena terlanjur memberi uang kepada wanita itu sebesar Rp 500 juta.....

*Makanya jangan tidur kalau sidang pak!*

Korban Kebakaran Datangi Setda

2009-01-07T06:17:00.000-08:00

Tuntut Pembangunan Pasar Darurat
TEMANGGUNG- Perwakilan pedagang korban kebakaran Pasar Kliwon Utara Temanggung yang tergabung dalam Forum Bersama Korban Kebakaran (Forbes Kokar), mendatangi kantor Sekretariat Daeerah (Setda), kemarin.

Mereka meminta Pemkab segera membangun pasar darurat. Koordinator Forbes Kokar, Suwahono meminta Pemkab merealisasikan janji dan rencana membangun pasar darurat tersebut.

Sebab para korban kebakaran ingin sesegera mungkin berdagang kembali.Dengan demikian, mereka bisa mendapat penghasilan dan sedikit demi sedikit dapat memulihkan kondisi perekonomian masing-masing. ’’Sebetulnya, kedatangan kami tidak akan membicarakan hal teknis,’’ kata Suwahono dalam pertemuan di aula PKK Setda itu.

Perwakilan pedagang ditemui Ketua Harian Tim Penanganan Pasar Kliwon Paska Kebakaran sekaligus Kepala Bappeda, Rahayu Istanto, Asisten I Setda Indra Haryadi, Asisten II Setda Bambang Dewantoro, serta sejumlah pejabat dari Dinas Pasar, Tramtib, Perhubungan, dan DPU.

Menanggapi permintaan pedagang, Rahayu Istanto mengatakan, Pemkab sebetulnya juga sepakat tentang hal tersebut. Namun, menurut dia, pembangunan pasar darurat belum bisa dilaksanakan. Sebab APBD II 2009 yang mengakomodasi dana pembangunan pasar darurat belum disahkan.
Masih di Koreksi

’’Saat ini, APBD 2009 masih dikoreksi Gubernur. Nanti setelah selesai dan disetujui, APBD 2009 akan disahkan DPRD. Setelah itu, dana pembangunan pasar darurat cair,’’ jelasnya.

Dia pun mengatakan, sebetulnya meski dana belum cair, Pemkab bisa menujuk pelaksana proyek untuk mengerjakan pasar darurat. Namun dengan catatan, APBD 2009 sudah disahkan dan alokasi anggaran pasar darurat tercakup di dalamnya.’’Biaya pembangunan ditanggung pemborong dulu,’’ ujarnya.

Dia pun menambahkan, proses penujukan pemborong proyek membutuhkan waktu setengah bulan. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pencocokan data mengenai los dan kios serta pedagang yang menjadi korban kebakaran, menurut versi Dinas Pasar dan Forbes Kokar.

Ternyata terdapat selisih dalam hal jumlah. Dinas Pasar memasukkan semua pedagang yang menjadi korban kebakaran, sementara Forbes Kokar hanya mendata pedagang yang masih aktif berdagang dan memiliki sertifikat los atau kios. (H24-72)

Rp 29,06 M untuk Dukung Bali Ndesa Mbangun Desa

2008-10-20T19:32:00.000-07:00

Semarang, CyberNews. Pemprov Jateng berencana mengalihkan anggaran Rp 29,06 Miliar dalam RAPBD 2009 untuk memperkuat sektor kerakyatan. Hal itu sesuai dengan visi-misi Gubernur Jateng bali ndesa mbangun desa.

Gubernur Bibit Waluyo mengatakan hal itu seusai Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur atas Pendapat Panitia
Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jateng, Senin (20/10).Pengalihan anggaran, rencananya diambilkan dari alokasi anggaran yang semula diperuntukkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ''Dari RAPBD Jateng 2009 sekitar Rp 5,125 Triliun. Akan dialihkan Rp 29,06 miliar untuk sektor ekonomi kerakyatan. Dari dana sebanyak itu, senilai Rp 26,66 miliar untuk program ekonomi kerakyatan dan sisanya Rp 2,40 miliar untuk kegiatan strategis lain, sedangkan kegiatan tahun 2008 yang diluncurkan ke tahun anggaran 2009 sejumlah Rp 50,23 miliar,'' kata Gubernur.

Program bali ndesa mbagun desa, diakuinya, tak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, harus dilaksanakan secara cermat, bertahap dan biaya yang tak sedikit. Visi-misi itu pun harus dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Lalu SKPD mana saja saja yang alokasi anggarannya dialihkan? Gubernur mengemukakan ada sekitar 11 SKPD yang rencananya dialihkan. Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo menambahkan, SKPD yang alokasi anggarannya dikurangi belum ada kepastian, sebab hal itu masih menunggu persetujuan DPRD. Tapi yang jelas, alokasi bantuan untuk kabupaten/kota yang sifatnya floating budget akan mengalami pergeseran.

''Hal ini pun juga perlu persetujuan Dewan. Sampai saat ini belum ada diketehui secara pasti perihal SKPD yang (anggarannya--Red) akan terkurangi. Dengan adanya pengurangan, di sisi lain ada SKPD yang justru ditambah bantinya,'' ujar Sekda.

Tahun Pertama

Menyinggung kritikan sejumlah anggota DPRD Jateng bahwa program bali ndesa mbangun desa belum terlihat dalam kebijakan pemprov, Bibit Waluyo menjelaskan bahwa pada tahun pertama ini pihaknya menyusun konsep dasar untuk diimplementasikan pada tahun anggaran berikutnya yakni pada 2010, 2011, hingga 2013.

''Tapi sambil membuat konsep dasar, hal-hal kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak tetap menjadi prioritas pemprov untuk dipenuhi,'' ujar Gubernur.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris menyambut baik niat baik gubernur untuk menambah alokasi dana bagi program-program yang bersentuhan dengan ekonomi kerakyatan itu. Haris mengingatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Jateng masih tinggi.

Data terakhir, pada pertengahan 2008 jumlah pengangguran di Jateng sebesar 1,36 juta jiwa atau 7,7% dari total enduduk Jateng.

"Yang tidak kalah penting yakni bagaimana program gubernur ini bisa tepat sasaran untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta sesuai kebutuhan rakyat. Tidak hanya terkesan sekedar mengakomodir usulan dewan,'' ujar politikus PKS ini.

Untuk tahun 2008 hingga 2009, jelas Bibit Waluyo, masuk pada tahapan konsolidasi dan pemetaan tugas. Selanjutnya, pada 2010-2011 dijadikan sebagai tapan giat untuk mewujudkan rencana tersebut. Sementara pada 2012-2013 akan menjadi tahap pencapaian sasaran.

(Widodo Prasetyo /CN09)

Venezuela dan Sekutu Amerika Selatannya Majukan Integrasi

2008-10-17T13:27:00.000-07:00

James Suggett

Mérida, 1 Oktober 2008 (venezuelanalysis.com) -- Presiden Venezuela, Ekuador, Bolivia dan Brasil bertemu di Manaus, Brasil, pada hari Selasa untuk memajukan integrasi ekonomi dan politik di benua Amerika Selatan. Mereka berdiskusi tentang rencana untuk mengembangkan infrastruktur, pembentukan bank-bank baru di antara bangsa-bangsa Selatan di Dunia, dan dampak krisis finansial dunia di negeri-negeri mereka. Venezuela dan Brasil menandatangani perjanjian untuk menggenjot produksi kacang kedelai dan memperbaiki perumahan rakyat berpendapatan-rendah di Venezuela.

"Dengan semakin tenggelamnya neo-liberalisme, kita harus memajukan integrasi dan persatuan," kata Presiden Venezuela Hugo Chavez dalam sebuah konferensi pers di Manaus. "Pilihan satu-satunya bagi kita adalah untuk mempercepat langkah menuju arah yang telah kita tuju selama ini."

Keempat presiden tersebut mengelaborasikan rencana untuk mengintegrasikan industri gas di penjuru benua tersebut dan mengacu pada kota Manaus sebagai "titik pusat" yang akan menghubungkan Caracas, Quito, dan La Paz.

Menurut Chavez, proposal sebelumnya untuk membangun pipa gas terpanjang di dunia yang menghubungkan Venezuela, Brasil, dan Argentina terbukti susah, sehingga para pemimpin tersebut mendiskusikan alternatifnya, seperti jalan raya dan jalur pengapalan lewat laut.

Para presiden tersebut juga menyepakati apa yang mereka sebut sebagai sebuah "formula" bagi sebuah Bank Selatan untuk mendanai pengembangan di penjuru benua itu dan kini merencanakan untuk mengkonsultasikannya dengan para presiden lainnya di benua itu untuk melangkah maju dalam proyek tersebut.

Presiden Ekuador, Rafael Correa, mengatakan bahwa Bank Selatan adalah sebuah "solusi struktural jangka panjang, untuk belajar bersandar pada kekuatan kita sendiri, untuk membuat ekonomi di wilayah ini semakin independen [dan] mengumpulkan simpanan bagi wilayah ini (regional backup) sebagai persiapan bila mana krisis tiba."

Chavez mengulangi usulannya tentang Bank Petroleum Internasional, yang akan menjadi inisiatif gabungan dari perusahaan-perusahaan minyak milik negara untuk mendanai apa yang disebut Chavez sebagai "aliansi energi" antar negeri.

Chavez telah mengusulkan versi lebih luas dari Bank Petroleum Internasional sebelumnya saat konferensi tingkat tinggi Organisasi Negeri Pengekspor Minyak (OPEC) yang digelar Venezuela pada tahun 2000, tapi, menurut Chavez, "tidak tercapai konsensus."

Dalam empat tahun terakhir, Venezuela telah menginisiatifi kesepakatan integrasi energi seperti PETROCARIBE dan PETROSUR, yang mendorong pembangunan penyulingan baru, ekspansi fasilitas menyimpanan di negeri-negeri yang langka minyak, dan pertukaran minyak untuk barang dan jasa.

"Kita harus mulai menciptakan sebuah arsitektur finansial internasional baru, jangan menunggu hingga Utara menciptakan Bretton Woods lagi," kata Chavez hari Selasa. "Kami akan menciptakan struktur kami sendiri di Selatan."

Ketika ditanya tentang harga minyak, Chavez mengatakan bahwa itu tak bisa diprediksi, terutama dengan krisis finansial di AS, tapi harganya cukup "memadai" bila stabil di antara $80 dan $90 per barel.

Kesepakatan Brasil-Venezuela

Dalam pertemuan hari Selasa, Chavez dan Presiden Brasil Luiz Inacio "Lula" da Silva menandatangani berbagai dokumen yang mengatur pembangunan perusahaan campuran antara perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA dan Brasil PETROBRAS, dan mengerjakan detil-detil konstruksi bersama penyulingan minyak di Brasil utara, sebuah proyek yang diresmikan Maret lalu.

Kedua pemimpin itu juga meluncurkan tahap kedua kesepakatan kerjasama industrial dan pertanian mereka yang dimulai tahun lalu. Mereka menandatangani kesepakatan transfer teknologi untuk membantu Venezuela menggenjot produksi kacang kedelainya dan menggalakkan usaha pertanian berbasiskan keluarga, mendirikan regulasi layanan penerbangan dan wilayah penerbangan antara negara-negara mereka, dan mendiskusikan pembangunan pabrik baja bersama di bagian tenggara Venezuela.

Brasil juga akan membantu Venezuela mendirikan program pendanaan perumahan berpenghasilan rendah yang didasarkan pada model yang kini dioperasikan di Brasil oleh Caixa Economica do Brasil, yang merupakan bank milik negara terbesar di Amerika Latin.

Saat konferensi pers hari Selasa, Lula membicarakan tentang "kewajiban untuk lebih bersolidaritas dengan ekonomi-ekonomi paling rapuh di benua tersebut" dan menyatakan bahwa Brasil "berperan berkontribusi sehingga semua negeri-negeri Amerika Latin tumbuh bersama dan kita akan menjadi benua yang lebih adil."

Menurut Duta Besar Venezuela untuk Brasil, Julio Garcia Montoya, perdagangan antara Brasil dan Venezuela tahun ini sebesar $5.5 juta.

Baik Lula dan Chavez mengekspresikan keyakinannya bahwa ekonomi negeri-negeri mereka tidak akan dipengaruhi oleh krisis finansial yang dipicu oleh keruntuhan kredit pemilikan rumah sub-prima di Amerika Serikat.

"Kami cukup berhati-hati, sistem finansial kami tidak terbelit permasalahan ini, kami mengerjakan pekerjaan rumah kami, mereka tidak," kata Lula.

Chavez mengatakan Venezuela siap untuk menghadapi krisis finansial karena telah mempertahankan pertumbuhan ekonominya, kekokohan bank-banknya, dan memiliki cadangan internasional yang besar, yang katanya telah mencapai $40 milyar.

Pembentukan bank dua-kebangsaan baru-baru ini dengan Rusia dan dana pembangunan bersama sebesar $12 milyar dengan Tiongkok juga membantu mengamankan ekonomi Venezuela, katanya.

Presiden Bolivia Evo Morales mengatakan krisis finansial mengindikasikan bahwa perlu menciptakan alternatif terhadap kapitalisme. "Kini kaum miskin di AS dan di seluruh dunia harus membayar harga krisis finansial," kata Morales. "Ini seharusnya membuat kita merefleksikan dalam-dalam tentang perubahan model ekonomi."

Diambil dari venezuelanalysis.com
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

Moratorium Konversi Lahan

2008-10-15T14:12:00.000-07:00

* Refleksi Hari Pangan Sedunia : Oleh Toto Subandriyo

ORGANISASI Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah menetapkan tema peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2008 adalah ”World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bio-Energy”.

Untuk konteks Indonesia, di samping tantangan perubahan iklim dan bioenergi, masalah konversi lahan subur yang berlangsung sangat masif selama beberapa dekade terakhir juga menjadi tantangan yang tak kalah penting bagi ketahanan pangan nasional.Ditinjau dari ketahanan pangan nasional, pemilikan lahan yang semakin sempit merupakan bahasa lain dari hilangnya basis produksi terpenting bagi petani. Masifnya konversi lahan pertanian ke bukan pertanian akan berdampak secara permanen terhadap produksi pangan nasional. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan refleksi pada HPS yang selalu diperingati setiap 16 Oktober.

Ketersediaan lahan produktif yang memadai di suatu negara merupakan sebuah keniscayaan bagi upaya pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya. Indonesia yang jumlah penduduknya menempati empat besar dunia, saat ini menghadapi permasalahan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Salah satu penyebabnya adalah konversi lahan pertanian produktif yang berlangsung sangat masif.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaporkan, hingga 2004 telah diajukan permohonan alih fungsi lahan oleh pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat seluas 3,099 juta hektare (BPN, 2007).

Jika diasumsikan produktivitas lahan terkonversi itu rata-rata empat ton/ha gabah kering giling (GKG) dan indeks panen dua kali per tahun, maka potensi produksi yang hilang sebesar 12 juta ton GKG/tahun, atau setara tujuh juta ton beras.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap beras dituntut selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kondisinya menjadi sangat dramatis ketika program keluarga berencana (KB) berubah menjadi ”keluarga bencana” akibat gagalnya pengendalian kelahiran seiring dengan era otonomi daerah (otda).

Fenomena baby booming menjadi permasalahan serius bagi penyediaan pangan. Pada tahun ini jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa, dan akan menjadi 247,5 juta jiwa pada 2015, serta 273 juta jiwa pada 2025.
Jika konsumsi beras masih tetap sebesar 139,15 kg/ kapita/ tahun, maka kebutuhan beras 2025 akan mencapai 38,85 juta ton. Artinya, harus ada tambahan produksi beras lima juta ton dari produksi sekarang ini yang besarnya 33 juta ton, atau meningkat 15%.
Kebijakan ”Myopic”
Mungkin ada baiknya kita renungkan kembali peringatan yang pernah disampaikan Bapak Revolusi Hijau, Dr Norman Bourlag. ”Pertumbuhan penduduk dewasa ini ibarat seekor makhluk dengan banyak tentakel yang menjulur dan mencoba menekan standar kehidupan manusia. Kalau masalah itu tidak teratasi, pemerintah akan tumbang, perselisihan dalam masyarakat akan berkembang menjadi revolusi”.

Menurut perhitungan matematis, untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia diperlukan luas tanah garapan pertanian (cultivated farm lands) minimal 22 juta hektare. Saat ini Indonesia hanya mempunyai 17,04 juta hektare lahan pertanian, terdiri atas 7,8 juta hektare lahan basah dan 9,24 juta hektare lahan kering.

Rata-rata ketersediaan lahan per kapita (lands man ratio) negeri ini hanya 820 meter persegi. Angka itu sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara eksportir pangan utama dunia; misalnya Argentina seluas 9.100 meter persegi, Australia seluas 26.100 meter persegi, Brazil seluas 3.430 meter persegi, Kanada seluas 14.870 meter persegi, dan Thailand seluas 5.230 meter persegi.

Saat ini banyak pemilik sawah beranggapan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke bukan pertanian lebih menguntungkan. Hasil analisis ekonomi sewa lahan (land rent economics) oleh Nasoetion dan Winoto (1996) menunjukkan bahwa rasio land rent pengusahaan lahan untuk usaha tani padi dibandingkan dengan perumahan dan industri adalah satu berbanding 622 dan 500.

Bagi petani penggarap dan buruh tani, konversi lahan yang masif itu merupakan ”bencana”. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan menyebutkan, jika di suatu lokasi terjadi konversi lahan pertanian, maka lahan-lahan pertanian di sekitarnya akan segera terkonversi secara progresif. Petani penggarap dan buruh tani tersebut tidak serta merta dapat beralih pekerjaan, sehingga menjadi permasalahan sosial baru.
Horizon Pendek
Konversi lahan subur yang masif itu juga merupakan dampak kebijakan pangan pemerintah yang bersifat myopic. Kebijakan tersebut memandang peran pangan dalam horizon yang pendek dan domain yang sempit; mengabaikan pentingnya kemandirian pangan karena mudahnya akses impor.

Seorang petinggi negeri ini bahkan pernah menyampaikan statemen bahwa lebih untung mendirikan pabrik daripada mempertahankan sawah. Menurutnya, konversi sawah menjadi pabrik akan menciptakan lapangan kerja 50 kali lipat.

Agar negara ini terhindar dari tragedi seperti yang diingatkan oleh Dr Norman Bourlag, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah dan bangsa ini harus segera mengambil keputusan untuk melakukan moratorium (jeda) konversi lahan subur. Agar upaya besar itu membawa hasil optimal, perlu diikuti dengan pemberian insentif yang memadai bagi kepemilikan sawah.

Insentif tersebut antara lain, pertama, keringanan/ pembebasan pajak bagi para petani yang tetap mempertahankan status tanah sawah mereka untuk usaha tani. Kedua, memberikan jaminan pendapatan yang memadai terhadap usaha tani mereka. Hal itu antara lain dapat ditempuh dengan mekanisme jaminan harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas pertanian yang lebih memadai.

Ketiga, memberikan bantuan legalisasi tanah-tanah petani berupa sertifikasi sawah. Selain untuk kepastian hukum, cara itu juga membantu petani untuk melakukan akses permodalan ke bank. Tanah-tanah yang belum bersertifikat hanya akan menjadi modal mati yang tidak dapat digunakan untuk akses kredit bank karena ketatnya prinsip kolateral.
Upaya-upaya tersebut harus diikuti dengan upaya penegakan hukum.

Undang-Undang tentang Lahan Pertanian Abadi serta produk hukum turunannya seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), instruksi presiden (inpres), peraturan menteri (permen), dan peraturan pelaksanaan lainnya perlu segera dikeluarkan agar dapat digunakan sebagai payung hukum.

Bagi petani penggarap dan buruh tani, konversi lahan yang masif itu merupakan ”bencana”. Petani penggarap dan buruh tani tersebut tidak serta merta dapat beralih pekerjaan, sehingga menjadi permasalahan sosial baru.

Last but not least, perlu dibangun persepsi dan komitmen yang sama tentang moratorium konversi lahan subur bagi seluruh pemangku kepentingan. Saat ini persepsi dan komitmen para penentu kebijakan belum sepenuhnya padu.

Karena itu jangan heran jika Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Pertanian ke Bukan Pertanian, yang tujuannya untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, dalam praktik justru dijadikan sebagai justifikasi dalam mendulang pendapatan asli daerah (PAD). Ironis memang !(68)

–– Toto Subandriyo, kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

Sumber: Suara Merdeka

Ilmu Bagai Pelita Kehidupan

2008-10-15T14:03:00.000-07:00

Oleh: aaqir

Ada pepatah mengatakan bahwa “orang bodoh akan tertipu lantaran kebodohannya”. Dan juga “ orang bodoh laksana orang yang sudah mati, hanya saja jasadnya masih hidup”. Artinya seseorang dalam kehidupnya bila tidak berilmu tidaklah berarti, ia tidak akan tahu tentang tata cara dan prosedur dalam menata kehidupan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan, seperti tata cara beribadah, bermu’amalat dan lainnya.

Akibatnya ia akan bisa sesat lantaranketidaktahuannya saat menjalankan tugas keagamaan atau tugas lainnya. Dari dua pepatah tadi dapat di ambil pelajaran bahwa hidup tanpa berilmu akan mengantarkan seseorang pada kehinaan dan ketidak berhargaan. Sebaliknya jika hidup berilmu akan mengantarkannya pada puncak kemuliaan di hadapan Allah SWT.

Setidaknya paling tidak kita di tuntut untuk menjadi orang yang alim (berilmu), kalau tidak menjadi pelajar, kalau tidak menjadi pendengar (ilmu), kalau tidak menjadi penggemar (pecinta ilmu), jangan sampai menjadi orang kelima, yaitu tidak masuk salah satu kategori orang diatas. Jika masuk pada kategori kelima maka akibatnya adalah kebobrokan dan kecelakaan besar pada dirinya.

Yang di maksud ilmu di sini bukanlah ilmu yang membawa mudarat pada dirinya dan orang lain, semisal ilmu sihir dan perdukunan. Yang di maksud disini adalah ilmu yang bermaanfaat pada dirinya dan orang lain dunia-akhirat. Katakanlah kalau dalam agama adalah ilmu ‘Aqidah, syariat dan akhlaq.

Di kegelapan malam yang gelap gulita di kamar yang begitu gelap, misalnya, kita hidup seorang diri tanpa ada pelita yang menyinarinya maka akan kebingungan dan susah, tidak tahu mana pintu keluar, tidak tahu arah kemana ia akan melangkah, mau melangkah takut tergelincir atau tersandung bahkan bisa sesat.

Namun dengan adanya pelita ia bisa selamat bahkan merasakan nikmatnya pelita itu meskipun berada dalam ruang yang relatif sempit. Begitu juga, dalam kehidupan seseorang akan sesat dan bisa melakukan hal yang jelek dengan seenaknya lantaran kebodohannya, tidak punya pandangan masa depan dan hidup terasa sempit meskipun berada di tengah padang pasir yang begitu luas bahkan bisa menyesatkan orang lain.

Namun dengan ilmu pengatahun ia akan bisa selamat, karena tahu bagimana ia akan melakukan sesuatu, bagaiman cara melangkah kedepan dan ia bisa berfikir secara jernih punyak perencanaan yang matang sebelumnya sehingga ia akan selamat dari mala bahaya.

Ilmu akan mengantarkan manusia pada pencerahan dalam segala aspeknya; pencerahan spritual, intelektual dan pencerahan emosional, hidup terasa luas, dan akan tahu bahwa makhuk di ciptakan bukan tanpa makna, melainkan sarat dengan nilai-nilai mulia. Nilai–nilai ini tidak akan bisa di tangkap kecuali bagi orang yang berilmu.

Namun sebaliknya jika tidak memiliki ilmu maka akan tertipu dengan kebodohannya. Dengan ilmu, manusia bisa menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini dengan baik dan optimal. Di sinilah letak urgensi vitalitas ilmu pengatahuan yang menyeluruh. Jadi tidak heran kalau dalam islam kita di tuntut untuk mencari ilmu meskipun sampai ke negeri cina.

Islam mengajarkan bahwa manusia harus belajar kepada orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat untuk agama dan dunianya sejak usia dini. Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan di berikan kepada orang yang durhaka kepada Allah. Itulah kira-kira ungkapan salah satu ulama terdahulu. Artinya seseorang akan mendapat cahaya, hidayah dan petunjuk Allah jika ia menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan pelanggaran dan mematuhi apa yang di perintahkan-Nya sesuai dengan kemampuannya.

Sumber: Cybernews

Masyarakat Diminta Menilai Daftar Calon Sementara

2008-09-27T10:26:00.000-07:00

Kriteria politikus busuk akan disosialisasikan.

SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengumumkan daftar calon sementara calon legislator dari partai politik peserta pemilu, kemarin. Setelah verifikasi dilakukan, dari 1.588 calon legislator, hanya 1.368 calon yang masuk dalam daftar calon sementara yang akan memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.

Menurut Ketua Komisi, Ida Budhiati, pengumuman daftar calon sementara akan dilakukan hingga9 Oktober. "Selama waktu itulah kami berharap masyarakat memberi masukan kepada calon tentang integritas dan rekam jejak calon," kata Ida kepada Tempo.

Masukan masyarakat sangat penting, mengingat seleksi oleh Komisi hanya bersifat verifikasi administratif. Tapi, kata Ida, Komisi akan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang integritas calon, misalnya tentang ijazah palsu, catatan kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, atau perusakan lingkungan. "Memang, calon sudah mengumpulkan catatan kriminal dari kepolisian, tapi tak menutup kemungkinan laporan masyarakat lebih valid," ujarnya.

Komisi akan mengklarifikasi masukan masyarakat kepada partai politik yang mencalonkan, tapi tak dipublikasikan. Masukan dari masyarakat diharapkan bisa dijadikan pertimbangan oleh partai politik dalam pencalonan kadernya.

Imbauan Komisi didukung oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah. "Kami akan mensosialisasikan kriteria politikus busuk yang tak perlu didukung," kata Jabir Alfaruqi, koordinator Komite. Kriteria politikus busuk di antaranya adalah terlibat korupsi, penyuapan, kriminalitas, kekerasan dalam keluarga, dan perusakan lingkungan.

Di Banyumas, Komisi mencoret 13 calon legislator. Pencoretan dilakukan karena berkas yang diajukan tak lengkap hingga batas akhir penyerahan syarat kelengkapan, Kamis lalu. "Berkas mereka tak memenuhi syarat," ujar Ketua KPU Banyumas, Ismiyanto Heru Permana. Menurut Heru, dua calon legislator perempuan, yakni Megalita Citra dan Efi Krisnawati, dicoret karena belum genap berusia 21 tahun.

Pencoretan terhadap dua calon legislator perempuan juga terjadi di Sleman, Yogyakarta, yakni dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta dari Partai Kebangkitan Bangsa. "Usianya 21 tahun kurang beberapa bulan," kata KPU Sleman, Djayadi, kemarin.

Menurut Djayadi, KPU Sleman mencoret sekitar 30 calon legislator. Penyebabnya, kata Djayadi, calon hanya mencantumkan nama tanpa melengkapi berkas yang diminta, atau berkas yang sudah diverifikasi ternyata tak memenuhi syarat.

KPU Surakarta menempel daftar calon sementara di kantor KPU Kompleks Stadion Manahan dan akan diumumkan lewat media massa. "Jika ada keberatan dari masyarakat dan disertai alat bukti kuat, calon bisa dicoret," ujar Ketua KPU Surakarta, Eko Sulistyo. Komisi mencoret sembilan calon dari daftar calon sementara. Satu di antaranya karena calon ganda. ARIS ANDRIANTO | PITO A RUDIANA | UKKY PRIMARTANTYO | SOHIRIN

Sumber: Koran Tempo.com

Tiga Balita Temanggung HIV/AIDS

2008-09-25T09:47:00.000-07:00

TEMANGGUNG, JUMAT- Tiga balita asal Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dinyatakan positif terinfeksi HIV/AIDS. Seorang di antaranya bahkan sudah meninggal dunia, sementara dua lainnya masih dirawat oleh keluarganya masing-masing di rumah.

"Ketiga balita itu tertular HIV/AIDS dari ibu kandungnya masing-masing," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Edy Rakhmatto, Jumat (19/9). Sejak tahun 1997 hingga sekarang, penderita HIV/AIDS usia balita baru ditemukan pada tahun ini.

Tiga balita penderita HIV/AIDS tersebut ditemukan oleh Dinas Kesehatan Temanggung pada bulan Mei dan Juli 2008. Seorang penderita yang sudah meninggal dunia berusia dua tahun tiga bulan, sedangkan dua penderita lainnya berusia 11 bulan dan dua tahun.

Edy mengatakan, balita yang berusia dua tahun itu sebelumnya sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Yogyakarta, tetapi kini dirawat di rumah. Namun, seorang penderita yang masih berusia 11 bulan, hingga saat ini belum mendapatkan perawatan khusus.

"Sekarang ini, kami masih terus berupaya agar pihak keluarga mengizinkan agar balita penderita te rsebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum dr Kariadi di Semarang," paparnya.

Selama periode Januari hingga September 2008, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung terdata 24 orang. Dengan kondisi ini, Kabupaten Temanggung menjadi daerah dengan jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak nomor empat se-Jawa Tengah. "Dari angka itu, 62,5 persen di antaranya berasal dari Kecamatan Parakan," terangnya.

Jika dihitung kumulatif sejak tahun 1997 hingga September 2008, jumlah penderita HIV/AIDS terdata 65 orang. Dari jumlah itu 29 penderita meninggal dunia, dan 14 orang diantaranya ditemukan meninggal dunia pada tahun 2008.

Sebagian besar penularan HIV/AIDS, sekitar 48 persen, disebabkan oleh penggunaan narkoba suntik. Penyebab lainnya hubungan heteroseksual dan homoseksual.

Saat ini, Edy mengatakan, pihaknya juga merencakan upaya penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan penderita, yaitu dengan membentuk kelompok dukungan sebaya atau semacam paguyuban orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dengan membentuk kelompok ini, masing-masing penderita makin termotivasi untuk berobat dan menjalani perawatan dengan baik, paparnya.

Sumber: Kompas.com/Jumat, 19 September 2008 | 18:38 WIB

Visi-Misi Gubernur Diakomodir dalam RAPBD Jateng 2009

2008-09-25T09:35:00.000-07:00

Semarang, CyberNews. Rancangan APBD Jateng 2009 dibuat sebelum Gubernur Bibit Waluyo dilantik. Akibatnya visi-misi gubernur belum sepenuhnya diaplikasikan dalam rancangan APBD tersebut. Meski demikian, menurut Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jateng Hadi prabowo, visi-misi "bali ndesa mbangun desa" telah diakomodir melalui penajaman program.

Penajaman program yang sejalan visi-misi gubernur, rinci Hadi Prabowo, bisa dilihat dari pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari pos belanja langsung sebesar Rp 2,044 triliun, setidaknya Rp 1,36 tiliun (50%) telah mengakomodasi visi-misi gubernur. Lalu pada pos belanja tidak langsung, dialokasikan Rp 305 miliar.

Total program gubernur yang diakomodasi dalam RAPBD 2009 mencapai 65,6%. Sekda menegaskan, pada APBD Perubahan 2009 atau pun paling akhir APBD 2010, visi-misi gubernur akan diakomodir 100%. Tapi, perwujudkannya juga akan dipengaruhi dukungan dan komitmen DPRD.

''Memang sekarang ini tidak diakomodir secara mutlak, tapi telah dilakukan penajaman-penajaman. Dengan begitu, telah sejalan dengan program gubernur,'' kata dia, Kamis (25/9), menanggapi penilaian Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris, yang menyatakan ketidaksinkronan RAPBD dengan visi-misi Gubernur 2008-2013.

Penajaman program yang sejalan dengan visi-misi Gubernur, terang Sekda, melekat di 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehetan Hewan; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Biro Pemberdayaan Perempuan; Dinas Koperasi dan UMKM; Badan Ketahanan Pangan; Bapermas; dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan.

Penyusunan APBD

Jika dilihat dari mekanisme penyusunan RAPBD, jelas Sekda, Gubernur yang membacakan Pengantar Nota Keuangan RAPBD (24/9), saat itu berada di tengah proses penyusunan APBD. Sebab, dalam penyusunan APBD 2009 yang kaitannya dengan pembangunan, prosesnya telah dimulai sejak Januari 2008.

Diawali dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan diteruskan di kecamatan dan kabupaten/kota, hingga penggodokan di tingkat provinsi. Sesuai ketentuan pula, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah dibahas oleh DPRD pada periode Juni-Juli 2008 lalu.

Sementara pada akhir Juli telah ditandatangani nota kesepakatan antara gubernur lama (eksekutif) dan Pihak legislatif atau Ketua DPRD.

''Sedangkan Gubernur Bibit Waluyo dilantik 23 Agustus. Gubernur juga menyadari bahwa kehadirannya berada di tengah-tengah proses penyusunan RAPBD Jateng.''

(Widodo Prasetyo /CN09)

Surat Suara Menyulitkan

2008-09-24T14:07:00.000-07:00

Surat Suara Terlalu Lebar, Bilik Suara Kekecilan

Jakarta, Kompas - Desain surat suara yang lebar menyulitkan pemilih untuk membuka dan melipatnya ketika berada di bilik suara. KPU membuat dua desain surat suara dengan ukuran 55 cm x 88 cm, yang berisi susunan 38 partai politik lengkap dengan nama caleg secara vertikal dan horizontal.

Kedua desain surat suara itu telah disimulasikan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Kabupaten Keerom, Papua.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widada, Rabu (24/9), mengungkapkan, dari pantauan Bawaslu di Papua, sebagian besar pemilih membutuhkan waktu tiga sampai sepuluh menit berada di bilik suara untuk memberikan tanda pada surat suara.

Simulasi yang diikuti 330 orang membutuhkan waktu sekitar tujuh jam untuk menandai dua model surat suara.

Proses paling lama terjadi dalam penghitungan surat suara. Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengaku tanda coblos lebih mudah dalam menentukan sah tidaknya surat suara.

Kenyataan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa waktu yang disediakan untuk pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang rata-rata menampung 500 pemilih tidak mencukupi.

”KPU bisa menyiasatinya dengan mengurangi jumlah pemilih di setiap TPS. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu disebutkan paling banyak 500 pemilih, jadi bisa kurang dari angka itu. Kalau jumlahnya tetap 500, nanti petugas KPPS juga akan kesulitan menghitung suara untuk empat jenis pemilihan, yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Kecilnya kolom nama dan nomor caleg, serta tipisnya pena pulpen membuat panitia perlu usaha keras untuk mencari pilihan pemilih dan menentukan sahnya surat suara.

Terkait itu, Bawaslu kemarin memberi rekomendasi kepada KPU untuk menggunakan pulpen khusus untuk menandai pilihan pada surat suara Pemilu 2009.

Menurut Bambang, tipisnya pena pulpen dan warna tinta yang tidak mencolok membuat petugas KPPS kesulitan mencari tanda centang pada tanda parpol yang berwarna gelap, seperti merah, biru tua, dan hijau tua.

Bilik suara kekecilan

Di Keerom, KPU menyimulasikan dua jenis surat suara, yaitu vertikal dan horizontal. Simulasi diikuti 350 pemilih, dengan hasil 286 suara sah dan 64 suara tidak sah.

Anggota KPU, Syamsulbahri, yang juga memantau jalannya simulasi di Keerom, mengatakan, pemilih kesulitan ketika membuka surat suara yang lebar, begitu pula pada saat melipatnya, di dalam bilik suara bekas Pemilu 2004. ”Mungkin memang bilik suaranya perlu dimodifikasi. Ada usulan supaya lebarnya 1,5 meter, tetapi tidak mungkin. Nanti akan dibicarakan dalam pleno,” kata Syamsulbahri.

Model surat suara memanjang vertikal juga dinilai lebih memudahkan masyarakat karena kecilnya ukuran bilik suara sisa Pemilu 2004 tersebut. (SIE/MZW)

RAPBD 2009 Tak Singkron dengan Visi Gubernur

2008-09-24T13:58:00.000-07:00

Semarang, CyberNews. Rancangan APBD Jateng 2009 dinilai belum singkron dengan visi-misi Gubernur Jateng Bibit Waluyo "bali neso mbangun deso". Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Muhammad Haris, nota keuangan RAPBD 2009 tidak mencerminkan keberpihakan Pemprov Jateng pada pembangunan pertanian dalam arti luas.

''Ada tiga indikator yang bisa menjadi tolok ukur ketidakberpihakan pemprov. Yakni pada urusan pertanian, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan ketahanan pangan. Alokasi anggaran pada tiga hal itu justru turun jika dibandingkan APBD Jateng 2008,'' kata Haris seusai rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Pengantar Nota Keuangan RAPBD Jateng 2009 di Gedung Berlian, Rabu (24/9).

Pada urusan pertanian, misalnya, RAPBD Jateng 2009 mengalokasikan Rp 78,28 miliar, padahal pada APBD Jateng 2008 dianggarkan sebanyak Rp 149,598 miliar. Lalu pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada 2008 dianggarkan Rp 16,02 miliar sedangkan tahun 2009 hanya Rp 12,18 miliar.

Sementara pada urusan ketahanan pangan pada APBD 2008 sebesar Rp 15,4 miliar sedangkan RAPBD 2009 mengalokasikan Rp 14,22 miliar.

''Padahal banyak program 2008 yang diperkirakan tak rampung sampai dengan akhir anggaran. Jika alokasi pada tahun depan menurun, kami khawatir program 2008 tak bisa berlanjut pada 2009,'' ujar politikus PKS itu.

Penurunan alokasi anggaran, nilai Haris, juga mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa pada tahun pertama kepemimpinan Bibit Waluyo belum fokus.

Defisit

Gubernur Bibit Waluyo mengemukakan bahwa pada 2009, belanja daerah dianggarkan sejumlah Rp 5,223 triliun, atau mengalami penurunan Rp 170,98 miliar (3,17%) dibanding anggaran murni 2008 Rp 5,394 triliun.

Sedangkan pendapatan Jateng 2009 ditarget Rp 5,126 triliun atau mengalami kenaikan Rp 280,80 miliar (5,80%) dibanding anggran murni 2008 Rp 4,845 triliun, sehingga defisit anggaran mencapai Rp 97,29 miliar.

Prediksi belanja daerah sebanyak itu, kata Gubernur, digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3,179 trilun dan belanja langsung Rp 2,044 triliun.

Belanja tidak langsung, rinci Gubernur, terdiri dari belanja pegawai Rp 1,135 triliun, belanja hibah (Rp 73,39 miliar), bantuan sosial (Rp 285,82 miliar), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota (Rp 1,120 triliun), bantuan keuangan kabupaten/kota (Rp 539,30 miliar), dan belanaj tidak terduga (Rp 25 miliar).

''Belanja langsung yakni untuk pembiayaan 2.088 kegiatan di seluruh SKPD, yang terdiri dari 1.006 kegiatan operasional dinas dan 1.082 kegiatan dari program SKPD,'' ujar dia.

(Widodo Prasetyo /CN09)

Catatan Perjalanan Ke Kampung Halamanku

2008-09-21T04:43:00.000-07:00

Oleh: Siti Maemonah

Setelah beberapa lama keinginanku pulang kampung ke Temanggung tertunda, akhirnya bulan agustus tahun ini terpenuhi. Jauh dari Surabaya aku sengaja pulang dengan perjalanan sendiri menaiki angkutan per angkutan dari setiap kabupaten. Empat hari empat malam perjalanan semenjak tgl 9 agustus akhirnya sampai di Temanggung 16 agustus. Di rumahku, kertosari Jumo.

Selama perjalanan yang melelahkan tersebut banyak foto yang kudapat. Beragam jenis warung makan unik, produk kerajinan, olahan makanan, jembatan, dan terminal.. Yang terakhir ini mengingatkan sebuah Koran Temanggung yang dikelola teman-teman perantau Jakarta. Stanplat….lucu banget.

Ya Stanplat. Lewat edisi pertama yang aku dapatkan dari adikku di rumah 2 tahun lalu, katanya Koran itu diberi nama Stanplat karena perkumpulan orang-orang perantau punya keinginan agar media itu bisa menjadi tempat kumpulnya banyak orang tanpa membedakan latar belakang.

Perjalanan daratku adalah mimpi lama yang ingin kupenuhi karena selama ini hidupku banyak di laut, keliling dunia tanpa menginjakkan tanah. Hanya beberapa minggu aku menjadi makhluk darat, selebihnya jadi binatang ampibi......cie....

Perjalanan darat memang menarik. Tapi tulisanku kali ini belum tertarik membahas perjalanan dari kabupaten per-kabupaten itu. Sebab aku lebih tertarik membahas kampung halamanku di Temanggung. Selama seminggu penuh aku di Temanggung dari 16 agustus sampai 23 agustus.

Gunung sumbing sindoro tak terlalu indah lagi sebagaimana masa kecilku. Seolah-olah kedua gunung itu sudah mulai tua.. tertekan oleh musuh bernama pemanasan global. Musuh lain yang tak kalah ganas menyerang adalah ulah manusia. Petani, pejabat dan kelompok bisnis swasta sama-sama serakah mengeksploitasi alam sehingga gunung nampak murung.

Jalanan di Temanggung tak kunjung mengalami kemajuan. Di sana-sini banyak yang berlubang. Jalan desa kalaupun di aspal nampaknya bukan aspal pemerintah, tapi biaya warga sendiri. Terlihat kualitasnya yang seandanya. Yang mengherankan bagaimana jalan tidak di perlebar? Bagaimana sumber daya alam pelosok desa bisa terangkut mudah ke kota untuk pemasaran kalau sistem transportasi dan jalan raya tidak bagus?

Ah, kampung halamanku. Nampak pilu dengan keterbelakangan. Sepi tanpa kemajuan. Sangat kontras dengan daerah-daerah seberang yang semakin giat membangun. Terutama di beberapa Negara maju, daerah terbelakang tetap mendapat perhatian. Di Temanggung nampaknya lebih menyerupai daerah tertinggal dari bangsa tertinggal.

Ke tempat saudaraku di Bulu, aku ketemu pak likku, seorang ketua partai politik besar di Temanggung. Saya senang kalau ketemu pak lik yang satu ini.. Karena dengan begitu aku dapatkan banyak informasi yang banyak soal persoalan-persoalan dari Temanggung. Sekalipun cara berpikir politisi dengan orang perantau seperti aku sangat jauh berbeda, tapi tidak kupersoalkan. Biar saja. Yang penting aku dapat pengalaman.

Dia bercerita kalau baru kecapekan setelah partainya terlibat pilkada gubernur dan bupati.. Partainya mengusung Hasyim Afandi sebagai bupati dan menang. Sekalipun bangga karena Hasyim memang dengan proses yang bersih, pak likku bilang banyak hal yang menyakitkan.

Beberapa hal yang menyakitkan adalah adanya money politik di partainya yang dilakukan oleh seorang calon, bos mbako yang ingin jadi bupati lewat partainya. Beberapa pengurus partainya dibayar untuk memilihnya. Tapi beruntung Hasyim yang menang dan calon itu kalah. Sampai kini pak likku masih dimusuhi oleh beberapa pengurus yang marah gara-gara mungkin sudah dikasih uang tapi tidak berhasil memenangkan sang juragan mbako, bahkan untuk sekadar jadi calon wakil bupati.

Cerita lain adalah kiprah Stanplat. Aku pikir pak likku benci dengan stanplat karena beberapa edisi yang kubaca Stanplat ini sangat keras menyerang DPR dan Pemerintah. Ternyata pak likku bilang, stanplat itu bagus karena menyuarakan suara masyarakat yang memang sedang kurang suka dengan partai terutama anggota DPR.

Cerita lain yang menarik adalah peranan para pengurus stanplat yang membantu kesuksesan partainya pak likku memenangkan pilkada Temanggung. Dorongan perantau hebat dan banyak membantu. Orang-orang Stanplat katanya tidak cuma bisa nulis tapi pinter atur strategi.

Sambil makan malam, kami terus berbagi cerita tiada henti. Satu kabar lagi dari pak likku adalah sosok perantau dengan organisasi kadang temanggung yang kebetulan pada agustus ini berkiprah di Temanggung dengan acara bakti sosial.

Menurut pak likku kegiatan bagus cuma orang-orang yang baksos itu sudah terlanjur dikenal tidak beres. Katanya seorang jendral itu dianggap arogan dan sangat berkepentingan jadi orang top di temanggung. Pernah maksa Bupati Totok agar dirinya menjadi penasehatnya. Pernah mengatakan kalau jendral itu tidak pantas jadi bupati karena jabatan bupati hanya pas buat para kopral.

Kelompok kadang temanggung ini juga yang sering membuat onar kegiatan politik perantau yang Mendukung Hasyim Afandi. Saat ada di acara Jakarta hasyim pernah diusir-usir oleh mereka. Tapi anehnya sekarang setelah hasyim jadi bupati mereka merapat dan paling gemar cari muka di kalangan para pejabat temanggung. Seolah-olah mereka adalah orang terhormat yang wajib mendapat tempat.

Akh ternyata. Ada-ada juga orang Temanggung itu. Yang bandit ternyata bukan hanya mereka di pemerintahan atau DPR, tapi yang gemar bakti sosial juga…..

Orang-orang Temanggung saat agustusan memang special. Sampai desa-desa bendera berkibar. Kaloran, kandangan, tepusen, tembarak, prinsurat, njumo, tretep sampai pojok gemawang meriah pesta merah putih. Menyenangkan.

Merdeka………………sementara….Ya sementara. Mereka pada miskin hanya menikmati kemerdekaan dalam sehari. (Bersambung)

Alumni SMP 3 Temanggung, SMA2 Magelang.

Asli Jumo Temanggung yang merantau di Surabaya, berkelana menjelajah lautan dunia..

Rokok Haram, Tembakau Temanggung Terancam

2008-09-21T04:36:00.000-07:00

Oleh: Mukidi

Bahan baku terpenting rokok adalah tembakau. Bertani tembakau, merupakan salah satu mata pencaharian pokok

penduduk Temanggung. Bila rokok diharamkan, lalu, bagaimana nasib warga Temanggung?
Melihat fatwa MUI, saya sangat terkejut. Memang saya tidak pernah merokok, padahal saya hidup di daerah yang menghasilkan tembakau.

Pertanyaan saya sekarang adalah, kalau merokok dicap haram, lalu bagaimana hukum menanam tembakau yang merupakan bahan baku rokok, apakah juga haram?

Bapak Ketua MUI, seharusnya tidak hanya berfatwa begitu saja, coba Bapak turun ke lapangan melihat kondisi petani Temanggung yang mayoritas menanam tembakau. Kalau bapak bapak berfatwa haram, berarti gedung-gedung pemerintah di Temanggung yang dibangun dari hasil pajak tembakau, juga haram. Dipikir lebih dalam dulu lah.
Tidak hanya itu, kawasan lereng Gunung Sumbing-Sindoro sangat cocok sebagai area pertanian tembakau.

Bila produksi tembakau untuk rokok dilarang, perlu dipikirkan tanaman pengganti tembakau yang produktif dan menguntungkan petani. Harus ada solusi dan contoh kongkrit bagi petani, tidak sekedar berfatwa mengharamkan tapi tanpa ada alternatif lain.

Ini penting, karena bila sudah terbukti ada tanaman lain yang cocok dan memiliki nilai jual lebih tinggi daripada tembakau, masyarakat petani di kawasan Sindoro-Sumbing juga tak akan keberatan meninggalkan tembakau.

Pengeluaran fatwa juga harus memperlihatkan keteladanan. Jangan hanya jarkoni, bisa ngujar ora bisa ngelakoni.

Maksud saya, apakah ketua MUI bisa menjamin seluruh pejabat dan anggota MUI tidak merokok? Karena fatwa, harus disertai dengan penerapan dan contoh teladan. Ketika masih ada anggota yang merokok, itu namanya pembohongan publik.

Sumber: SUARA WARGA (Suara Merdeka 30/8/08)

Warga Miskin Akan Sulit Berobat Gratis

2008-09-17T04:59:00.000-07:00

Kuota dari pemerintah pusat terbatas.

SEMARANG -- Akan ada banyak warga miskin yang kesulitan memperoleh pengobatan gratis di rumah sakit karena surat keterangan tanda miskin (SKTM) akan dihapus pemerintah per 1 Oktober. Dugaan ini disampaikan Ketua Komisi E (bidang kesehatan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Iqbal Wibisono. "SKTM sudah tak berlaku lagi untuk memperoleh pengobatan gratis," ujarnya kepada Tempo kemarin.

Menurut Iqbal, kartu itu akan diganti dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas). Masalahnya, kata Iqbal, banyak warga miskin yang tak terdata dalam Jamkesmas karena kuota yang diberikan pemerintah pusat terbatas. Padahal warga miskin bisa berobat gratis di rumah sakit kelas III hanya jika punya kartu Jamkesmas.

Iqbal mencontohkan, di Kabupaten Klaten ada sekitar 6.000 warga miskin yang tak masuk dalam data Jamkesmas. Pasalnya, data untuk pemberian Jamkesmas pada 2008 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 396.488 orang. "Padahal tahun lalu dengan tahun ini jumlah warga miskin berbeda," katanya. Sedangkan di Kota Semarang, dana Jamkesmas hanya menanggung 306.700 jiwa. Masih sekitar 192 ribu jiwa yang belum masuk program Jamkesmas. Iqbal meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah peralihan ke sistem Jamkesmas. "Minimal datanya diperbarui," katanya.

Peralihan ke sistem Jamkesmas juga akan menyulitkan warga miskin serta rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan provinsi. Iqbal mencontohkan, Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Solo, juga melayani pasien warga Pacitan, wilayah Jawa Timur yang dekat dekat dengan Solo. Penduduk perbatasan Jawa Barat juga banyak yang berobat di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto.

Masalahnya, kata Iqbal, sistem Jamkesmas tak mengatur warga provinsi lain yang akan berobat di Jawa Tengah. Hal ini akan menyulitkan warga di daerah perbatasan untuk memperoleh pelayanan pengobatan gratis yang baik. "Orang berobat itu tidak bisa ditunda," ujarnya.

Di Yogyakarta, warga miskin akan didata ulang oleh Badan Pusat Statistik Yogyakarta mulai Oktober mendatang. Pendataan dimaksudkan untuk mengurus dana kesehatan bagi warga miskin di Yogyakarta. "Pendataannya by address, by name," kata anggota Komisi D DPRD Provinsi Yogyakarta, Cahyo Purwanto, kemarin.

Pendataan ulang itu dilakukan karena data yang ada hingga September belum akurat. Contohnya, kata Cahyo, di Wonosari banyak penduduk miskin yang tak mendapat kartu Jamkesmas karena tak terdata. "Rakyat miskin di Yogyakarta masih mendapatkan bantuan kesehatan," ujarnya.

Hal ini dibenarkan Andung Prihadi, Kepala Dinas Sosial Yogyakarta. Menurut Andung, selama kartu Jamkesmas belum diberlakukan, pemegang kartu miskin masih bisa menggunakannya untuk berobat gratis. Kartu yang disebut Klaster 1 itu bisa digunakan untuk asuransi kesehatan, program beras miskin, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Keluarga miskin di Yogyakarta ada 272 ribu atau 25 persen dari 835 kepala keluarga. ROFIUDDIN | BERNARDA RURIT

Sumber: Koran Tempo

CALON ANGGOTA KPU ; Hari Ini Ujian Tertulis

2008-08-24T04:13:00.000-07:00

MUNGKID (KR) - Sedikitnya 48 orang dari 64 orang mendaftar sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, lolos seleksi administrasi. Sedang 16 orang yang gagal dalam seleksi administrasi, dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya.

Menurut Ketua Panitia Seleksi KPU Kabupaten Magelang Sudharto, nama-nama yang lolos seleksi sudah diumumkan di kantor KPU. “Yang lolos akan mengikuti tes tertulis hari ini, Senin (25/8),” tegasnya.

Dikatakan Sudharto, tidak lolosnya sejumlah calon dalam seleksi administrasi diakibatkan ketidaktelitian para calon. Dia mencontohkan, sejumlah calon diketahui mengumpulkan ijazah pendidikan yang tidak dilegalisir.

Padahal, sesuai aturan, ijazah tersebut harus dilegalisir lembaga pendidikan bersangkutan. “Ini kan juga tidak teliti. Sebagai calon penyelenggara Pemilu kan seharusnya harus cermat juga,” katanya.

Menurut Sudharto, usai mengikuti tes tertulis, 48 calon anggota KPU itu akan dikerucutkan menjadi 20 calon sesuai peringkat hasil tes.
Selanjutnya akan dilakukan tes psikologi, dan wawancara dengan calon bersangkutan. “Terakhir, kita mengambil 10 besar yang kita kirimkan ke propinsi,” jelasnya.

Sedang di Temanggung 68 orang dinyatakan lolos administratif oleh Tim Seleksi KPUD Temanggung. Jumlah tersebut sama dengan jumlah yang mengembalikan berkas. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan mereka yang mendaftar beragam mulai dari anggota KPUD, PPK, PPS, mantan anggota KPPS, Pegawai Negeri Sipil dan kalangan swasta.

Di Salatiga , 33 orang dari 44 pendaftar dinyatakan lolos. Sebagian besar didominasi wajah lama baik dari unsur aktivis maupun anggota KPUD Salatiga periode lalu. Ketua Tim Seleksi Anggota KPUD Salatiga, Ir Nick Tunggul Wiratmoko SE didampingi Sekretaris Surya Yuli P SE kepada wartawan mengatakan 11 orang yang gugur administrasi lantaran mereka tidak melengkapi berkas dan persyaratan.

Copyrigth: Kedaulatan Rakyat

Kemenangan ”Bibit-Rustri” Belum Menjadi Kemenangan Rakyat

2008-07-05T02:46:00.000-07:00

Oleh: Fajar Pudiarna

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Jawa Tengah (Jateng) yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2008, telah menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon Guberbur dan Wakil Gubernur Jateng Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dari berbagai sumber, kemenangan Bibit-Rustri ini merupakan hasil dari optimalnya mesin politik yang dimiliki oleh PDI-P sekaligus berhasilnya dalam memunculkan figur kedua calon. Bahkan ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik bahwa PDIP memilih cawagub perempuan untuk menarik simpati pemilih. Berdasar penelitian DPP PDIP, saat ini ada kecenderungan bahwa pemilih perempuan akan memilih sosok perempuan. ''Ibu Rustriningsih kami pilih karena dinilai menjadi tokoh yang bisa mewakili perempuan dan cukup muda,'' tutur putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Selain itu Bramastia (Sekjen Pergerakan Indonesia Jateng) dalam analisanya, bahwa faktor kemenangan pasangan Bibit-Rustri dihasilkan oleh semakin solidnya mesin politik PDI-P. Dan dalam pandangan geo politiknya, masyarakat Jateng sudah sangat jelas mempunyai afiliasi politik ke partai bersifat nasionalis. Bahkan, masyarakat Jateng menganggap PDI-Perjuangan sebagai rumahnya para nasionalis yang sejak dulunya memiliki kekuatan politik besar di era Orde Lama. Fakta untuk di wilayah Jateng sendiri, dominasi politik PDI-Perjuangan masih tetap menduduki peringkat atas dalam Pemilu 2004.

Melihat dari pandangan di atas, justru akan berlaku sebaliknya. Bisa jadi kemangan pasangan Bibit-Rustri hanyalah kemenangan partai, bukan sebagai kemenangan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan lebih banyaknya jumlah suara Golongan Putih (Golput) dibandingkan dengan suara yang diperoleh pasangan Bibit-Rustri sendiri, yaitu 10.744.844 pemilih (41,5 persen) dari 25.861.234 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak memberikan suara mereka atau menjadi golput. Sedangkan perolehan suara yang didapat oleh pasangan Bibit-Rustri hanya berjumlah 6.084.261 suara atau 43,44 persen dari 14.007.042 suara sah. Adapun para pemilih mungkin sebagian hanya terilusi oleh sosok/figur yang dimunculkan, walaupun diantaranya sudah terjalin kontrak politik dengan kedua pasangan tersebut. Misalnya dengan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh di Semarang.

Fenomena golput sebenarnya harus dicermati secara mendalam. Sebab kemungkinan terjadinya fenomena ini akibat adanya krisis kepercayaan terhadap partai politik maupun elit-elitnya. Bisa diakui bahwa partai-partai yang ada sekarang ini adalah partai-partai yang elitis, biarpun semuanya mengatas namakan sebagai partai rakyat. Konsep demokrasipun tidak berjalan semestinya. Masih banyak rakyat yang tidak tahu kemana akan mengadu apabila rakyat itu mendapat masalah. Justru partai-partai yang ada sering mengeluarkan kebijakan yang kotroversi dengan kepentingan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. Deal-deal politik justru lebih diprioritaskan bagi para pengusaha yang selama ini mengiringi karier politik bagi para elit politik.

Pelajaran yang dibisa diambil oleh rakyat secara nyata adalah tertangkapnya Bulyan Royan (Fraksi Bintang Reformasi) oleh KPK. Bulyan Royan adalah anggota komisi V DPR RI dari Partai Bintang Reformasi yang tertangkap tangan oleh KPK karena kasus suap terhadap pengadaan proyek kapal patroli departemen perhubungan bersama Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa, Dedi Suwarsono. Hal ini menjelaskan kepada rakyat bahwa banyak dari anggota dewan yang telah meninggalkan prinsip demokrasi dan amanah rakyat. Bahwa mereka yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat justru berkhianat dengan menjalin konspirasi busuk dengan pengusaha demi keuntungan mereka.

Maka hal ini akan menjadi catatan penting bagi pasangan Bibit-Rustri dan rakyat Jateng seluruhnya ke depan. Harus diakui bahwa kemenangan keduanya menjadi gubernur Jateng bukan sebagai kemenangan rakyat. Sikap positif yang bisa dikakukan oleh Bibit dan rustri adalah kinerja dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan nanti selama menjabat sebagai gubernur Jateng adalah kebijakan-kebijakan yang populis dan berorientasi kerakyatan. Ini adalah tugas berat bagi keduanya untuk kembali mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Sebab bisa jadi, golput dan para pendukung yang kalah dalam pemilihan kemarin akan menjadi kekuatan yang besar untuk menurunkan keduanya apabila kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nanti berseberangan dengan kepentingan rakyat Jateng.

Bibit Gubernur Terpilih, Golput 41,5 Persen

2008-07-02T17:40:00.000-07:00

SEMARANG, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Selasa (1/7), menetapkan Bibit Waluyo- Rustriningsih adalah pemenang Pilkada Jawa Tengah 2008. Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meraih suara terbanyak, 6.084.261 suara atau 43,44 persen dari 14.007.042 suara sah.

Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung tanggal 22 Juni lalu itu, 10.744.844 pemilih (41,5 persen) dari 25.861.234 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak memberikan suara mereka atau menjadi golongan putih (golput).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan hal tersebut dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU Jateng, Semarang. Rapat dihadiri semua anggota KPU Jateng, KPU kabupaten/kota, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz, serta Bibit Waluyo-Rustriningsih, Agus Soeyitno (kandidat gubernur dari PKB), dan Abdul Rozaq Rais (kandidat wakil gubernur dari PPP dan PAN).

Dalam surat keputusan penetapan pemenang pilkada, yang dibacakan Ketua KPU Jateng Fitriyah, dirinci pula, kandidat gubernur-wakil gubernur lain, Bambang Sadono-M Adnan (yang diusung Partai Golkar) meraih 3.192.093 (22,79 persen) suara. Sementara, Agus Soeyitno-Abdul Kholiq Arif (PKB) meraih 957.343 (6,83 persen) suara, Sukawi Sutarip-Sudharto (Partai Demokrat dan PKS) memperoleh 2.182.102 (15,58 persen) suara, sedangkan M Tamzil-Abdul Rozaq Rais (PPP dan PAN) mendapat 1.591.243 (11,36 persen) suara.

”Jika tidak ada keberatan dari pihak pasangan calon lain hingga 4 Juli 2008, kami akan menyerahkan hasil penetapan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng. Selanjutnya, pasangan terpilih akan dilantik pada 23 Agustus 2008,” kata Fitriyah.

Menanggapi penetapan itu, Bibit menyatakan bersyukur karena dipercaya masyarakat Jateng untuk memimpin. ”Seratus hari awal pemerintahan, kami akan mempelajari tugas dan wewenang sebagai gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu, kami akan mulai bekerja,” ujar Bibit, yang didampingi Wakil Gubernur Jateng terpilih, Rustriningsih.

Tidak percaya

Tentang banyaknya pemilih yang tidak mencoblos, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Warsito, mengatakan, ada beberapa sebab. Salah satunya karena masyarakat sudah tak percaya lagi terhadap partai politik (parpol) dan calon yang ada.

”Mereka menganggap parpol dan calon tidak mampu memberikan perubahan apa pun,” ujarnya. (A03)

Mengkaji Kemenangan Bibit-Rustri

2008-07-02T07:54:00.000-07:00

Oleh Bramastia

Pemilihan gubernur 22 Juni di Jawa Tengah akhirnya usai. Detik- detik menegangkan dari pelaksanaan pencoblosan pemilihan gubernur Jateng kini telah selesai, meskipun sebelumnya semua calon gubernur dan wakil gubernur Jateng telah mengerahkan segenap amunisi agar tampil prima dan maksimal dalam menarik simpati massa.

Adapun hasil sementara sampai tulisan ini dibuat telah menempatkan posisi teratas dari pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Dari perolehan suara terakhir, pasangan Bibit-Rustri mendapat perolehan suara rata-rata di atas 40 persen dibandingkan dengan keempat pasangan lain, yakni pasangan Bambang Sadono-Muhammad Adnan (Partai Golkar), Agus Soeyitno-A Kholiq Arif (PKB), Sukawi Sutarip-Sudharto (PD-PKS), dan Muhammad Tamzil-Rozak Rais (PPP-PAN).

Untuk wilayah Jateng, kekuatan politik PDI-Perjuangan dalam momentum hajatan pemilihan gubernur 2008 memang patut diperhitungkan. Pasangan Bibit-Rutri yang diusung partai pemenang Pemilu 2004 Jateng saat ini, pada awalnya memang mempunyai tantangan berat dalam mempertahankan nama besar PDI-Perjuangan. Sebagai calon yang di usung PDI-Perjuangan Jateng, pasangan Bibit-Rustri tentu tidak dapat hanya tinggal diam dalam kancah politik pemilihan Jateng 2008.

Faktor kemenangan

Kekuatan basis massa PDI-Perjuangan Jateng yang semakin bertambah solid memang tidak dapat dianggap enteng dalam pemilihan gubernur yang berdasarkan sistem one man one vote. Artinya, wajar bila pasangan Bibit-Rustri di mata publik Jateng awalnya dikatakan sebagai pasangan Golden Boy dalam pemilihan gubernur Jateng 2008. Pertama bahwa wilayah Jateng telah menjadi basis massanya wong abangan sejak zaman Bung Karno hingga sekarang.

Dengan demikian, dalam pandangan geopolitik, masyarakat Jateng sudah sangat jelas mempunyai afiliasi politik ke partai bersifat nasionalis. Bahkan, masyarakat Jateng menganggap PDI-Perjuangan sebagai rumahnya para nasionalis yang sejak dulunya memiliki kekuatan politik besar di era Orde Lama. Fakta untuk di wilayah Jateng sendiri, dominasi politik PDI-Perjuangan masih tetap menduduki peringkat atas dalam Pemilu 2004.

Artinya, berdasarkan data perolehan Pemilu 2004, PDI-Perjuangan yang terbukti memperoleh suara 5.262.794 (29,82 persen) dari jumlah suara sah 17.644.333 dapat menjadi bukti nyata atas faktor realistis fanatisme massa kaum nasionalis. Belum lagi tambahan suara dari partai-partai yang beraliran nasionalis progresif maupun nasionalis religius yang mempunyai hubungan dekat dalam sejarah Bung Karno.

Posisi strategis pasangan Bibit-Rustri melalui kendaraan PDI- Perjuangan ini tentunya menjadi harapan sekaligus investasi politik jangka panjang kaum nasionalis di Jateng.

Kedua, pengaruh nama besar Megawati yang masih harum di Jateng hingga saat ini. Meskipun diterpa perubahan atas kondisi politik, sikap Megawati saat menjabat Presiden Republik Indonesia mampu meraih simpati masyarakat Jateng. Pemberian rekomendasi Megawati kepada incumbent Mardiyanto sebagai Gubernur Jateng telah menunjukkan sikap nasionalisme Megawati dalam melihat dan memilahkan antara profesional dengan politik. Sikap ini menjadi catatan "emas" tersendiri bagi masyarakat Jateng pada umumnya.

Ketiga, faktor perolehan suara Megawati pada saat pemilihan presiden putaran kedua bahwa wilayah Jateng ternyata suaranya masih tetap dikuasai oleh putri Bung Karno. Faktor fanatisme massa PDI- Perjuangan terhadap Megawati tentunya tidak banyak bergeser dengan pasangan Bibit-Rustri yang di-backup langsung oleh ketua tim pemenangnya, Murdoko, yang saat ini juga menjabat Ketua DPD PDI- Perjuangan serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng. Setidaknya, kartu truf sebagai calon "kans" kuat dalam pemilihan gubernur Jateng sudah terpegang erat.

Keempat, bukti kemenangan PDI-Perjuangan di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota di Jateng sejak tahun 2005. Ini menjadi fakta realistis yang tidak dapat dimungkiri bahwa dalam pilkada kabupaten/kota, PDI-Perjuangan masih mendominasi dari semua calon kepala daerah.

Bahkan, sejak tahun 2005, dari 17 kabupaten/kota, PDI-Perjuangan telah mampu memenangkan tujuh kepala daerah, masing-masing di Kebumen, Kendal, Wonogiri, Purbalingga, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Sukoharjo. Bahkan, dari hasil tersebut semakin bertambah hingga awal tahun 2008. Realitas ini bukti yang menunjukkan prestasi politik tersendiri bagi perjalanan PDI- Perjuangan. Artinya, pasangan Bibit-Rustri sebenarnya hanya tinggal merekatkan kembali sekat-sekat antara struktural partai dengan massa PDI-Perjuangan. Pesan untuk pemenang

Berangkat dari kemenangan pasangan Bibit-Rustri dalam pemilihan gubernur Jateng 2008, diharapkan keduanya tidak hanya berhenti pada kancah demokrasi dalam merebut kursi gubernur dan wakil gubernur Jateng. Tantangan ke depan bagi pasangan Bibit-Rustri adalah memahami ranah politik etis guna memainkan "manajemen politik" di berbagai sudut kota Jateng. Inilah sebenarnya investasi politik yang layak harus dipersiapkan sejak dini mungkin pascakemenangan Bibit- Rustri sebagai gubernur dan wakil gubernur Jateng.

Selain itu, strategi merangkul lawan-lawan politik pascaterpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jateng, jangan hanya sekadar lewat jalur elite partai politik semata.

Artinya, pasangan Bibit-Rustri mesti membuka "sumbatan" komunikasi politik dengan lawan-lawan politik, yang sesungguhnya menjadi hak masyarakat Jateng agar dapat segera terpenuhi. Inilah sebenarnya ujian besar bagi pasangan Bibit-Rustri dalam rangka menunjukkan kredibilitas, kapabilitas, dan kompetensinya sebagai seorang sosok pemimpin berlevel provinsi.

Terakhir, selamat atas kemenangan pasangan Bibit-Rustri! Masa depan Jateng lima tahun ke depan di pundak Anda berdua!

Bramastia Sekjen Pergerakan Indonesia Jawa Tengah

MENGUKUR TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT MISKIN DAN TERTINDAS

2008-07-01T08:51:00.000-07:00

Oleh Hermawan *

Ketika saya melewati sebuah pabrik garmen di wilayah industri Majalaya-Kabupaten Bandung dan istirahat sejenak di depan gerbang, secara langsung dalam pandangan pertama pabrik itu kelihatan diam dan sepi hanya terlihat beberapa satpam dan mobil satu dua keluar masuk. Tetapi begitu jam Istirahat tiba ribuan manusia berebut keluar dari gerbang dengan bergegas, ternyata pandangan pertama yang kelihatan adalah salah. Di dalam pabrik yang diam dan kelihatan sepi ternyata banyak sekali manusia yang sibuk beraktivitas.

Kebetulan di tempat saya beristirahat banyak juga buruh yang mengisi istirahat kerja dengan duduk-duduk santai. Saya mulai bertanya kepada salah satu dari mereka yang kalau tidak salah dengar namanya Jakub, “Pak, jumlah yang bekerja di dalam pabrik berapa?“ Jakub langsung menjawab, “Ya ada sekitar empat ribuan mah.“ Saya bertanya lagi, “Berarti banyak sekali ya, Pak?“ Sebelum dijawab saya sempat menebak dalam hati Jakub pasti menjawab begini, “Ya, memang banyak.” Tetapi ternyata jawaban yang sudah saya duga tersebut salah dan jawaban yang keluar sangat mencengangkan, “Katingalina we loba tapi aslina mah sepi asa dileuweung euweh sasaha euweuh batur“ (kelihatannya banyak tetapi sebenarnya sepi kayak di hutan gak ada siapa-siapa, gak ada teman).
Saya terdiam, kemudian mulai bertanya lagi, “Maksudnya apa, Pak?“ Jakub menjelaskan, “Kerja di dalam kan banyak orang tetapi begitu saya ada masalah dengan atasan yang kasar dan membayar upah kami murah ternyata yang lain gak ada yang tau ! atau pura-pura gak tau. Jadi ya sendirian aja rasanya di tempat yang banyak orang.“ Sangat disayangkan saat itu waktu berjalan cepat sementara Jakub beserta kawan-kawanya cuma mendapat setengah jam untuk istirahat. Mereka meninggalkan saya dalam ketercengangan atau malah kebingungan.

Bagaimana kondisi sebenarnya masyarakat miskin?

Sampai di rumah kontrakan, saya mulai teringat dengan ucapan salah satu kawan dari Gunung Halu-kabupaten Bandung Barat. Dia pernah bilang, “Jangan hanya melihat yang kelihatan karena banyak sekali yang tidak kelihatan di sekeliling yang kelihatan.” Kawan tersebut sudah lama mengatakan itu dan sepertinya saya tidak pernah mau menanggapi karena saya pikir itu adalah kebiasaan mistis dan takhayul yang memang sangat dikenal di daerah Gunung Halu. Sungguh menyesal rasanya karena waktu itu saya langsung menghakimi perkataan tersebut.

Obrolan yang terjadi antara saya dengan jakub siang itu memang hanya sebatas lingkup pabrik tetapi semua itu bisa juga menggambarkan kehidupan masyarakat secara umum. Kita dengar ketika ada seorang bayi yang mati karena kelaparan, saat itu mungkin si ibu bayi dan bayinya merasakan kesunyian dan kesendirian di tengah banyaknya orang. Kita dengar beberapa pedagang kecil yang menangis dan meratapi gerobaknya yang dirusak saat itu. Dia merasa sendirian dan sunyi di tengah banyaknya orang atau ketika petani penggarap yang terusir dari tanahnya karena penggusuran tidak bisa berbuat apapun karena merasa sendiri.

Pertanyaanya, siapa yang membuat bayi-bayi kelaparan, siapa yang membuat gerobak-gerobak rusak dan tanah-tanah digusur? Akan sama jawabannya dengan di pabrik tempat Jakub bekerja, ada masalah upah murah, jam kerja panjang dan hilangnya kesejahteraan. Pasti ada kekuatan yang membuat itu dan tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Jika siang itu Jakub menjelaskan yang menjadi sumber masalah adalah pemilik yang serakah, tentu pula yang membuat kesengsaraan di masyarakat adalah orang-orang serakah yang merasa memiliki negeri ini sehingga dengan seenak sendiri menggusur tanah rakyat, merusak gerobak para pedagang kecil serta menaikkan harga BBM.

Ketika sesama orang miskin bertengkar, siapa yang salah?

Lalu ke mana korban-korban yang lain? Kenapa mereka tidak saling peduli dan kenapa pula mereka malah berantem sendiri memperebutkan minyak murah, beras murah dan saling bacok ketika rebutan BLT, siapa yang salah? Kalau kita tanyakan pada polisi, pastilah yang bacok-bacokan yang salah, yang rebutan yang salah, karena mengganggu ketertiban umum. Sepintas melihat itu adalah jawaban yang benar, tetapi yang tidak kelihatan di situ adalah apa dan siapa yang membuat mereka berebut dan saling bacok itulah sumber masalah.

Jujur, saya tidak akan pernah menyalahkan orang-orang miskin, yang berebut dan bacok-bacokan karena ingin bertahan hidup. Salah satu kawan lagi dari Jakarta pernah bilang bahwa orang miskin masih rendah kesadarannya. Pendapat yang sering terdengar dan lazim tapi sebenarnya sangat salah karena hari ini masyarakat benar-benar sadar telah tertindas buktinya adalah banyak pemuda-pemuda lulus sekolah mengantri di pabrik karena sadar tidak ada tempat untuk mendapatkan makan lagi di negeri ini sehingga dengan keterpaksaan mereka masuk pabrik meski tahu akan dibayar murah. Kemudian buruh-buruh yang sudah bekerja ingin keluar dari pabrik karena sadar ada penindasan di dalam pabrik.

Masyarakat miskin lainnya sadar bahwa susah mendapat tempat dan makan. Mereka tidak mau lagi masuk pabrik karena semakin mahal biaya dan tetap sama penindasannya, sehingga dengan kesadarannya telah ditindas. Tetapi mereka merasa tidak ada teman dan sepi, maka banyak yang memutuskan untuk pindah dari kehidupan di dunia (bunuh diri). Bagi saya itu adalah dasar kesadaran yang telah dimiliki oleh masyarakat miskin. Masalahnya kesadaran tersebut tidak ter! akomodir dan cenderung dibawa ke arah yang kontra produktif artinya sadar telah ditindas tetapi tidak mau melawan dari ketertindasan dan memilih lari.

Kelihatan sangat jelas solusi yang mereka pilih adalah suatu kesalahan tetapi yang tidak kelihatan di kasus ini adalah kenapa mereka memilih solusi itu? Saya mencoba mengerti bagaimana cara mereka mencari solusi yang tepat saat tingkat pendidikannya rendah bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah. Bagaimana mereka bisa berpikir mencari solusi saat mereka semakin terpinggirkan dan kelaparan yang semakin tidak bisa ditahan.

Keberpihakan kepada rakyat miskin

Tetapi jika kita kembali melihat yang kelihatan bahwa sebenarnya tidak semua orang di Indonesia miskin dan tidak berpendidikan, tengoklah di kampus-kampus banyak mahasiswa, tetapi ke mana mereka? Untuk apa mereka sekolah, tentu itulah yang tidak kelihatan dan hanya mereka yang tahu. Maksudnya, hari ini memang banyak kaum intelek yang tetap punya pilihan untuk bersama rakyat miskin melawan penindasan. Tetapi berapa jumlah mereka dan sampai kapan mereka-mereka ini bersama rakyat miskin? Sampai tamat kuliah atau sampai mendapatkan tempat yang nyaman? Saya tidak akan pernah mau mendengar jawaban dari pertanyaan itu meskipun saya sendiri yang melontarkan pertanyaan itu karena konsistensi dalam perjuangan tidak cukup hanya diucapkan. Wassalam.

“Siapa yang tergetar hatinya melihat penindasan, maka kau adalah kawanku”
(Ernesto “Che” Guevara)

* Penulis adalah anggota Aliansi Buruh Menggugat-Bandung, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bandung.

KPU Tetapkan Hasyim sebagai Bupati Terpilih

2008-07-01T04:18:00.000-07:00

Selasa, 1 Juli 2008 | 10:54 WIB

Temanggung, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung secara resmi menetapkan pasangan dari Partai Golkar dan PAN Hasyim Affandi dan Budiarto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2008-2013. Penetapan ini dikukuhkan melalui Surat Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang ditandatangani Senin (30/6).

Penetapan ini dilakukan berdasarkan kemenangan Hasyim-Budiarto pada Pilkada Temanggung 22 Juni lalu. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang berlangsung Minggu, pasangan bernomor urut 1 ini mendapatkan 145.323 suara, mengalahkan dua pasangan lainnya, Bambang Sukarno-Fuad Hidayat yang memperoleh 138.300 suara, dan M Irfan-Setyo Adji, 130.378 suara.

Hasyim, saat ditemui mengatakan sangat gembira dan lega atas penetapan dirinya sebagai Bupati Temanggung yang baru. "Sekarang ini, rasanya sudah benar-benar plong karena saya sudah dinyatakan sah terpilih dan dipercaya untuk memimpin Temanggung," terangnya, saat ditemui seusai rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Temanggung tentang penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati Temanggung, Senin.

Budiarto yang terlihat tidak terlalu banyak bicara saat masa pencalonan dan kampanye ikut mengangguk mengiyakan.

Dalam rapat pleno terbuka tidak terlihat adanya pasangan kandidat yang sebelumnya menjadi pesaing Hasyim-Budiarto, yaitu Bambang Sukarno-Fuad Hidayat dan M Irfan-Setyo Adji.

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Didiek Hayat Wiryadi mengatakan, undangan sudah diberikan kepada semua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. "Namun, berdasarkan informasi yang saya terima, dua pasangan yang lain tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota," ujar Didiek.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Bambang Arochman mengatakan, baik M Irfan yang menjabat sebagai Bupati Temanggung serta Sekretaris Daerah Setyo Adji tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas lain.

"Saya di sini mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung mengucapkan selamat kepada calon terpilih dan berterima kasih kepada KPU serta masyarakat yang telah menyukseskan pelaksanaan Pilkada Temanggung," ujarnya. (EGI) Grafis: 1 Kompas/Andri Profil Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Periode 2008-2013

Akar dan Fungsi Sosial Dunia Sastra

2008-06-29T10:41:00.000-07:00

Leon Trotsky

Perdebatan mengenai “seni murni” dan seni bertendens sering terjadi diantara kaum liberal dan kaum “populis”. Permasalahan tersebut bukanlah persoalan kita. Dialektika materialis berdiri di atas ini; dari cara pandang proses historis yang obyektif, seni selalu merupakan pelayan sosial dan berdasarkan sejarah selalu bersifat utilitarian. Seni memberikan alunan kata yang dibutuhkan bagi suasana hati yang samar dan kelam, mendekatkan atau mengkontraskan pikiran dan perasaan, memperkaya pengalaman spiritual individu dan masyarakat, memurnikan perasaan, menjadikannya lebih fleksibel, lebih responsif, memperbesar volume pemikiran sebelumnya dan bukan melalui metode personal yang berdasar pada pengalaman yang terakumulasi, mendidik individu, kelompok sosial, kelas dan bangsa. Dan apa yang disumbangkannya tersebut tidak dipengaruhi oleh permasalahan apakah seni tersebut muncul di bawah bendera seni yang “murni” ataupun yang jelas-jelas bertendensi pada kasus tertentu.

Dalam perkembangan sosial masyarakat kita (Rusia), keberpihakan merupakan panji-panji kaum intelektual yang berusaha untuk membangun hubungan dengan rakyat. Kaum intelektual yang tak mempunyai kekuatan tersebut, dihancurkan oleh kekaisaran dan kehilangan lingkungan budaya, berusaha mencari dukungan pada strata bawah dalam masyarakat dan membuktikan kepada “rakyat” bahwa mereka berfikir, hidup, dan mencintai rakyat "secara luar biasa." Dan seperti halnya kaum populis yang siap turun ke masyarakat tanpa kain linen yang bersih, sisir dan sikat gigi, kaum intelektual siap mengorbankan “kerumitan” bentuk dalam ekspresi seni mereka, demi memberikan ekspresi yang paling spontan dan langsung untuk penderitaan dan harapan-harapan kaum tertindas. Pada pihak lain, seni "murni" merupakan panji-panji kaum borjuis yang sedang tumbuh, yang tidak bisa mendeklarasikan karakter borjuisnya secara terbuka, dan pada waktu yang sama berusaha mempertahankan kaum intelektual dalam kelompoknya.

Cara pandang Marxist telah dijauhkan dari tendensi-tendensi tersebut, yang memang dulunya dibutuhkan secara historis, tetapi sesudahnya menjadi sesuatu yang ketinggalan jaman. Dengan tetap mempertahankan investigasi ilmiahnya, Marxisme secara seimbang mencari akar sosial dari seni yang murni maupun seni yang berpihak. Marxisme sama sekali tidak "membebani" seorang penyair dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pemikiran dan perasaan yang dia ekpresikan, tetapi memberikan pertanyaan yang jauh lebih signifikan, yaitu, pada perasaan-perasaan yang seperti apa sebuah karya artistik berhubungan satu sama lain dalam keanehan-keanehannya? Kondisi-kondisi sosial apa yang melingkupi pemikiran dan perasaan itu? Tempat apa yang mereka jajah dalam perkembangan historis masyarakat dan kelas? Dan lebih jauh lagi, warisan sastra apa yang bermain dalam elaborasi bentuk seni yang lebih baru? Di bawah pengaruh impuls historis apa kompleksitas perasaan dan pemikiran terpecah dalam kulit yang memisahkan mereka dari wilayah kesadaran puitik? Investigasi tersebut dapat menjadi rumit, mendetil atau terindividualisasi, tetapi ide mendasarnya terletak pada peran tambahan yang dijalankan seni dalam proses sosial.

Setiap kelas memiliki kebijakannya sendiri terhadap seni, yaitu berupa sebuah sistem yang menampilkan tuntutan-tuntutan atas seni, yang berubah sesuai dengan waktu; seperti contohnya, perlindungan ala Maecenas terhadap istana dan grand seigneur, hubungan otomatis antara permintaan dan penawaran yang dipasokkan oleh metode-metode kompleks yang mempengaruhi individu-individu, dan seterusnya, dan sebagainya. Ketergantungan sosial dan bahkan personal dari seni tidaklah ditutup-tutupi, tapi secara terbuka diumumkan selama seni tersebut mempertahankan sifat jujurnya. Karakter misterius, luas, dan populer dari borjuis yang bangkit telah menggiring, secara menyeluruh, pada teori seni murni, meskipun begitu banyak penyelewengan terjadi dalam teori ini. Seperti yang telah diindikasikan di atas, sastra bertendens kaum intelektual "populist" diimbuhi dengan sebuah kepentingan kelas; kaum intelektual tidak mampu memperkuat dirinya sendiri dan merebut hak untuk memainkan peranan dalam sejarah bagi dirinya tanpa dukungan dari rakyat. Tapi dalam perjuangan revolusioner, egotisme kelas kaum intelektual terpadamkan, dan pada sayap kirinya, mereka mengasumsikan bentuk pengorbanan diri dalam tataran tertinggi. Itulah kenapa kaum intelektual tidak hanya menutupi seni dengan sebuah tendensi, tapi memproklamirkannya, yaitu mengorbankan seni, seperti halnya mereka mengorbankan banyak hal lainnya.

Konsepsi Marxist tentang ketergantungan sosial obyektif serta kegunaan sosial dari seni, saat diterjemahkan dalam bahasa ilmu politik, bukannya dimaksudkan untuk mendominasi seni dengan perintah atau pesanan. Tidak benar jika dikatakan bahwa kita hanya menghargai seni yang baru dan revolusioner, yang menyuarakan suara para pekerja, dan omong kosong jika kita dikatakan menuntut para penyair menggambarkan cerobong pabrik, atau pemberontakan melawan kapital! Tentu saja seni yang baru, tidak bisa tidak, menempatkan perjuangan proletariat pada perhatiannya yang utama. Tapi penjajakan seni baru tidaklah terbatas pada beberapa bidang saja. Sebaliknya, ini harus menjajaki semua seluruh lapangan dalam keseluruhan arah. Syair-syair pribadi dalam lingkupnya yang terkecil memiliki hak mutlak untuk tetap eksis dalam seni baru. Tetapi, manusia baru tak akan bisa dibentuk tanpa adanya sebuah puisi liris baru. Tetapi untuk menciptakannya, sang penyair harus memandang dunia dengan cara yang baru. Jika Kristus atau Sabaoth saja lunglai dalam rengkuhan para penyair (seperti dalam kasus Akhmatova, Tsvetaeva, Shkapskaya dan yang lain), ini membuktikan betapa ketinggalannya lirik mereka dan betapa tidak mencukupinya mereka bagi manusia baru. Bahkan saat dimana terminologi seperti itu tidak lebih dari sekedar kata dalam menghadapi zaman, hal tersebut menunjukkan sebuah kemacetan psikologis, dan oleh karenaya berdiri dalam kontradiksi dengan kesadaran manusia baru.

Tak seorangpun ingin atau bermaksud memaksakan tema-tema pada para penyair. Silahkan menulis tentang segala sesuatu yang anda pikirkan. Tapi biarkanlah kelas baru ini, kelas yang merasa terpanggil untuk membangun sebuah dunia baru, bersuara kepada anda dalam beberapa permasalahan-permasalahan tertentu. Kelas ini tidak memaksa penyair-penyair muda anda menerjemahkan filsafat hidup abad tujuh belas dalam bahasa yang sempurna. Karya seni, dalam lingkup tertentu dan tingkatan yang luas, bersifat merdeka, tetapi seniman yang menciptakan karya ini dan juga pemirsa yang menikmatinya bukanlah mesin-mesin mati; yang pertama menciptakan karya dan yang kedua mengapresiasi karya tersebut. Mereka adalah makhluk hidup, meskipun kadang tidak seluruhnya harmonis, dengan kondisi psikologi terkristalisasi yang mewakili sebuah kesatuan tertentu. Psikologi seperti ini merupakan akibat dari kondisi-kondisi sosial. Penciptaan dan persepsi seni adalah satu dari sekian fungsi psikologi tersebut. Dan tak peduli sepandai apapun kaum formalis mencoba menampilkan dirinya, konsepsi keseluruhan mereka secara sederhana didasarkan pada fakta bahwa mereka mengabaikan kesatuan psikologis dari manusia sosial, yang menciptakan dan menikmati apa yang telah diciptakan itu.

Dalam seni, kelas proletar harus memiliki ekspresi yang berasal dari cara pandang spiritual baru yang mulai diformulasikan dalam diri mereka, dan kemana seni harus membantunya untuk menciptakan bentuk. Ini bukanlah tuntutan negara, tetapi tuntutan sejarah. Kekuatannya terletak pada obyektifitas dari kebutuhan sejarah. Anda tak bisa melewatinya begitu saja, atau lari dari kekuatannya. . . .

Victor Shklovsky, yang secara enteng meloncat dari formalisme verbal ke penilaian subyektif, menunjukkan sikap yang sangat memusuhi teori materialisme historis seni. Dalam sebuah booklet yang dia publikasikan di Berlin, dengan judul The March of the Horse, dia memformulasikan sebuah nilai fundamental, dalam tingkatan tertentu juga tak terbantahkan, argumen panjang Shklovsky-five (bukannya empat atau enam, tapi lima) melawan konsepsi materialis seni dalam tiga halaman kecil. Mari kita bersama-sama mempelajari argumen ini, karena toh untuk mengetahui guyonan seperti apa yang disebarkannya sebagai perlawanan terakhir dari pemikiran ilmiah (dengan ragam referensi ilmiah terbesar yang termuat dalam tiga halaman microscopik yang sama) tak akan membuat kita cedera.

"Jika lingkungan dan relasi produksi,' kata Shklovsky, 'telah mempengaruhi seni, lalu tidakkah tema-tema seni akan terikat pada tempat-tempat yang terhubung dalam relasi-relasi itu saja? Padahal tema tak terbatas wilayah.' Well, bagaimana dengan kupu-kupu? Menurut Darwin, mereka juga terhubung dengan relasi-relasi khusus, tapi mereka toh terbang dari satu tempat ke tempat lain, seperti halnya sastra.

Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk memahami kenapa Marxisme selalu dicurigai mengutuk atau memperbudak tema-tema. Fakta bahwa orang yang berbeda dan orang yang sama dalam kelas yang berbeda mempergunakan tema yang sama secara sederhana menunjukkan betapa terbatasnya imaginasi manusia, dan betapa manusia mencoba untuk mempertahankan energi ekonomi dalam setiap jenis kreasi, bahkan dalam artsitik. Setiap kelas mencoba untuk memanfaatkan, hingga tingkatan yang tertinggi, warisan material dan spiritual dari kelas lainnya.

Argumen Shklovsky dapat ditransfer secara sederhana ke dalam bidang tekhnik produktif. Mulai zaman kuno, wagon selalu didasarkan pada satu tema yang sama, yang disebut, as roda, roda, dan lampu. Tetapi, kereta patrisian Roma diadaptasi sesuai selera dan kebutuhannya, seperti halnya kereta Count Orloy, disesuaikan dengan kelembutan yang sesuai dengan selera Catherine the Great. Wagon petani Rusia diadaptasi sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya, pada kekuatan kudanya yang kecil, dan pada karakter jalan-jalan pedesaan. Otomobil, yang tak bisa dibantah merupakan produk dari tekhnik baru, menunjukkan tema yang sama, yang disebut empat roda dan dua as roda. Tapi saat kuda para petani mundur ketakutan terkena sinar lampu yang menyilaukan dari otomobil di jalanan Rusia pada malam hari, sebuah konflik dari dua budaya terefleksi dalam sebuah episode.

"Jika lingkungan mengekspresikan dirinya sendiri dalam novel," makan muncullah argumen yang kedua, " ilmu pengetahuan Eropa tidak akan bersusah payah memikirkan dari mana cerita Seribu Satu Malam diciptakan, entah dari Mesir, India, atau Persia." Untuk menyebutkan bahwa lingkungan seseorang, termasuk seorang seniman, yaitu kondisi dari pendidikan dan kehidupannya, menemukan ekspresi dalam seninya bukanlah berarti menyatakan bahwa ekspresi seperti itu memiliki memiliki karakter geografis, etnografis, dan karakter statistikal yang sama persis. Tidaklah mengejutkan bahwa adalah sulit untuk memutuskan apakah sebuah novel ditulis di Mesir, India atau Persia, karena kondisi sosial dari negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan. Tapi fakta utama bahwa ilmu pengetahuan Eropa “memecahkan kepalanya” mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dari novel tersebut menunjukkan bahwa novel itu merefleksikan sebuah lingkungan, meskipun tak sama persis. Tak seorang pun bisa melompat diluar dirinya. Bahkan omelan dari seorang yang sakit jiwa berisi sesuatu yang orang itu terima dari dunia luar sebelum dia sakit. Tapi adalah gila untuk menganggap omelannya sebagai refleksi akurat dari dunia di luar dirinya. Hanya seorang psikiatris yang berpengalaman dan penuh perhitungan, yang mengetahui masa lalu dari sang pasien, yang akan mampu menemukan mana bagian realita yang terefleksi atau terdistorsi dalam isi omelannya

Kreasi artistik tentu saja bukanlah omelan meskipun ini juga merupakan pembelokan, sebuah perubahan dan transformasi realita, sesuai dengan hukum-hukum kekhususan seni. Sejauh apapun seni fantasi melangkah, dia tak bisa menolak material lain kecuali apa yang diberikan dunia tiga dimensi dan masyarakat berkelas padanya. Bahkan saat sorang artis menciptakan sorga dan neraka, dia hanya mentransformasikan pengalaman dari hidupnya dalam phantasmagoria.

"Jika ciri-ciri kelas dan kelas sendiri terakumulasi dalam seni," Shklovsky melanjutkan, "lalu bagaimana bisa dongeng-dongeng orang Rusia yang beragam mengenai bangsawannya sama dengan dongeng tentang pendeta mereka?"

Dalam esensinya, ini hanyalah bentuk lain dari argumen yang pertama. Kenapa dongeng tentang bangsawan dan pendeta tidak boleh sama, dan apakah itu bertentangan dengan Marxisme? Proklamasi yang ditulis secara jelas oleh kaum Marxist seringkali membicarakan mengenai tuan tanah, kapitalis, pendeta, jendral dan penghisap lainnya. Tuan tanah tak bisa dibantah berbeda dengan kapitalis, tapi terdapat kasus dimana mereka dianggap serupa. Kenapa, karenanya, kesenian rakyat dalam kasus-kasus tertentu tidak boleh memperlakukan bangsawan dan pendeta sebagai wakil dari kelas yang berdiri di atas rakyat dan yang merampok mereka? Dalam kartun Moor dan Deni, pendeta bahkan sering berdiri berdampingan dengan tuan tanah, tanpa merusak analisa Marxisme.

"Jika ciri-ciri etnografis tercermin dalam seni," lanjut Shklovsky, " folklore tentang orang di luar batas folknya tak akan bisa terserap dan tak akan bisa dituturkan oleh folk yang lain."

Seperti yang anda lihat, argumen tersebut sama sekali tak bisa dijadikan sebagai serangan pada Marxisme. Marxisme tidak pernah menyatakan bahwa ciri-ciri etnografi mempunyai sifat independen. Sebaliknya, Marxisme menekankan adanya signifikansi ketergantungan formasi folklore pada kondisi-kondisi ekonomis dan alamiah. Kesamaan kondisi dalam perkembangan masyarakat beternak dan bertani, dan kesamaan dalam karakter hubungan pengaruh-mempengaruhi yang menguntungkan antara satu sama lain, tidak bisa tidak akan akan menggiring pada penciptaan folklore yang serupa. Dan dari cara pandang pertanyaan yang menjadi perhatian kita saat ini, kita dapat mengetahui bahwa pertanyaan ini tidak membedakan apakah tema homogen ini muncul secara independen diantara komunitas yang berbeda, sebagai refleksi pengalaman hidup yang homogen dalam ciri mendasarnya dan yang terefleksi melalui prisma homogen imajinasi para petani, atau apakah benih dari dongeng ini diseret angin yang ramah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengakar dimanapun juga tanah mau menerimanya. Sangatlah mungkin, dalam realitanya, bahwa metode-metode tersebut terkombinasikan.

Dan akhirnya, dalam argumen kelimanya yang terpisah - "Rasio yang telah diajukan (Marxisme) salah”- Shklovsky merujuk pada tema seputar penculikan yang diangkat dalam komedi-komedi Yunani sampai dengan drama Ostrovsky. Dengan kata lain, pengkritik kita ini mengulangi, dalam bentuk khusus, argumennya yang terawal (seperti yang kita lihat, bahkan dalam menggunakan logika formal, formalis kita ini tak bagus juga). Benar, tema-tema memang bermigrasi dari rakyat ke rakyat yang lain, dari kelas ke kelas yang lain, dan bahkan dari penulis ke penulis yang lain. Ini menunjukkan bahwa imajinasi manusia bersifat ekonomis. Sebuah kelas tidak betul-betul menciptakan budayanya dari nol, tapi merebut kepemilikan kelas sebelumnya atas budaya sebelumnya, memecahnya, menyentuhnya, menggarapnya, dan membangunnya lebih jauh. Jika tak terjadi pemanfaatan tangan kedua seperti demikian, proses historis tak akan pernah mengalami perkembangan sama sekali. Tidak hanya tema drama Ostrovsky itu saja yang didapat melalui Mesir dan melalui Yunani, tetapi kertas dimana Ostrovsky mengembangkan temanya juga merupakan sebagai sebuah pengembangan dari papyrus Mesir dan perkamen Yunani. Mari kita mengambil analogi yang lain yang lebih dekat: fakta bahwa metode kritis dari para Sophis Yunani, yang merupakan kaum formalis di zamannya, telah berpenetrasi dalam kesadaran teoritis Shklovsky, tidak merubah sama sekali fakta bahwa Shklovsky sendiri merupakan sebuah produk yang apik dari sebuah lingkungan sosial tertentu dan zaman tertentu.

Usaha menghancurkan Marxisme yang dilakukan Shklovsky dalam lima poinnya sangat mengingatkan kita pada artikel-artikel yang diterbitkan melawan Darwinisme dalam sebuah majalah The Orthodox Review pada masa lalu yang indah. Jika doktrin bahwa manusia berasal dari kera adalah benar, tulis Uskup berpendidikan Nikanor dari Odessa tiga puluh atau empat puluh tahun yang lalu, maka kakek kita akan memiliki tanda-tanda semacam ekor, atau setidaknya akan pernah melihat ciri seperti itu pada kakek atau nenek mereka. Kedua, seperti semua orang ketahui, monyet hanya bisa melahirkan monyet. . . . Kelima, Darwinisme salah, karena dia menyangkal formalisme-maaf, maksud saya, keputusan formal konferensi gereja seluruh dunia. Keuntungan dari rahib berpendidikan ini terletak pada fakta bahwa dia merupakan passéist terang-terangan dan mengambil pedomannya dari Rasul Paulus dan bukan dari Fisika, Kimia atau Matematika, seperti sang futuris Shklovsky lakukan.

Tak perlu dipertanyakan lagi kebenaran bahwa kebutuhan akan seni bukanlah diciptakan oleh kondisi-kondisi ekonomi. Kebutuhan akan pangan juga tak diciptakan oleh ilmu ekonomi. Sebaliknya, kebutuhan pangan dan kehangatan menciptakan ilmu ekonomi. Adalah benar bahwa seseorang tak bisa selalu menengok prinsip-prinsip Marxisme dalam memutuskan apakah akan menolak atau menerima sebuah karya seni. Sebuah karya seni harus, pertama kali, dinilai berdasarkan hukumnya sendiri, yaitu dengan hukum-hukum seni. Tapi Marxisme sendiri dapat menjelaskan kenapa dan bagaimana tendensi tertentu dalam seni bermula dalam periode tertentu sejarah; dengan kata lain, siapakah yang menciptakan tuntutan terhadap sebuah bentuk artistik dan bukan yang lain, dan kenapa.

Akan kekanak-kanakan untuk berfikir bahwa setiap kelas mampu secara menyeluruh dan penuh menciptakan seninya sendiri dari dalam dirinya sendiri, dan, secara khusus, bahwa kaum proletariat mampu untuk menciptakan sebuah seni baru melalui gilda-gilda seni dan lingkaran-lingkaran tertutup, atau dengan Organisasi Budaya Proletar, dan sebagainya. Berbicara secara umum, karya artistik manusia selalu berkelanjutan. Setiap kelas yang baru tumbuh melekatkan dirinya pada bahu kelas sebelumnya. Tapi kontinuitas ini bersifat dialektis, yaitu dia menemukan dirinya sendiri melalui tabrakan-tabrakan dan perpecahan internal. Kebutuhan atau tuntutan artistik baru bagi cara pandang artistik dan susastra baru distimulasikan oleh ekonomi, melalui perkembangan sebuah sebuah kelas baru, dan desakan kecil yang dipasok oleh perubahan posisi kelas itu, dibawah pengaruh dari pertumbuhan kekayaan serta kekuasaan budaya kelas tersebut.

Penciptaan artistik merupakan penggalian segala isi bentuk-bentuk lama yang rumit, di bawah pengaruh desakan baru yang berasal dari luar seni. Dalam pengertian yang besar, seni adalah buah tangan. Seni bukannya sebuah elemen terpisah yang mampu merawat dirinya sendiri, tapi seni adalah sebuah fungsi manusia sosial yang terikat pada hidup dan lingkungannya. Dan betapa berkarakternya–jika seseorang ingin mereduksi setiap ketakhayulan sosial ke dalam absurditasnya- seorang Shklovsky ketika dia sampai pada ide mengenai independensi mutlak seni dari lingkungan sosial dalam sebuah periode sejarah Rusia dimana seni mengungkapkan spiritualitasnya, lingkungannya dan ketergantungan materialnya pada kelas-kelas sosial, sub-kelas and kelompok-kelompok secara gamblang!

Materialisme tidak menyangkal signifikansi dari elemen-elemen bentuk, baik dalam logika, yurisprudensi atau seni. Seperti halnya sebuah sistem yurisprudensi dapat dan harus dinilai dengan logika dan konsistensi internal, maka seni juga dapat dan harus dinilai dari sudut pandang pencapaiannya dalam bentuk, karena tak akan pernah ada seni tanpanya. Namun, teori yuridis yang dicoba untuk mengembangkan independensi hukum dari kondisi sosial akan cacat pada dasar terdalamnya. Kekuatan gerak hukum terletak pada bidang ekonomi-dalam kontradiksi-kontradiksi sosial. Hukum hanya memberikan ekspresi yang terharmonisasi secara internal dan ekspresi formal dari fenomena-fenomena ini, bukan tentang kekhususan-kekhususan individual, tapi tentang karakter umumnya, yaitu elemen-elemen yang terulang dan permanen didalamnya. Kita dapat melihat sekarang dengan secercah kejelasan dalam sejarah bagaimana hukum yang baru terbentuk. Ini tidak dilakukan dengan deduksi logis, tapi melalui penilaian empirik dan penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan ekonomis dari kelas penguasa baru.

Sastra, yang metode dan prosesnya memiliki akar jauh di masa lalu dan mewakili pengalaman akumulatif dari kepengrajinan verbal, mengekspresikan pemikiran, perasaan, suasana hati, sudut pandang dan harapan dalam era baru dan kelas barunya. Kita tak bisa melompati tahap ini. Dan tak ada gunanya untuk melompatinya, setidaknya, bagi mereka yang tidak mengabdi pada masa lalu atau kelas yang telah hidup lebih lama dari kekuasaannya.

Metode analisis formal memang dibutuhkan, tapi tidak mencukupi. Anda bisa menghitung jumalah aliterasi dalam mazmur-mazmur populer, mengklasifikasikan metafora, menghitung jumlah huruf vokal dan konsonan dalam sebuah lagu pernikahan. Ini tentu saja memperkaya pengetahuan kita akan seni rakyat, dalam satu atau beberapa segi lainnya; tapi jika anda tidak paham akan sistem bercocok tanam para petani, dan kehidupan yang didasarkan pada sistem ini, jika anda tidak tahu bagian permainan-permainan celurit, dan jika anda tidak menguasai makna dari kalender gereja bagi para petani, periode waktu dimana para petani menikah, atau dimana para petani perempuan melahirkan, anda hanya akan memahami lapisan luar kesenian folk, tapi bagian terpentingnya tidak akan pernah teraih.

Pola arsitektural dari katedral Cologne bisa dibentuk dengan cara menghitung dasar dan tinggi dari tapaknya, dengan menentukan tiga dimensi pada bagian tengahnya, dimensi-dimensi dan penempatan kolom-kolomnya, dan seterusnya. Tapi tanpa tahu seperti apa kota di abad pertangahan, apakah gilda itu, dan apakah makna dari gereja Katolik dalam abad pertengahan, katedral Cologne tak akan pernah bisa dipahami. Usaha untuk memisahkan seni dengan kehidupan, untuk mendeklarasikan kemandirian kerajinan dalam dirinya, mendevitalisasi dan membunuh seni. Kebutuhan akan tindakan seperti itu merupakan sebentuk peringatan yang tak mungkin meleset tentang adanya kemunduran intelektual.

Analogi antara argumen-argumen teologis dan Darwinisme yang disebutkan di atas mungkin terkesan tak berhubungan dan anekdotal bagi pembaca. Mungkin benar, untuk beberapa segi. Tapi sebuah hubungan yang lebih dalam memang ada. Teori formalis tak pelak akan membangkitkan kenagan kaum Marxist yang telah membaca semua lagu-lagu akrab berisikan melodi filosofis yang sangat kuno. Para ahli hukum dan dan kaum moralis (untuk mengingat kembali secara acak Stammler si orang Jerman, dan kaum subyektivis kita Mikhailovsky) mencoba untuk membuktikan bahwa moralitas dan hukum tak bisa ditentukan oleh kondisi ekonomi, karena kehidupan ekonomi tak mungkin berada diluar norma etis dan yuridis. Nyatanya, kaum formalis hukum dan moral tak pernah melangkah sampai titik dimana mereka mampu memperlihatkan independensi total hukum dan etika dari ekonomi. Mereka mengakui hubungan tertentu yang mutual dan komplek. Mereka mengakui keberadaan 'faktor,’ dan faktor-faktor ini, meski mempengaruhi satu sama lain, mempertahankan kwalitas substansi-substansi independen, datang tanpa seorangpun tahu darimana asalnya. Penegasan atas independensi total dari faktor estetik dari pengaruh kondisi-kondisi sosial, seperti yang dirumuskan oleh Shklovsky, merupakan sebuah contoh dari hiperbola spesifik yang akarnya terletak pada kondisi-kondisi sosial juga; ini adalah megalomania estetika yang menyalakan realita kehidupan yang berat pada kepalanya. Lepas dari ciri khusus ini, konstruksi kaum formalis menunjukkan metodologi yang salah, sama dengan apa yang setiap jenis idealisme lain punyai.

Bagi seorang materialis, agama, hukum, moral dan seni merepresentasikan aspek-aspek terpisah dari satu kesatuan dan proses pembangunan sosial yang sama. Meski mereka membedakan dirinya dari dasar industrialnya, bertumbuh semakin komplek, memperkuat dan mengembangkan sifat-sifat istimewanya dalam detil-detil, politik, agama, hukum, etika dan estetika tetap mempertahankan fungsi manusia sosial dan mengikuti hukum-hukum organisasi sosialnya. Kaum idealis, pada lain pihak, tidak melihat sebuah kesatuan proses perkembangan historis yang mengembangkan organ-organ dan fungsi yang perlu dari dalam dirinya sendiri, tapi lebih sebagai sebuah penginteraksian, pengkombinasian, dan persinggungan prinsip-prinsip independen tertentu- substansi-substansi agamis, politis, yuridis, estetik dan etis, yang mempunyai sebab dan penjelasan dalam diri mereka sendiri.

Idealisme (dialektis) Hegel merancang substansi-substansi semacam ini (yang merupakan kategori-kategori abadi) dalam beberapa urutan dengan cara mereduksi mereka menjadi sebuah kesatuan genetik. Lepas dari fakta bahwa kesatuan ini bagi Hegel adalah roh absolut, yang membagi dirinya sendiri dalam sebuah proses manifestasi dialektisnya menjadi beragam "faktor," sistem Hegel, karena sifat dialektisnya, bukan karena idealismenya, memberikan sebentuk gambaran realita historis seperti dalam ilustrasi sebuah tangan manusia yang dilepaskan dari sarung tangannya.

Tapi kaum formalis (dan wakil terjeniusnya, Immanuel Kant) dalam hari dan jam penyingkapan filosofisnya, tidak mencermati seluruh dinamika perkembangan, melainkan hanya pada satu bagian persinggungannya saja. Mereka mengungkapkan kompleksitas dan keberagaman obyek yang terdapat dalam dalam garis pertemuan itu (bukannya proses, karena mereka tidak memikirkan tentang proses-proses). Kompleksitas ini mereka analisa dan kelompokkan. Mereka memberi nama pada elemen-elemen, yang serta merta ditransformasikan dalam esensi-esensi, dalam sub-absolut, tanpa ayah dan ibu; dalam gurauan, agama, politik, moral, hukum, seni. Di sini kita tak lagi mendapati sarung tangan sejarah yang terobek saja, tapi juga kulit jari yang terkoyak, dijemur dalam suhu abstraksi penuh, dan tangan sejarah ini menjadi produk dari “interaksi” ibu jari, jari telunjuk , jari tengah, dan semua "faktor-faktor" lainnya. Jari kelingking merupakan "faktor" estetik, bagian yang terkecil, tapi bukannya yang terakhir dicintai.

Dalam biologi, vitalisme adalah variasi-variasi pemujaan mutlak yang sejenis dalam menunjukkan aspek-aspek berbeda dari proses dunia, tanpa pemahaman atas relasi internal. Seorang pencipta adalah semua yang tak memiliki estetika atau moralitas absolut dan supersosial, atau “kekuatan vital” absolut superfisikal. Keberagaman faktor-faktor independen, "faktor-faktor" yang tak berawal dan berakhir, tidak lain adalah sebuah politeisme bertopeng. Seperti halnya idealisme Kantian secara historis mewakili sebuah terjemahan Kekristenan dalam bahasa filsafat rasionalistik, semua jenis formalisasi idealistik, baik yang terbuka maupun rahasia, menggiring kita pada figur tuhan, sebab dari segala sebab. Dalam perbandingan dengan oligarki sekumpulan sub-absolut filsafat idealis, seorang individu pencipta tunggal hanyalah satu elemen dalam deretan yang ada. Di sinilah terletak hubungan yang lebih dalam antara penolakan kaum formalis terhadap Marxisme dan penolakan teologis terhadap Darwinisme.

Mazhab formalis adalah idealisme gagal yang diterapkan pada pertanyaan seni. Kaum formalis menunjukkan sebuah relijiusitas yang matang. Mereka adalah pengikut Santo Yohanes. Mereka percaya bahwa "pada mulanya adalah Firman." Namun kita percaya bahwa pada mulanya adalah perbuatan. Sang kata mengikuti, sebagai bayang-bayang fonetiknya***

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Ajang Penentuan Nasib Rakyat Temanggung

2008-06-21T23:08:00.001-07:00

Fajar Pudiarna

Ahad, 22 Juni 2008 merupakan arena pertarungan antar calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Ada tiga calon yang bertarung disana yaitu pasangan Irfan-Setyo Adji yang diusung oleh PPP, PKS, PD dan PBB, sedangkan pasangan Hasyim-Budiarto diusung oleh Partai Golkar dan PAN, dan terakhir adalah pasangan Bambang-Fuad yang diusung oleh PKB dan PDIP. Hanya kekalahan dan kemenangan yang dinanti oleh ketiga pasangan bupati dan wakil bupati tersebut. Lalu apa yang dinantikan oleh rakyat Temanggung?

Secara prinsip dasar demokrasi yang mengacu pada UUD 1945, bahwa kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang seharusnya memegang peranan mutlak dalam menentukan arah dan tujuan suatu negara atau daerah. Akan tetapi, dalam praktek-praktek demokrasi yang berjalan saat ini, makna kedaulatan telah dibelokkan oleh elit-elit politik guna melancarkan kepentingan mereka.

Rakyat harus sadar bahwa praktek demokrasi yang berjalan saat ini adalah sekadar mekanisme mendapatkan legitimasi kekuasaan yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk yang bertentangan dengan nilai dan prinsip dasar demokrasi. Menurut Amartya Sen (1999), peraih Nobel Ekonomi 1998, demokrasi bukan sekadar mekanisme, melainkan sistem yang membutuhkan kondisi- kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tersebut adalah wujud dari nilai dan prinsip dasar demokrasi itu sendiri.

Demokrasi tidak hanya berupa mekanisme pemilihan dan penghormatan atas hasil pemilihan semata, melainkan juga meliputi perlindungan terhadap kemerdekaan dan kebebasan, penghormatan terhadap aturan hukum, dan adanya jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi. Bahkan, pada alinea ketiga juga ditegaskan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan “supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional.

Pilihan sistem demokrasi konstitusional adalah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Konstruksi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menunjukkan pendiri bangsa berkeyakinan bahwa tujuan nasional hanya dapat dicapai melalui kemerdekaan kebangsaan yang terbentuk dalam negara demokrasi konstitusional. Demokrasi adalah manifestasi keyakinan akan kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia yang dalam konteks bernegara menjelma menjadi pengakuan atas kedaulatan rakyat.

Demokrasi tidak hanya dimanifestasikan dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya seperti tertuang dalam UUD 1945 sebelum perubahan pada Pasal 33 dan Pasal 36 beserta penjelasannya. Sistem demokrasi konstitusional tetap dipegang teguh, bahkan diperkuat dalam UUD 1945 yang telah diubah melalui Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perwujudan dari demokrasi juga dirinci melalui pengaturan kelembagaan negara berdasarkan sistem checks and balances serta jaminan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.

Adanya prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam UUD 1945, baik pada pembukaan maupun pasal-pasal, memberikan keyakinan bahwa demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi sebagai mekanisme semata, melainkan sebagai suatu sistem. Karena itu pula dalam UUD 1945 terdapat jaminan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, hak asasi manusia, hak masyarakat adat, serta arah demokrasi ekonomi nasional.

Maka dengan melihat hal diatas, sekarang rakyat Temanggung sudah harus mulai sadar untuk menentukan dan mengontrol jalannya pemerintahan pada era bupati 2008-2013 terpilih nanti. Kalau sekarang masih buta dan masih terilusi oleh janji-janji para elit politik maka belum terlambat apabila akan membuat suatu perubahan atas dasar tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat Temanggung. Sebab hanya kesejahteraanlah yang memang bisa dinanti oleh rakyat Temanggung dan kesejahteraan itu hanya akan dicapai dengan konsep persatuan rakyat. ###